Khofifah Salurkan Bansos dan Zakat Produktif Rp2,27 Miliar untuk Warga Kota Probolinggo

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bansos, tali asih pilar sosial, dan zakat produktif Rp2,272 miliar untuk warga Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Sapa Bansos 2026.

Dalam kegiatan yang digelar di Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (8/6), Khofifah menyalurkan bantuan sosial, tali asih pilar sosial, dan zakat produktif dengan total nilai Rp2,272 miliar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Khofifah mengatakan, strategi perlindungan sosial yang dijalankan Pemprov Jatim menggabungkan pendekatan charity bagi kelompok rentan dan empowering atau pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi.

“Fokus utama kita adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial. Sehingga perlindungan sosial yang diberikan harus adaptif dan mampu memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Khofifah, seluruh program bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan (no one left behind).

“Melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan, kita ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri,” katanya.

Pada 2026, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial sebesar Rp171,239 miliar untuk masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Kota Probolinggo memperoleh alokasi sebesar Rp2,273 miliar.

Bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) senilai Rp1,202 miliar kepada 601 keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan sosial bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem diberikan kepada 284 penerima dengan total nilai Rp426 juta.

Pemprov Jatim juga menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp216 juta kepada 60 penerima manfaat. Selanjutnya, bantuan KIP KPM JAWARA sebesar Rp300 juta diberikan kepada 100 penerima, masing-masing memperoleh Rp3 juta per tahun.

Tak hanya itu, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) dan tali asih juga diberikan kepada 27 pilar sosial yang terdiri atas Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan total nilai Rp78,6 juta.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim bersama BUMD turut menyalurkan zakat produktif senilai Rp50 juta kepada 100 penerima manfaat. Masing-masing penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu.

Khofifah berharap bantuan yang bersifat pemberdayaan, seperti zakat produktif dan bantuan bagi keluarga miskin ekstrem, dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

“Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, ada yang digunakan untuk modal usaha yang bersifat empowering, dan ada juga yang bersifat charity,” ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan yang disalurkan diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau disabilitas dan lansia kurang mampu di atas 70 tahun itu sifatnya charity. Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrem dan zakat produktif, sifatnya lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Harapan kita zakat produktif ini bisa memutus mata rantai rente di masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di lapangan, mulai dari pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus hingga pendamping disabilitas.

“Semoga pengabdian panjenengan semua menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengapresiasi perhatian dan komitmen Gubernur Khofifah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Menurut Aminuddin, sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Probolinggo telah memberikan hasil positif dengan menurunnya angka kemiskinan di Kota Probolinggo sebesar 0,69 poin pada 2025.

“Jika dilihat angkanya tampak kecil. Tapi dibandingkan lima tahun terakhir, kita hanya turun 0,2. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semua,” ujarnya.

Ia optimistis tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut dalam dua tahun ke depan melalui berbagai program yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Kegiatan Sapa Bansos di Kota Probolinggo turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Evariani, serta ratusan warga penerima manfaat bantuan sosial. (Dwi Arifin)