Lanjutan Pembahasan LKPJ 2025, DPRD Surabaya Tekankan Inovasi Ketahanan Pangan

Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Surabaya Azhar Kahfi. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Surabaya Azhar Kahfi menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikannya di sela rapat pansus yang berlangsung pada Senin (13/4).

Azhar mengungkapkan, pembahasan LKPJ telah memasuki tahap pendalaman lintas sektor dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

“Sebagian besar OPD sudah menyampaikan capaian kinerja, indikator keberhasilan, hingga hambatan dan faktor pendorong dalam pelaksanaan program. Secara umum, laporan sudah sesuai, namun tetap kami dalami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah ketahanan pangan. Azhar menilai Surabaya sebagai kota konsumtif perlu memperkuat inovasi, terutama di bidang budidaya dan pemanfaatan teknologi.

Menurutnya, ketahanan pangan Surabaya saat ini berada pada kisaran 3 hingga 5 bulan, yang dinilai cukup baik. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi inflasi.

“Kami mendorong operasi pasar tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan, tetapi juga menyasar pasar-pasar utama agar harga tetap terkendali dan pedagang mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah kota,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga meminta evaluasi kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah Indonesia Timur, guna memastikan efektivitas dan manfaatnya. Peningkatan anggaran untuk sektor ketahanan pangan juga dinilai perlu, termasuk untuk mendukung program urban farming dan budidaya perikanan.

Di sektor kebencanaan, Azhar mencatat adanya penurunan jumlah kejadian bencana dalam setahun terakhir, baik bencana alam maupun non-alam. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana BPBD.

“Perubahan iklim seperti El Nino harus diantisipasi. Selain itu, potensi bencana non-alam akibat kerusakan teknologi juga meningkat. Maka perlu pelatihan mitigasi yang melibatkan industri dan masyarakat, terutama di kawasan pabrik yang dekat permukiman,” tegasnya.

Sementara itu, pada sektor administrasi kependudukan, DPRD menilai kinerja Dispendukcapil sudah cukup baik. Namun, Azhar menyoroti masih adanya kendala di tingkat pelayanan bawah, khususnya terkait pemahaman petugas terhadap prosedur administrasi.

Ia mencontohkan kasus pemecahan Kartu Keluarga (KK) yang masih kerap dipersulit dengan persyaratan tambahan yang tidak relevan.

“Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang dipingpong karena ketidaktahuan petugas. Pemahaman pelayanan publik di tingkat kelurahan harus diperkuat,” katanya.

DPRD Surabaya berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja pada tahun anggaran berikutnya. (Andra Jatmiko)