Korupsi Hakim Agung

Itu terjadi di Negeri Amplop yang digambarkan Gus Mus dalam puisinya. ‘’Amplop-amplop di negeri amplop, Mengatur denga teratur, Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur, Memutuskan putusan yang tak putus, Membatalkan putusan yang sudah putus…’’

Indonesia mirip dengan negeri amplop yang digambarkan Gus Mus. Seorang hakim agung di Mahkamah Agung ditangkap lembaga anti-rasuah KPK karena menerima amplop. Tidak tanggung-tanggung, amplop itu isinya Rp 800 juta. Amplop itu dipakai untuk menyogok sang hakim agung untuk memutuskan putusan yang tak putus, atau membatalkan putusan yang sudah putus.

BACA JUGA: Nikita vs Najwa

Hakim Agung Sudrajad Dimyati namanya. Benar-benar manusia agung dengan kewenangan yang agung. Tapi, korupsinya juga agung. Kabarnya masih ada lagi sogokan yang dia terima. KPK juga menyita segepok uang dolar Singapura senilai 2 miliar lebih, plus segepok rupiah senilai 50 juta.

Mungkin ini yang lebih tepat disebutkan sebagai runtuhnya langit hukum Indonesia. Mungkin ini bisa juga disebut hukum di Indonesia sudah binasa. Mungkin juga ini pertanda hukum di Indonesia sudah kiamat.

Mahkamah Agung adalah benteng terakhir untuk mempertahankan dan mencari keadilan. Tapi benteng itu bobol. Baru kali ini KPK bisa mencokok seorang hakim agung. Tapi, tidak berarti cuma satu-satunya. KPK pernah menangkap Sekjen MA, Nurhadi , pada 2020. Dan ketika itu dramanya seru sekali. Nurhadi lari menjadi buron, dan baru tertangkap setelah 4 bulan.

Nurhadi divonis 6 tahun penjara, karena terbukti menerima sogok dalam kasus jual beli keputusan hukum di MA. Bukan cuma Nurhadi. Menantunya, Rezky Herbiono, juga terbukti menjadi makelar jual beli keputusan hukum, dan divonis 6 tahun bersama sang mertua. Kejahatan yang dilakukan Nurhadi tidak berdiri sendiri, tapi sudah menjadi kejahatan terkoordinasi, setidaknya melibatkan pihak lain yang menjadi makelar kasus.