Bahlil Minta Ketua Golkar Jatim Terpilih Bisa Tingkatkan Perolehan Kursi di Pemilu 2029
SURABAYA-KEMPALAN:Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta Ketua DPD Golkar Jatim yang baru bisa meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang.
Hal itu ditegaskan Bahlil seusai membuka Musda XI DPD Partai Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5).
Bahlil memuji kinerja M.Sarmuji selama menjadi Ketua DPD Golkar Jatim. Di mana pada Pemilu 2024 lalu, dinilai sukses menambah perolehan kursi Partai Golkar, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Rinciannya, di tingkat DPR RI, Golkar berhasil menambah dua kursi di Pemilu 2024. Dua kursi tambahan itu dari Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung) dan Dapil Jatim IX (Tuban-Bojonegoro).
Di tingkat provinsi, Golkar meraih 15 kursi di DPRD Jatim dari total 14 dapil. Angka itu mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019 lalu sebanyak 13 kursi.
Sedang untuk 38 DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Golkar meraih 215 kursi di Pemilu 2024. Angka ini meningkat 30 kursi atau hampir 17% dibanding kursi Pemilu 2019 yang meraih 185 kursi.
Bahlil berharap peningkatan kursi Golkar di bawah kepemimpinan Sarmuji sebagai Ketua DPD Golkar Jatim ini bisa ditingkatkan oleh penggantinya di Pemilu 2029. Sebab, Pemilu merupakan sarana parpol untuk menilai kinerja pimpinan partai.
“Pemilu adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah berhasil atau tidak seorang ketua daerah, termasuk ketua umum partai juga akan dinilai,” kata Bahlil.
Yang menarik, meskipun Musda masih berlangsung, tapi dapat dipastikan Ali Mufthi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Pasalnya, sampai pendaftaran ditutup, hanya Ali Mufthi merupakan satu-satunya bakal calon yang mendaftar. Tidak ada bakal calon lain yang berani melawan. Apalagi, Ali Mufthi didukung oleh 94 persen pemilik suara dalam Musda.
Bahlil sendiri ketika disinggung mengenai calon tunggal menegaskan bahwa DPP menyerahkan sepenuhnya kepada forum Musda.
“Saya berharap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat. Baru jika tidak ada kesepakatan, bisa menempuh mekanisme lainnya,” tandas Bahlil yang didampingi Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. (Dwi Arifin)
