Raperda Air Limbah Dikebut, DPRD Surabaya Targetkan Sistem Terintegrasi

Baktiono, Ketua.Pansus Raperda Air Limbah Domestik DPRD Surabaya. (Foto: Andra Jatmilo/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Panitia Khusus (Pansus) Air Limbah Domestik DPRD Surabaya terus mematangkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait sistem pengelolaan air limbah domestik. Rapat pansus dipimpin Baktiono, anggota Komisi B DPRD Surabaya, Senin (6/4).

Usai rapat, Baktiono menjelaskan bahwa konsep pengelolaan dalam raperda tersebut mengadopsi pola desentralisasi, di mana kewenangan teknis diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat berperan sebagai regulator.

“Intinya, sistem ini mirip otonomi daerah. Pemerintah pusat menyiapkan regulasi, sementara pelaksanaannya diserahkan ke daerah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan sistem pengelolaan limbah domestik, seperti Banda Aceh, Palembang, Kartasura, Kabupaten Badung (Bali), Banjarmasin, hingga Makassar. Karena itu, Surabaya dinilai perlu segera menyusul implementasi sistem serupa.

Dalam penyusunan raperda ini, Pansus turut melibatkan berbagai pakar, termasuk mantan Direktur PDAM Wisnu serta akademisi seperti Prof Joni dan Prof Edi. Mereka memberikan masukan terkait model pengelolaan hingga skema pembiayaan.

Baktiono menyebut, pengelolaan air limbah domestik berpotensi mendapatkan dukungan dana hibah dari berbagai negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia. Bahkan, beberapa daerah lain di Indonesia mampu memperoleh hibah hingga Rp900 miliar.

“Surabaya punya potensi lebih besar karena jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas wilayah yang tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan sistem ini nantinya berpeluang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, terutama jika melibatkan kerja sama dengan pihak luar negeri. Skema tersebut dinilai lebih fleksibel dibandingkan jika dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Selain itu, Pansus juga tengah mengkaji skema tarif layanan, termasuk kemungkinan penggabungan biaya penyedotan lumpur tinja dengan retribusi sampah agar tidak memberatkan masyarakat. Saat ini, tercatat sekitar 550 ribu pelanggan berpotensi masuk dalam sistem tersebut.

“Gagasannya bisa dititipkan seperti retribusi sampah, sehingga lebih ringan bagi warga,” jelasnya.

Terkait teknis, Baktiono menegaskan pentingnya penyedotan septic tank secara berkala maksimal setiap tiga tahun. Jika tidak dilakukan, limbah berpotensi mengendap menjadi pasir dan mencemari air tanah yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebelumnya telah menyiapkan infrastruktur dasar melalui pembangunan septic tank komunal, khususnya di kawasan padat penduduk. Sistem ini memungkinkan beberapa rumah menggunakan satu fasilitas bersama yang ditempatkan di badan jalan untuk memudahkan penyedotan.

Ke depan, Pansus juga mendorong agar setiap pembangunan rumah baru mewajibkan penempatan septic tank di bagian depan rumah guna mempermudah akses layanan.

Baktiono menekankan pentingnya percepatan pengesahan perda agar dapat segera diimplementasikan. Ia mengingatkan, kesiapan teknis dan operasional harus berjalan seiring dengan pengesahan regulasi.

“Jangan sampai perda sudah disahkan, tapi implementasinya lama. Semua harus siap, termasuk kerja sama dan penetapan tarif,” tegasnya.

Saat ini, armada penyedot lumpur tinja milik pemerintah kota masih terbatas, hanya sekitar enam unit. Padahal, kebutuhan layanan diperkirakan mencapai ratusan armada untuk melayani ratusan ribu rumah.

Dalam rencana awal, tarif penyedotan dipatok maksimal sekitar Rp450 ribu per layanan sesuai standar pemerintah, meskipun keterlibatan pihak swasta diperkirakan tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan layanan yang besar.

Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan terpusat, Pansus berharap persoalan genangan air limbah di selokan maupun sungai di Kota Surabaya dapat teratasi secara menyeluruh. (Andra Jatmiko)