Bung Karno dan PKI

waktu baca 6 menit
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Dalam keterangannya terkait Hari Pahlawan tahun 2022, Senin (7/11/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

KEMALAN: ISU Bung Karno dan PKI biasanya ramai dibicarakan sekitar 30 September, karena Bung Karno selalu dikaitkan dengan gerakan percobaan kudeta PKI. Tapi, kali ini isu itu muncul lagi menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November. Pemicunya adalah munculnya penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno. Oleh keluarga Bung Karno, momen ini sekaligus dipakai untuk menegaskan bahwa Bung Karno tidak punya keterkaitan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali sejarah kepahlawanan Proklamator Kemerdekaan Soekarno. Ia mengatakan, gelar pahlawan proklamasi dan gelar pahlawan nasional yang diberi negara kepada Soekarno membuktikan bahwa presiden pertama RI itu setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Merespons Jokowi, putra Bung Karno, Guntur Soekarnoputra mengatakan, ayahnya bukan PKI. Menurut Guntur, ayahnya bukan PKI, bukan komunis, dia adalah nasionalis dan patriot sejati. Guntur melihat pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam momentum peringatan hari pahlawan telah menegaskan kepahlawanan Soekarno.

BACA JUGA: Ismail Bolong

Pada 1986, pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Karno. Pada 2012 pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Lewat gelar pahlawan tersebut, Bung Karno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa negara.

Salah satu peristiwa sejarah yang paling kontroversial di Indonesia yang terus dipertanyakan kebenarannya adalah upaya makar 30 September 1965. Dalam narasi sejarah versi Orde Baru, PKI adalah dalang dari pemberontakan tersebut. Setelah upaya pemberontakan itu gagal maka Jenderal Soeharto melakukan pembubaran PKI dan memburu anggota-anggotanya. Dalam sejarah versi Orde Baru gerakan itu disebut sebagai G30 S-PKI.

Sementara itu, narasi lain yang dikeluarkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam Cornell Paper menyatakan bahwa gerakan 30 September merupakan puncak dari konflik yang terjadi dalam internal Angkatan Darat. Dalam versi ini disebutkan kaitan penculikan 7 jenderal Angkatan Darat dengan ‘’power play’’ perebutan kekuasaan di tubuh TNI Angkatan Darat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *