Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga harus melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Satgas Pangan agar kualitas dan nilai gizi makanan tetap terjamin.
Menurut BHS, realisasi program MBG sejauh ini cukup signifikan. Sebanyak 20 juta penerima sudah merasakan manfaat program dari target 82,9 juta orang. Sebanyak 6.000 dapur di 38 provinsi telah beroperasi, termasuk di kawasan ring 1 Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang mayoritas dikelola UMKM di bawah Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI). Program ini, lanjutnya, berhasil menyerap hampir 300 ribu tenaga kerja.
“Skala program ini luar biasa, bukan hanya soal gizi tetapi juga berdampak besar bagi ekonomi rakyat. Presiden Prabowo menginginkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat agar siap menghadapi bonus demografi 2036,” kata BHS.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya persoalan yang perlu segera dibenahi. Dari 20 juta penerima, terdapat sekitar 6 ribu kasus kendala distribusi pangan sejak Februari hingga Agustus lalu. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan masih lemahnya sistem rantai pasok. “Produk pertanian dan perikanan kita cepat rusak karena minim fasilitas pendingin. Malaysia dan Vietnam sudah menggunakan cold storage dari hulu sampai hilir, sementara kita masih mengandalkan boks es,” jelasnya.
BHS menegaskan, masalah ini bukan sekadar soal pengelolaan dapur MBG, melainkan tanggung jawab lebih luas dari lembaga penyedia pangan. “Ayam potong bisa membusuk dalam empat jam jika tidak masuk pendingin, begitu juga ikan nelayan yang terlambat masuk freezer. Jadi yang harus diperbaiki bukan dapurnya, tapi pasokan dan penyimpanan bahan bakunya,” tegasnya.
Ia juga menolak jika perbedaan keterampilan juru masak dijadikan alasan utama kendala di lapangan. Menurutnya, yang lebih krusial adalah mutu bahan baku yang perlu diawasi ketat oleh Bapanas dan Satgas Pangan. “BGN memang penggerak utama, tetapi Bapanas punya kewenangan menjamin kualitas gizi, sedangkan Satgas Pangan harus memastikan distribusi berjalan baik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, BHS menekankan bahwa MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. “Program ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga mencegah obesitas, meningkatkan konsentrasi belajar anak, dan memperkuat daya saing SDM kita. Kalau kita abai, bonus demografi bisa berubah jadi bencana. Karena itu, semua pihak wajib terlibat,” pungkasnya.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi