DNA PAN dan PPP Itu Anies Baswedan, Bukanlah Penilaian Subyektif

KEMPALAN: PAN dan PPP itu punya basis massa yang jelas, lebih pada komunitas muslim, atau setidaknya nasionalis-religius. Maka, konstituennya dalam memilih anggota legislatif amat dipengaruhi oleh pilihan partai pada calon presiden (capres).

PPP punya pengalaman dalam pilkada DKI Jakarta 2017 lalu–keledai pun tak hendak kecebur lubang yang sama untuk kedua kalinya–yang mustahil ingin diulang. Awalnya mengusung Anies Baswedan walau belum resmi, tapi lalu mbelot dengan mendukung petahana, Ahok-Djarot. Konon itu intervensi Ketua Umum PPP kala itu, M. Romahurmuziy, yang nekat memilih pilihan di luar harapan konstituennya.

Pilkada dan Pileg disatukan waktunya–bisa disebut blessingindisguise–jadi cara konstituen menekan partai politik, khususnya yang berbasis massa khas: PPP, PAN, PKS untuk tidak bermain-main dengan pilihan tidak saja pada kepala daerah (gubernur), tapi juga dalam memilih presiden.

Pelajaran dari PPP DKI Jakarta, mestinya jadi pelajaran berharga untuk tidak dicoba kedua kali dengan mengenyampingkan pilihan mayoritas konstituen. Bermain-main memilih kepala daerah pada pilkada, PPP DKI Jakarta yang sebelumnya memperoleh 10 kursi, melorot cuma dapat 1 kursi (2017).

Kasus PPP DKI Jakarta seharusnya jadi pelajaran berharga, tidak saja bagi PPP, tapi juga partai-partai lain yang berbasis massa (hampir) sama untuk tidak bermain-main dengan konstituen. Suara partai bukan milik elit partai semata, tapi keberadaannya ditentukan oleh massa pemilihnya.

Ketua umum dan elit partai yang mengabaikan pilihan mayoritas konstituennya, itu sejatinya langkah sadar memilih bagian dari proses pembusukan partai dari dalam. Langkah salah dalam memilih, dan itu disadarinya, pastilah itu untuk kepentingan individu bersangkutan.

Corak kepentingan tentu bisa bermacam-macam, misal iming-iming jabatan, mahar dengan nominal rupiah tidak kecil, atau ancaman diseret ke hotel prodeo karena telah melakukan kesalahan kebijakan masa lalu–biasa dikenal dengan sandera politik.

Kasus PPP DKI Jakarta bisa ditarik pada Pilpres 2024. Salah memilih capres, akan berakibat fatal pada hasil pilegnya. Penyelenggaraan pemilu serentak punya daya tarik tersendiri. Satu hal yang pasti, partai dituntut bisa mendengar suara konstituennya. Itu jika tidak ingin partai terjun bebas terlempar dari Senayan.

Gonjang-ganjing tiket untuk pasangan capres-cawapres, yang diusung koalisi partai, menjadi konsumsi untuk dianalisa. Dibuat siapa pantas dengan siapa, yang sekiranya tidak saja pantas diusung tapi juga punya kans kemenangan dalam pilpres.

Simulasi dibuat lembaga survei, yang entah dibiayai oleh siapa, pastilah sulit bisa disebut obyektif. Tapi partai politik juga buat simulasi internalnya, yang tentu bisa jadi patokan mengusung siapa dengan siapa. Siapa capres dan cawapres yang pas, yang bisa saling melengkapi. Bisa saling menyumbang suara signifikan untuk kemenangan pilpres.

Hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan capres-cawapresnya tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Parliament threshold nya memenuhi 20%. Sedang partai lain mesti berkoalisi untuk bisa mencalonkan capres-cawapresnya. Muncul Koalisi Indonesia Bersatu (KIB): Partai Golkar, PPP dan PAN. Koalisi tiga partai yang diragukan apakah bisa langgeng sampai pencapresan nanti.

Meski belum bisa disebut pasti, tapi sudah diumumkan, bahwa Partai Gerindra berkoalisi dengan PKB. Mengusung Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar. Apa iya demikian? Menjadi patut dipertanyakan, elektabilitas Cak Imin (nama populer Muhaimin Iskandar) yang tidak beranjak menyundul ke atas. Masih ada diperingkat bawah, yang rasanya sulit bisa dikatrol. Analisa menyebut, bahwa dua partai ini berkoalisi hanya untuk mengusung Prabowo, yang entah nantinya akan berpasangan dengan siapa, yang tentu sepersetujuan PKB. Lihat saja nanti bagaimana kelanjutan koalisi dua partai ini.

Sedang Anies Baswedan, entah akan berpasangan dengan siapa, sepertinya akan diusung Partai NasDem, Demokrat dan PKS. Cawapres bisa diisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau entah oleh siapa. Kita lihat saja nanti. Politik itu cair, maka segala kemungkinan bisa terjadi.

Bagaimana dengan KIB, yang sampai saat ini belum punya nama, yang benar-benar dijagokan sebagai capresnya. Kelahiran KIB ibarat anak ayam yang lahir tanpa dimulai dari telur yang menetas. Koalisi yang tiba-tiba lahir tanpa dimulai dari kesamaan pilihan pada nama capres yang akan diusung. Tapi rasan-rasan yang muncul, itu untuk mempersiapkan tiket capres pilihan istana. Dan, itu Ganjar Pranowo. Itu jika Ganjar tidak dicalonkan PDIP. Kita lihat saja nanti.

Konstituen PAN dan PPP (juga PKS) bisa diraba pilihan akan capresnya–jika melihat munculnya nama-nama yang ada–sepertinya pilihan itu lebih pada Anies Baswedan. Bahkan boleh disebut, bahwa DNA PAN dan PPP seperti ada pada Anies Baswedan. Tentu ini bukan penilaian subyektif melawan nalar sehat.

Melihatnya tidak perlu sampai menggunakan analisa njelimet untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Tidak perlu sampai harus DNA partai itu diuji coba dengan nama-nama selainnya (Anies Baswedan). Jika dilakukan, risikonya terlalu besar. (*)