Tamsil Linrung Bongkar Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Rp 100 Miliar

JAKARTA-KEMPALAN: Praktik culas berupa jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis dibongkar oleh pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sebuah diskusi kelompok terarah.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, membeberkan adanya temuan mengejutkan mengenai pihak tertentu yang sampai menyetorkan uang senilai miliaran rupiah demi menguasai puluhan titik pangkalan dapur tersebut.

Fakta lapangan ini terungkap saat dirinya melakukan serangkaian evaluasi serta pengawasan langsung ke berbagai wilayah di Indonesia terkait program strategis milik presiden tersebut.

Tamsil Linrung mengonfirmasi bahwa karut-marut ini terjadi akibat buruknya tata kelola operasional dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang lama.

Menurut kesaksiannya, terdapat oknum pengusaha asal Jawa Barat bernama Muzayyin yang nekat menggelontorkan dana sebesar 100 miliar rupiah demi mengamankan 97 titik dapur.

Pengusaha tersebut kini melayangkan gugatan hukum dan menuntut agar uang yang telah diserahkan kepada seorang oknum berpangkat Letnan Jenderal segera dikembalikan seutuhnya.

Bukti berupa dokumen perjanjian kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional juga telah dipegang untuk memperkuat gugatan tersebut.

Masalah intervensi dari kekuatan besar seperti oligarki hingga keterlibatan oknum aparat lembaga tertentu dalam penguasaan lapak dapur ini diakui memang benar terjadi di lapangan.

Bahkan, pimpinan baru Badan Gizi Nasional menyatakan siap mengusut tuntas serta membongkar semua titipan gelap yang datang dari pihak eksekutif maupun legislatif.

Selain persoalan suap bernilai fantastis, Tamsil Linrung juga menyoroti adanya kutipan liar ilegal berkisar antara 500 hingga 1.000 rupiah per penerima manfaat program.

Modus pemerasan lain yang ditemukan adalah proses verifikasi fisik pangkalan dapur yang sengaja dipersulit dan dibuat berulang-ulang sampai berbulan-bulan.

Hal tersebut disinyalir kuat sengaja dilakukan oleh oknum verifikator di daerah karena pemilik pangkalan dapur belum menyetorkan sejumlah uang pelicin yang diminta.

Melalui video unggahan di akun resmi Bang Edy Channel, pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak perbaikan total.

Pembenahan aturan baku yang transparan sangat diperlukan supaya program ekonomi kerakyatan ini tidak terus menjadi ladang korupsi bagi para pemburu rente.

Tamsil Linrung menegaskan bahwa esensi dari program jaminan gizi ini sangat baik bagi rakyat, namun sistem implementasi operasionalnya di lapangan yang rusak parah. (*)