DPRD Surabaya Soroti Keracunan Massal MBG, Tata Kelola Dinilai Amburadul

RDP membahas tata kelola MBG yang dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Surabaya, Selasa (13/5).

SURABAYA-KEMPALAN: DPRD Surabaya menyoroti keras insiden dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sekitar 200 siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/5), sejumlah pihak menilai kasus tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan telah menyentuh aspek perlindungan hak dasar anak.

RDP yang turut dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai itu menjadi forum evaluasi besar terhadap tata kelola program MBG di daerah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i menegaskan, negara wajib memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan layak konsumsi.

“Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan anak-anak. Jika makanan yang diberikan justru membahayakan kesehatan, maka ini bisa dikaji sebagai indikasi pelanggaran HAM,” tegas Imam dalam hearing.

Ia juga mengkritik pola pengelolaan program MBG yang dinilai terlalu sentralistik. Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tidak diberi ruang cukup dalam proses pengawasan dan pengendalian mutu makanan.

“Daerah hanya dijadikan pemadam kebakaran ketika masalah muncul. Padahal sejak awal kami sudah meminta adanya pelatihan dapur sehat dan pemeriksaan kesehatan juru masak,” ujarnya.

Imam mengungkapkan, Dinas Kesehatan sebelumnya sempat menemukan indikasi dapur tidak higienis hingga dugaan juru masak yang terpapar bakteri salmonella. Namun proses pengawasan disebut terkendala akses dan koordinasi dengan pihak pusat.

Selain masalah higienitas, DPRD juga menyoroti lemahnya pendataan kesehatan siswa penerima MBG. Salah satu siswa terdampak diketahui memiliki penyakit bawaan leukemia namun tetap menerima menu umum tanpa perlakuan khusus.

“Data penyakit bawaan dan alergi harus diperdalam. Anak dengan kondisi tertentu seharusnya mendapat penanganan berbeda,” katanya.

Tak hanya soal keamanan pangan, DPRD Surabaya juga menilai distribusi program MBG belum tepat sasaran. Berdasarkan temuan internal, sejumlah wilayah miskin di Surabaya justru belum tersentuh program karena belum tersedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Program ini bagus dan niatnya baik. Tapi jangan sampai di mata masyarakat MBG malah diplesetkan menjadi ‘makan beracun gratis’,” sindir Imam.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jawa Timur Kusmayanti mengakui adanya ketidaksesuaian standar higienitas dan tata letak dapur pada SPPG pemasok makanan ke sekolah terdampak.

Menurutnya, operasional dapur tersebut telah dihentikan sementara hingga seluruh standar keamanan pangan dipenuhi.

“Kami menemukan layout dan higienitas dapur memang belum memenuhi syarat. Saat ini SPPG kami suspend sambil dilakukan pembenahan,” tegasnya. (Andra Jatmiko)