Kita Mudah Dipermainkan Isu Pinggiran
Kempalan Di tengah begitu banyak persoalan nyata yang terus menghimpit bangsa ini—korupsi yang merajalela, kemiskinan yang mengeras seperti batu yang tak kunjung pecah, pengangguran yang membuat generasi muda kehilangan arah, serta jurang ketimpangan yang semakin terbuka lebar.
Masyarakat justru sering terjebak dalam isu-isu pinggiran yang tidak memiliki kontribusi apa pun terhadap penyelesaian problem bangsa.
Fenomena bagaimana sebagian publik begitu antusias membicarakan isu ijazah palsu Jokowi, terlepas dari framing tokoh-tokoh seperti Roy Suryo cs, memperlihatkan bahwa bangsa ini berada dalam kondisi psikologi sosial yang tidak sehat.
Pertanyaan utamanya bukan sekadar mengapa isu itu muncul, tetapi mengapa ia begitu mudah menarik perhatian rakyat, bahkan lebih kuat daripada pembahasan mengenai bagaimana memperbaiki kehidupan mereka sendiri.
Dalam kacamata psikologi massa, masyarakat Indonesia sedang mengalami kondisi yang oleh banyak peneliti disebut sebagai collective distraction, yakni situasi ketika perhatian publik secara sistematis dialihkan ke isu-isu sensasional yang lebih mudah memicu emosi daripada memicu pemikiran.
Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, salah satu pakar psikologi sosial Indonesia, pernah menegaskan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi politik rendah sangat rentan mengalami “ketertarikan berlebihan pada isu personal karena mereka merasa lebih mudah terlibat dalam drama daripada dalam perdebatan tentang kebijakan publik yang kompleks.”
Pandangan Sarlito ini membantu menjelaskan mengapa isu seperti ijazah palsu—walaupun tidak menyentuh akar persoalan bangsa—justru mampu menyedot energi publik jauh lebih besar daripada isu kemiskinan atau tata kelola pemerintahan. Masyarakat lebih mudah memahami gosip ketimbang sistem.
Ada pula mekanisme psikologis lain yang sedang bekerja, yakni scapegoating. Ketika masalah negara terasa begitu besar dan tak dapat dijangkau oleh pikiran masyarakat sehari-hari, mereka membutuhkan figur atau isu sederhana yang bisa dijadikan simbol kemarahan.
Dalam situasi frustrasi kolektif, publik cenderung mencari pelampiasan emosional, dan isu-isu personal menjadi media yang paling mudah untuk itu.
Narasi mengenai ijazah palsu, benar atau tidak, berfungsi sebagai aksesori emosional bagi sebagian orang untuk menyalurkan rasa kecewa terhadap berbagai kegagalan negara.
Di saat yang sama, kelompok yang mendukung sang tokoh memandang isu itu sebagai serangan politik yang harus dilawan, sehingga pertempuran penuh emosi pun tercipta.
Hasilnya, diskusi ini tidak membawa bangsa pada pemahaman mendalam, tetapi justru memperkeras polarisasi.
Masalah ini semakin parah karena rendahnya literasi media.
Di era ketika informasi diproduksi secepat kilat, masyarakat sering kali tidak memiliki alat penyaring efektif untuk membedakan mana fakta, mana opini, dan mana manipulasinya.
Media sosial digerakkan oleh algoritma yang memprioritaskan sensasi, bukan substansi. Headline bombastis lebih banyak dibaca daripada laporan investigasi.
Fragmen video lebih banyak dipercaya daripada laporan akademis. Sementara itu, persoalan seperti korupsi dan kemiskinan memerlukan penjelasan panjang yang tidak sejalan dengan budaya scrolling cepat yang kini menjadi kebiasaan sehari-hari.
Itulah sebabnya isu receh lebih cepat viral dibanding isu serius, bukan karena publik tidak peduli, melainkan karena informasi kompleks semakin sulit dikunyah di tengah banjir data yang dangkal.
Fenomena lain yang tampak jelas adalah apa yang disebut pakar politik Profesor Cornelis Lay sebagai “destruksi ruang publik rasional”. Cornelis pernah menyatakan bahwa ketika politik diwarnai oleh polarisasi identitas, masyarakat kehilangan kemampuan untuk mendiskusikan persoalan berdasarkan data. Identitas kelompok menggantikan argumen.
Inilah yang juga terjadi dalam isu ijazah palsu: satu kubu menjadikannya senjata, kubu lain menjadikannya serangan terhadap harga diri kelompok.
Padahal, inti persoalan bangsa ini tidak terletak pada ijazah, tetapi pada bagaimana negara dikelola. Namun dalam konteks polarisasi, kebenaran tidak lagi dicari; yang dikejar hanyalah kemenangan naratif.
Selain itu, apa yang terjadi juga menunjukkan adanya moral fatigue atau kelelahan moral massal.
Selama lebih dari dua dekade, bangsa ini disuguhi berulang-ulang cerita tentang pejabat korup, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, janji-janji ekonomi yang tidak terwujud, hingga ketimpangan sosial yang semakin mencekik.
Dalam kondisi demikian, masyarakat mengalami semacam kelelahan emosional.
Mereka jenuh berbicara tentang masalah yang tidak pernah selesai. Ketika muncul isu baru yang lebih ringan dan lebih dramatis, mereka merasa mendapat ruang untuk bernafas—meski hanya sebentar.
Namun pilihan ini membawa konsekuensi serius: bangsa ini terus terjebak dalam pembicaraan permukaan, sementara akar-akar masalah dibiarkan membusuk di kedalaman.
Apa yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa pola seperti ini terus berulang. Setiap kali muncul isu kecil yang memicu emosi, energi publik tersedot, sementara perumusan kebijakan publik yang seharusnya menjadi fokus bersama justru tenggelam dalam kebisingan.
Jika bangsa ini ingin keluar dari lingkaran psikologis yang melelahkan ini, maka masyarakat harus mulai membangun ketahanan informasi dan ketahanan emosi.
Media perlu memperkuat jurnalisme yang mendidik, bukan sensasi. Pemerintah harus lebih terbuka dan konsisten menuntaskan masalah mendasar. Dan publik sendiri harus berani mengarahkan perhatian pada isu-isu besar yang menentukan masa depan bangsa.
Bangsa ini tidak miskin gagasan, tidak kekurangan data, tidak kekurangan pakar. Yang kurang adalah kemampuan kolektif untuk fokus.
Jika energi publik terus tersedot pada hal-hal kecil, maka korupsi akan tetap berjalan, kemiskinan tetap menghantui, dan jurang ketimpangan semakin tak terjembatani.
Membangun bangsa membutuhkan kedewasaan sosial, dan kedewasaan hanya lahir ketika masyarakat berani menolak distraksi, menolak sensasi, dan memilih untuk membahas apa yang benar-benar penting.
Hanya dengan itu Indonesia bisa bergerak maju sebagai bangsa yang matang, bukan masyarakat yang mudah dipermainkan oleh isu remeh yang mengaburkan masa depan.
Oleh Bambang Eko Mei
******
