Jakarta – Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Kamis (3/7) dini hari, menyisakan duka mendalam dan sorotan tajam terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, turut menyampaikan keprihatinannya dan menilai bahwa kecelakaan ini menunjukkan lemahnya kesiapan dan koordinasi antarlembaga.
Hanya sehari sebelum kejadian, Bambang telah mengingatkan pentingnya kesiagaan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dalam kunjungannya pada Selasa (1/7), ia menekankan kepada pihak KSOP, ASDP, dan operator pelayaran akan urgensi keselamatan penyeberangan rute Ketapang-Gilimanuk yang tergolong padat dan rawan.
“Keselamatan pelayaran tak cukup hanya regulasi. Butuh implementasi yang nyata di lapangan, khususnya kesiapan saat kondisi darurat. Saya sudah ingatkan soal pentingnya proteksi kapal dan kesiapan coast guard, sesuai amanat UU No. 66 Tahun 2024,” kata BHS, sapaan akrabnya.
Menurut alumni Teknik Perkapalan ITS ini, KPLP sebagai coast guard yang ditunjuk belum mendapat dukungan memadai karena turunan Peraturan Pemerintah belum terbit. Hal ini menghambat pelaksanaan tugas dan penguatan peran KPLP, baik dari segi infrastruktur maupun SDM.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti praktik muatan berlebih (overload) yang kerap tidak diketahui oleh nakhoda. Ia meminta pengetatan pengawasan dengan menerapkan prinsip Zero ODOL (Over Dimension Over Load), terutama saat musim gelombang tinggi.
“Muatan kapal harus dikendalikan secara ketat. Jangan sampai truk-truk yang masuk ke kapal dalam kondisi ODOL. Terlebih di jam-jam sibuk dari pukul 21.00 hingga 02.00, semua pihak harus siaga penuh,” tegasnya.
BHS juga menilai waktu tanggap darurat (response time) masih menjadi masalah krusial. Ia mengusulkan standar nasional agar respons evakuasi maksimal 15 menit, dengan penempatan pangkalan KPLP dan Basarnas lebih dekat ke lokasi lalu lintas padat.
Tak hanya itu, ia menyesalkan sistem penimbangan muatan yang masih lemah. “Data dari jembatan timbang tidak disampaikan ke operator kapal, bahkan sebagian besar jembatan timbang tidak berfungsi. Ini kelalaian yang berbahaya karena menyangkut daya apung dan stabilitas kapal,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, stabilitas kapal yang terganggu akibat muatan ODOL bisa menyebabkan kapal terbalik hanya dalam hitungan menit. Hal ini sudah terjadi berkali-kali di Dermaga LCM Ketapang, termasuk pada insiden-insiden tenggelamnya lima kapal sebelumnya.
Sebagai destinasi wisata utama, Bali seharusnya didukung oleh transportasi laut yang aman dan dapat dipercaya. “Kalau kecelakaan terus terjadi, citra pariwisata bisa rusak,” ujar anggota Dewan Pakar DPP Gerindra tersebut.
Meski begitu, BHS mengapresiasi kinerja dari Coastguard KPLP yang hadir di lokasi tidak lebih dari 20 menit setelah kejadian juga Basarnas yang hadir beberapa menit setelah KPLP. Tetapi sangat disayangkan, yang banyak menyelamatkan penumpang adalah nelayan. Sehingga, perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di coast guard dan basarnas.
Ke depan, ia berharap KPLP, Basarnas, Bakamla, dan Polair bekerja lebih sinergis, disertai pembentukan Crisis Management Center yang mampu memberikan informasi 24 jam dan layanan pemulihan psikologis bagi korban dan keluarga.
“Saya mendorong agar KNKT dan PPNS segera mengusut penyebab kejadian ini. Jangan sampai kecelakaan serupa kembali terulang. Nyawa manusia harus jadi prioritas utama dalam pelayaran kita,” pungkasnya.
Sebagai catatan, KMP Tunu Pratama Jaya saat itu tengah mengangkut beban berat berupa delapan truk tronton (sebagian bermuatan semen), tiga truk besar, tiga truk sedang, empat pikap barang, empat kendaraan kecil, dan sejumlah sepeda motor.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi