Pansus BUMD DPRD Jatim Segera Panggil Bank Jatim, Soroti Dividen hingga Kredit UMKM

Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Abdullah Abu Bakar. (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur memastikan akan segera memanggil Bank Jatim pada pekan ini. Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami kinerja BUMD, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberpihakan pada UMKM.

Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Abdullah Abu Bakar mengatakan, pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Pansus memilih memperdalam data sekaligus membandingkan kinerja BUMD Jawa Timur dengan provinsi lain.

“Kita mendalami dan membandingkan apakah kinerja BUMD di Jawa Timur benar-benar sudah optimal. Baik dari pembagian dividen untuk PAD, besaran biaya operasional, hingga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama UMKM,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Senin (23/2).

Menurutnya, secara laporan tahunan, kinerja Bank Jatim relatif baik sebagai bank daerah. Namun, pansus ingin melihat realitas di lapangan, termasuk potensi optimalisasi kredit produktif bagi UMKM.

“Jangan sampai kredit konsumtif lebih dominan. Kredit produktif untuk UMKM harus lebih besar,” tegasnya.

Bandingkan dengan Jateng dan Jabar

Pansus juga membandingkan tata kelola BUMD Jatim dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Ia mencontohkan pengelolaan Jamkrida di Jawa Tengah yang lebih fokus pada penjaminan kredit UMKM, bukan kredit konsumtif multiguna.

“Jamkrida itu lahir untuk membantu UMKM yang tidak bankable. Kalau justru lebih banyak menjamin kredit konsumtif, itu kehilangan rohnya,” katanya.

Pansus, lanjutnya, juga akan mengundang hingga anak perusahaan BUMD untuk memetakan arah kebijakan ke depan.

Soroti Kontribusi terhadap PAD

Abdullah menyebut, Bank Jatim menjadi penyumbang dividen terbesar bagi Pemprov Jatim. Tahun lalu, bank tersebut menyumbang sekitar Rp440 miliar dari total keuntungan Rp1,28 triliun. Sementara BUMD lain seperti Petrogas Jatim Utama menyumbang sekitar Rp40–50 miliar.

Di tengah berkurangnya dana transfer pusat yang disebut mencapai sekitar Rp6 triliun, ia menilai BUMD harus bekerja lebih keras meningkatkan kontribusi terhadap PAD. “Kalau PAD kita besar, persoalan seperti jalan rusak bisa lebih cepat diselesaikan,” ujarnya.

Tegaskan Evaluasi Komisaris dan Direksi

Abdullah juga menekankan pentingnya profesionalisme di tubuh BUMD. Ia mengingatkan agar posisi komisaris dan direksi benar-benar diisi oleh figur yang bekerja nyata.
“Komisaris itu harus sungguh-sungguh. Jangan hanya parkir. Kalau tidak bekerja, lebih baik tidak usah dipakai, dibuang saja,” tegasnya.

Ia berharap pansus mampu melahirkan rekomendasi strategis agar BUMD Jawa Timur tidak sekadar “jalan di tempat”, tetapi mampu berlari lebih cepat dalam meningkatkan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. (Dwi Arifin)