Jika Terjadi Perpindahan BBM Pemotor, Berapa Kenaikan Subsidi Pemerintah pada Pertalite?

Dampak fiskal dari perpindahan ini muncul melalui peningkatan konsumsi pada Pertalite yang merupakan BBM dengan selisih harga keekonomian dan harga jual yang ditanggung pemerintah melalui mekanisme subsidi/kompensasi.

Oleh: Gde Siriana Yusuf

KEMPALAN: Sejumlah studi empiris terkait perilaku konsumsi BBM di Indonesia menunjukkan bahwa ketika selisih harga antara Pertamax dan BBM bersubsidi/ non-premium melebar, konsumsi Pertamax cenderung menurun dan terjadi substitusi ke BBM yang lebih murah.

Kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari 30 persen memperbesar insentif ekonomi bagi konsumen untuk melakukan peralihan.

Bagi pengguna sepeda motor dengan konsumsi rata-rata sekitar 20 liter per bulan, selisih biaya antara menggunakan Pertamax dan Pertalite bisa mencapai sekitar Rp 125.000 per bulan. Dalam konteks rumah tangga pekerja komuter, besaran ini cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan konsumsi.

Sebagai simulasi kasar, dengan asumsi populasi sepeda motor di Indonesia sekitar 130 juta unit dan sekitar 15 persen di antaranya merupakan pengguna rutin Pertamax, maka terdapat sekitar 19,5 juta motor pengguna Pertamax.

Dengan skenario elastisitas perilaku sebagai berikut:

– 10 persen pengguna beralih ke Pertalite → sekitar 1,95 juta motor

– 20 persen pengguna beralih → sekitar 3,9 juta motor

– 30 persen pengguna beralih → sekitar 5,85 juta motor

Dengan demikian, estimasi perpindahan konsumsi berkisar antara 2 hingga 6 juta sepeda motor dalam jangka pendek hingga menengah, tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga, karakteristik kendaraan, ketersediaan Pertalite, serta persepsi konsumen terhadap kualitas dan efisiensi Pertamax.

Dampak fiskal dari perpindahan ini muncul melalui peningkatan konsumsi pada Pertalite yang merupakan BBM dengan selisih harga keekonomian dan harga jual yang ditanggung pemerintah melalui mekanisme subsidi/kompensasi.

Dengan asumsi konsumsi tambahan sebesar 20 liter per bulan per motor, maka potensi tambahan volume Pertalite berkisar antara 40 juta hingga 120 juta liter per bulan.

Dengan estimasi beban subsidi rata-rata Rp 2.000 – Rp 4.000 per liter, maka tambahan beban fiskal pemerintah diperkirakan berada pada kisaran Rp 80 miliar hingga Rp 480 miliar per bulan atau setara dengan sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 5,7 triliun per tahun.

Besaran ini adalah dampak tambahan (incremental) dari pergeseran konsumsi, di luar dinamika konsumsi BBM nasional secara keseluruhan, dan perubahan harga minyak mentah dunia, serta kebijakan kuota dan pengendalian distribusi Pertalite.

*) Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (iNFUS)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.