Tantangan Terbesar Presiden Prabowo: Bagaimana Menjelaskan Visi Besarnya Kepada Rakyat

Dalam praktiknya, tidak semua pengusaha besar otomatis menjadi lawan pemerintah. Banyak juga konglomerat yang justru bekerja sama dengan pemerintah dalam investasi dan pembangunan.

Oleh: M. Hatta Taliwang

KEMPALAN: Bilamana berbagai kebijakan Prabowo Subianto disusun menjadi satu bangunan pemikiran yang utuh, maka narasinya kurang lebih bisa dikonstruksikan bagai berikut: Negara Kuat Untuk Rakyat Kuat.

Prabowo tampaknya berangkat dari keyakinan bahwa Indonesia kaya-raya, tetapi kekayaan tersebut terlalu lama terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh rakyat.

Karena itu negara harus hadir lebih kuat untuk menguasai aset strategis bangsa, mengoreksi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat bawah, membangun kemandirian nasional.

Banyak orang menilai ini mirip Sosialisme, karena kebijakan-kebijakan yang terlihat di permukaan memang sangat pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, perumahan rakyat, perlindungan petani dan nelayan, kenaikan upah buruh, penguatan koperasi.

Semua ini merupakan ciri negara kesejahteraan (welfare state). Tetapi ada perbedaan penting dengan sosialisme klasik. Dalam sosialisme murni negara menguasai hampir semua alat produksi.

Swasta dibatasi, pasar sangat dikendalikan. Sementara dalam praktik yang tampak berkembang di era Prabowo swasta tetap ada, pasar tetap berjalan, investor tetap diterima.

Tetapi negara ingin lebih dominan di sektor strategis. Karena itu banyak analis lebih menyebutnya sebagai State Capitalism (Kapitalisme Negara) daripada Sosialisme.

State Capitalism secara sederhana adalah negara menjadi pemain ekonomi terbesar untuk mengarahkan pembangunan nasional. Contoh yang sering disebut seperti China, Singapore, United Arab Emirates.

Dalam model ini peran negara untuk urusan SDA, Infrastruktur, Energi Keuangan sangat kuat. UMKM didukung secara maksimal. Swasta tetap diberi ruang.

Bila melihat pidato-pidato Prabowo selama puluhan tahun, salah satu tema yang paling konsisten adalah tentang pasal 33 UUD 1945.

Pasal ini menegaskan bahwa cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara ideologis, Prabowo tampak melihat Pasal 33 sebagai jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme, ekonomi nasional yang kuat, negara sebagai penjaga kepentingan rakyat.

Karena itu muncul kebijakan seperti penguatan BUMN, pembentukan Danantara, penertiban lahan, penegakan hukum pada pelanggaran sumber daya alam, hilirisasi industri.

Berhadapan dengan Oligarki

Dalam teori ekonomi politik, setiap upaya redistribusi sumber daya hampir selalu menimbulkan resistensi.

Jika negara mengambil kembali lahan terlantar, memperketat izin, menaikkan royalti, menindak pelanggaran, maka kelompok yang selama ini menikmati keuntungan besar akan merasa dirugikan.

(Istilah “oligarki” seringkali digunakan sangat luas dalam perdebatan politik Indonesia)

Dalam praktiknya, tidak semua pengusaha besar otomatis menjadi lawan pemerintah. Banyak juga konglomerat yang justru bekerja sama dengan pemerintah dalam investasi dan pembangunan.

Karena itu situasinya lebih kompleks daripada sekadar “Prabowo versus oligarki”.

Tantangan terbesar Prabowo bukan pada gagasannya, tapi pada pelaksanaannya.

Karena State Capitalism membutuhkan:

1. Birokrasi yang bersih. Jika birokrasi korup dana bocor, program gagal, rakyat tidak merasakan manfaat.

2. Aparat yang kuat. Negara harus mampu menegakkan aturan terhadap siapa pun.

3. SDM yang disiplin. Inilah perbedaan terbesar dengan model Tiongkok. Keberhasilan pembangunan Tiongkok tidak hanya karena negara kuat, tapi juga karena disiplin birokrasi dan kemampuan teknokrasi yang tinggi.

4. Keseimbangan dengan pasar. Jika negara terlalu dominan investasi bisa menurun, inovasi bisa melambat. Jika pasar terlalu dominan ketimpangan meningkat. Prabowo harus menjaga keseimbangan keduanya.

Narasi yang mungkin paling mudah dipahami rakyat bila diringkas dalam bahasa yang sederhana, visi yang tampak dari berbagai kebijakan Prabowo dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Indonesia tidak boleh dikuasai segelintir orang. Kekayaan alam Indonesia harus kembali memberi manfaat kepada rakyat banyak. Negara harus cukup kuat untuk melindungi petani, nelayan, buruh, guru, dan rakyat kecil, tetapi tetap memberi ruang kepada dunia usaha untuk tumbuh. Tujuannya bukan sosialisme dan bukan kapitalisme liberal, melainkan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945: negara kuat, rakyat sejahtera, dan Indonesia mandiri.”

Jika konstruksi ini memang mendekati arah yang sedang dibangun, maka Prabowo dapat dipahami bukan sebagai tokoh sosialis murni maupun kapitalis liberal.

Melainkan sebagai penganut nasionalisme ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945, dengan pendekatan yang banyak disebut oleh pengamat sebagai state capitalism nasionalis.

*) M. Hatta Taliwang, Mahasiswa S3 Ilmu Politik UNAS, Mantan Anggota DPR/MPR RI, Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.