Hearing pembahasan rencana proyek perluasan Boezem Simomulyo Baru yang sempat memanas, Kamis (5/3). (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com).
SURABAYA-KEMPALAN: Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Kota Surabaya, Kamis (5/3), berlangsung tegang saat membahas keluhan warga terkait rencana perluasan Boezem Simomulyo Baru oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Ketegangan muncul ketika anggota DPRD dari Fraksi PSI, Josiah Michael, terlibat adu argumen dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya.Eri Irawan itu pada awalnya berjalan lancar. Sejumlah anggota dewan seperti Herlina Harsono Nyoto dan Achmad Nurdjayanto secara bergantian menyampaikan pandangan terkait rencana proyek tersebut.
Namun suasana berubah ketika Josiah Michael menyampaikan sejumlah kritik mengenai rencana perluasan boezem yang dinilai berpotensi berdampak terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.
Dalam forum tersebut, Josiah mempertanyakan adanya selisih data terkait luas lahan yang akan digunakan untuk proyek. Ia menyebut terdapat perbedaan hingga lebih dari 10 ribu meter persegi antara dokumen yang disampaikan dinas dengan data lain yang dimiliki DPRD.
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan kajian ulang sebelum mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pencabutan izin pemanfaatan lahan tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi administratif atau kebutuhan proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Josiah menegaskan bahwa area yang terdampak bukan hanya berisi rumah tinggal, tetapi juga berbagai usaha perdagangan dan jasa yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Ia juga menyinggung keberadaan rumah ibadah yang berada di lokasi yang direncanakan terdampak proyek.
“Kalau izin dicabut, apakah dampak sosialnya sudah dihitung? Di sana ada usaha warga dan pekerja yang bergantung pada aktivitas tersebut,” ujarnya dalam rapat.
Ia juga menilai pemerintah kota seharusnya memprioritaskan pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (PSU) milik pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah sebelum mengambil lahan yang saat ini ditempati warga.
Menanggapi hal itu, Hidayat Syah menjelaskan bahwa lokasi perluasan boezem telah melalui kajian teknis dan dianggap paling memungkinkan untuk mendukung sistem pengendalian air di wilayah tersebut.
Menurutnya, pembangunan boezem menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan aliran air dari kawasan hulu hingga hilir guna mengurangi potensi banjir di Surabaya.
Namun penjelasan tersebut memicu reaksi keras dari Josiah Michael. Ia menilai pandangannya tidak ditanggapi secara serius oleh pihak dinas.
Dalam suasana rapat yang memanas, Josiah bahkan sempat menggebrak meja dan menegaskan bahwa dirinya menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD.
“Saya menjalankan hak pengawasan dewan. Kalau tidak siap diawasi, silakan mundur dari ASN,” tegasnya dengan nada tinggi.
Melihat situasi yang mulai memanas, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan segera mengambil alih jalannya forum dan meminta kedua pihak menahan diri agar rapat tetap kondusif.
Setelah suasana kembali terkendali, rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis terkait rencana perluasan boezem serta aspirasi warga yang meminta pemerintah kota meninjau kembali rencana proyek tersebut. (Andra Jatmiko)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi