Benteng Oligarki

LNM menyebut amandemen konstitusi yang terjadi pasca-Reformasi 1999 sampai 2002 sebagai amandemen yang ugal-ugalan. Sistem demokrasi Pancasila yang sudah dibangun fondasinya oleh para founding fathers bangsa sekarang telah dihancukan oleh amandemen. Jebolnya pondasi konstitusi itu mengakibatkan ambruknya bangunan rumah kebangsaan.

LNM bukan sekadar berbicara di berbagai forum. Ia bertindak kongkret dengan mengajukan gugatan PT nol persen. Gugatan itu ditolak karena DPD dianggap tidak punya legal standing, hak hukum, untuk menggugat undang-undang itu. LNM mengaku heran, dia wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat secara independen. Tapi, oleh MK dianggap tidak punya hak hukum untuk menggugat.

BACA JUGA: Aksi Cepat Tilep

LNM mempertanyakan hak konstitusional rakyat untuk memilih presiden secara langsung telah dikebiri oleh partai politik yang mematok pagar tinggi dalam bentuk ambang batas kepresidenan. Dengan demikian tidak ada calon lain yang bisa maju dalam kontestasi kecuali calon yang diajukan oleh parpol.

Hal inilah yang oleh LNM dianggap sebagai skenario oligarki untuk melanggengkan cengkeramannya. LNM berjanji akan merebut kedaulatan itu dari kekuasaan oligarki dan mengembalikannya kepada rakyat sebagai pemegang hak yang paling sah.

YIM, ketua Partai Bulan Bintang, menjadi satu di antara sekian banyak penggugat. Partai Yusril sebenarnya sudah mendapat bagian satu kursi (atau setengah kursi) di kabinet Jokowi sebagai wakil menteri tenaga kerja. YIM sendiri menjadi pembela pemerintah Jokowi dalam kasus gugatan hasil pemilu 2019 di MK. Tapi, kali ini YIM berada di posisi berseberangan dengan status quo.