Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Johari Mustawan (kiri) bersama Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya Inyong.Maulana. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)
SURABAYA-KEMPALAN: Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS Johari Mustawan menyesalkan pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat Surabaya.
Pasalnya, berdasarkan aspirasi yang ia terima saat melakukan reses di 12 titik wilayah, persoalan administrasi kependudukan itu menjadi salah satu keluhan utama warga.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, terutama bagi warga yang telah lama tinggal di Surabaya namun mendadak mengalami kendala dalam data kependudukan mereka.
“Banyak warga yang sudah menetap puluhan tahun di Surabaya, tetapi tiba-tiba KTP atau KK mereka diblokir. Dampaknya cukup besar, apalagi jika sampai memengaruhi akses terhadap layanan sosial,” kata Johari Mustawan saat buka bersama insan pers di Surabaya, Selasa (10/3).
Johari mengapresiasi adanya program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat. Namun demikian, ia menilai proses verifikasi harus dilakukan secara cermat agar tidak merugikan warga yang sebenarnya berhak mendapatkan pelayanan.
“Ada sekitar 118 ribu kepala keluarga yang datanya belum sinkron antara alamat domisili dan data pada KTP. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, Johari berharap Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan verifikasi data sekaligus memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang memang telah lama bermukim di kota tersebut.
“Kami berharap wali kota dapat melakukan verifikasi data dan memberikan kebijakan khusus bagi warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, sehingga mereka tetap bisa memperoleh layanan sosial, pendidikan, maupun kesehatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Johari juga berharap hubungan antara DPRD Kota Surabaya dan insan pers dapat semakin erat. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis bagi para wakil rakyat dalam mengawal kebijakan publik.
Ia menilai komunikasi yang terbuka dengan jurnalis sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan di masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Semoga dengan pertemuan ini kita bisa saling mengenal lebih dekat. Apa pun yang menjadi harapan masyarakat kepada kami di DPRD, baik di Komisi D, Badan Anggaran, Fraksi PKS maupun panitia khusus, silakan disampaikan. Kami siap menerima masukan demi kepentingan warga Surabaya,” pungkas Johari.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur Inyong Maulana menegaskan, jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, profesi wartawan merupakan pilihan hidup yang menuntut keberanian dalam menyampaikan fakta serta mengawal kepentingan publik.
“Wartawan harus tetap kritis dalam situasi apa pun. Ini sudah menjadi komitmen dalam profesi kami, sehingga segala risiko yang muncul harus siap dihadapi,” ujarnya.
Ia juga mengaku turut merasakan langsung dampak persoalan pemblokiran data kependudukan yang kini banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, dirinya sendiri mengalami pemblokiran meski telah lama menetap di Surabaya.
“Saya sendiri juga mengalami pemblokiran. Padahal sejak tahun 2000 saya sudah tinggal di Surabaya, tetapi sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” akunya.
Para jurnalis yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada kehidupan masyarakat dapat segera menemukan solusi. (Andra Jatmiko)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi