Kelemahan/Keburukan Sistem Pilpres Langsung dan Saran-saran Perbaikan: Studi Kasus Pilpres 2014-2019 (Bag ke-2)

Membangun dengan gali-lobang-tutup-lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja mampu melewati Indonesia yang terseok-seok oleh tumpukan utang.

Oleh: Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom

KEMPALAN: Pada pilpres 2019 diduga ada 17,5 juta suara pemilih misterius (kutip Ahli IT Agus Maksum). Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik dikemudian hari.

Negara sebesar ini dengan kaum menengahnya sudah kaya-raya, apa maksudnya membuat Kotak Pemilu/Pilpres dari Kardus. Kemudian Kardus Digembok? Ada apa di balik akal ini? Ha ha ha.

Argumennya bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yang bagus bisa dipertanyakan.

Kalau kita percaya angka ini. Hasil Pilpres: Pilpres 2019. Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pilpres 2019 adalah 192,83 juta jiwa. Jumlah pemilih Joko Widodo – Ma’ruf Amin 85.607.362 suara, suara Prabowo –Sandiaga Uno 68.650.239 suara.

Jumlah suara pemilih Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo Sandi = 85.607.362 +68.650.239 = 154.257.601

Berdasarkan DPT di atas, maka ada selisih DPT dengan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 192.830.000 – 154.257.601 = 38.572.399.

Angka 38.572.399 ini bisa digolongkan ke dalam kelompok yang golput, suara rusak dll.

Kesimpulan:

1. Jumlah pemilih Jokowi Ma’ ruf 85.607.362 : 192.830.000 = 44,40%

2. Jumlah Pemilih Prabowo Sandi 68.650.239 : 192.830.000 = 35,60%

3. Jumlah suara golput, suara rusak dll = 38.572.399 : 192.830.000 = 20%.

Dengan menggunakan cara menghitung 2019 di atas, maka Pilpres 2014.

Joko Widodo – Jusuf Kalla 37,30%.

Prabowo Subianto – Hatta Rajasa 32,88%

Golput dll 29,81%

Kalau pakai rumus menang secara demokratis harusnya 50+1.

Nyatanya Jokowi menang 2 x masing2 37, 30% dan 44, 20%. Dua kali menang suaranya dibawa 50% Pemilih.

Artinya mengacu ke rumus menang secara demokratis tidak tercapai sehingga kami menyebutnya ini hasil legal tapi tidak legitimatif.

Apa bedanya dengan Pilpres sistem Perwakilan dan Musyawarah di MPR RI yang dianggap kurang demokratis namun hasilnya bisa terpilih Presiden yang lebih berkualitas karena ada faktor Utusan Golongan yang bisa jadi “penyaring capres”?

Setelah Presiden terpilih berdasarkan pengalaman:

1. Tahun pertama sibuk konsolidasi kekuasaan. Partai-partai yang dianggap bukan pendukung rezim, diobrak-abrik atau dijinakkan dengan segala cara. Mulai terjadi persekongkolan (bangun oligarki). Ujungnya kepentingan rakyat diselewengkan

2. Tahun kedua, mulai raba-raba program apa yang mau dikerjakan yang bisa membuat rakyat segera melihat hasil nyata. Program abstrak misalnya revolusi mental, nation and character building dll disingkirkan meskipun dipidatokan dalam kampanye.

Seakan sinetron kejar tayang yang bisa membuat rakyat kagum. Dipilih program praktis, misalnya kartu sehat dan yang paling mudah itu infrastruktur, sekalipun dengan seruduk gunakan pinjaman dengan bunga besar atau gunakan dana yang tidak semestinya utk infrastruktur seperti dana haji, dana pensiun dll. Itu sekedar contoh bagaimana bekerjanya sebuah sistem tanpa tuntunan GBHN.

3. Tahun ketiga, mulai bangun pencitraan, banyak selfie dan berbagai acara yang sifatnya konsolidasi untuk terpilih periode kedua.

4. Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang-terangan.

Beberapa program seperti raskin, bansos dll diolah untuk menjadi modal politik petahana.

Dengan kata lain sistem pilpres langsung ini menghasilkan Presiden yang praktis hanya bekerja untuk bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya, tak mampu bekerja untuk program jangka jauh yang sifatnya membangun fondasi kuat agar negara bisa kokoh.

Membangun dengan gali-lobang-tutup-lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja mampu melewati Indonesia yang terseok-seok oleh tumpukan utang.

Membangun yang mudah dan tampak oleh rakyat seperti infrastruktur misalnya, dengan utang besar, hanya mewariskan beban yang berat untuk pemerintah berikutnya. Inilah proses menuju kebangkrutan kalau sistem ini dilanjutkan.

(Bersambung Bag ke3)

*) Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom, Mahasiswa S3 Ilmu Politik UNAS, Mantan Anggota DPR/MPR RI