SURABAYA-KEMPALAN: Pada tanggal 15 Mei 2018, terjadi peledakan bom di sejumlah titik di Surabaya. Pengeboman ini adalah yang pertama kalinya di kota berlambang hiu dan buaya itu juga pertama kalinya melibatkan perempuan secara langsung dalam tindak terorisme.
Untuk melihat keterlibatan perempuan ini, Development Study Club (DSC) pada Sabtu (14/5) mengundang akademisi Jawa Timur yang concern di bidang terorisme, yakni Milda Istiqomah yang sudah mendalami kajian tersebut selama 10 tahun terakhir.
Milda membuka diskusi dengan menyampaikan bahwa aksi perempuan dalam terorisme tidak hanya ada di pengeboman Surabaya, melainkan sebuah fenomena global, seperti yang dilakukan oleh Boko Haram di Afrika.
Dengan membeberkan fakta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu memperlihatkan bahwa jumlah narapidana teroris perempuan sebanyak 39 orang yang rata-rata dipidana karena memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku terorisme.
Ia menunjukkan, perempuan yang terlibat dalam terorisme di Indonesia masuk ke dalam kategori invisible roles sebagai operational facilitators seperti pembawa pesan, perekrut, mobilisasi, dan alat propaganda, serta menjadi pendukung ideologis juga.
Salah satu contoh kasus yang disampaikan Milda adalah kasus Bom Thamrin 2016, yang mana aksi terorisme itu dikoordinir di dalam lapas, bahkan senjatanya berasal dari lapas. Ialah para perempuan yang menjadi pembawa pesan keluar lapas.
Terkait motivasi para perempuan terlibat terorisme, dalam banyak kasus didapati mereka ternyata lebih militan dan tidak mau ikrar terhadap NKRI walaupun akan diberi pembebasan bersyarat bila berikrar. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari posisi perempuan yang tersubordinasi.
Contoh yang diberikan oleh alumni University of New South Wales itu adalah perempuan berinisial ZA yang mengalami radikalisasi melalui internet dan mencari sendiri materi-materinya. Kritikan narasumber diskusi terhadap kebijakan penanggulangan terorisme pemerintah Indonesia adalah kurangnya agensi perempuan sehingga upaya pencegahan cenderung lambat berkembang.
“Langkah-langkah sekarang masih berdasarkan kekerasan, berdasarkan maskulinitas,” ujarnya ketika menjelaskan pendekatan yang dipakai pemerintah.
Selain menjelaskan tentang hasil penelitiannya, Milda juga menuturkan pengalamannya melakukan penelitian tentang terorisme. Ia bertemu narapidana terorisme yang mana sang napiter diborgol tangan dan kakinya dengan alasan keamanan.
Berkenaan dengan instansi yang menangani permasalahan terorisme, ia menilai bahwa peran BNPT cukup lemah untuk deradikalisasi dilapas, apalagi dengan pendanaan yang begitu besar dari Pemerintah Indonesia. Sementara itu, Densus 88 harus lebih berfokus kepada penindakan, bukan pencegahan.
Editor: Reza Maulana Hikam
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi