Harga-harga naik dan inflasi tidak terkendali. Campur tangan IMF (Dana Moneter Internasional) yang memberi resep liberalisasi ekonomi bukannya menyelesaikan penyakit tapi malah membuat ekonomi Indonesia tambah sekarat.
Demonstrasi mahasiswa bergelombang setiap hari. Tuntutan agar Soeharto mengundurkan diri tidak bisa dibendung lagi. Dalam kondisi terkepung oleh gerakan mahasiswa, satu persatu orang-orang kepercayaan Soeharto meninggalkannya. Soeharto makin terdesak, dan tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri.
BACA JUGA: Manusia Kerdil
Developmentalisme Orde Baru yang dibangun selama tiga dasawarsa ambruk dalam sekejap. Legasi yang dibangun atas dasar pembangunan fisik yang mengabaikan pembangunan demokrasi ternyata rapuh seperti kartu domino yang satu persatu jatuh bertumbangan.
Pemerintahan Jokowi mempunyai pendekatan pembangunan yang mirip dengan developmentalisme Orde Baru. Pembangunan infrastruktur yang masif dimana-mana dijadikan sebagai alat legitimasi bagi kekuasan Jokowi. Pembangunan fisik itu harus dilandasi dengan stabilitas yang mengorbankan demokrasi. Itulah kondisi yang terjadi saat ini.
Jokowi adalah pemimpin populis yang banyak dicintai rakyat kecil. Latar belakangnya sebagai warga negara biasa yang tidak muncul dari kalangan elite membuatnya bisa diterima sebagai bagian dari rakyat. Hal itu menjadi legitimasi yang sangat penting bagi Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi, Uraa..
Populisme selalu punya wajah ganda. Di satu sisi pemimpin populis mudah mendapatkan dukungan rakyat, tetapi di sisi lain pemimpin populis berkoalisi dengan elite-elite politik, ekonomi, dan militer untuk membentuk oligarki yang eksklusif.
Populisme ala Jokowi menghasilkan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yang melahirkan pemerintahan plutokrasi yang berdasarkan kekuasaan orang-orang yang punya kekuasaan atas uang dan modal. Vladimir Putin di Rusia dan Xin Jiping di China adalah contoh pemimpin plutokratis yang berhasil memperpanjang kekuasaannya tanpa prosedur demokrasi.
Gerakan tiga periode di Indonesia adalah pembajakan terhadap demokrasi yang dilakukan atas nama populisme. Gerakan itu mendapat penolakan keras dari publik dan karena itu kemudian melakukan gerakan tiarap sambil melihat situasi.
Munculnya jargon ‘’dua periode harga mati’’ dari Fadjroel Rachman bukan berarti gerakan tiga periode selesai. Bisa jadi muncul gerakan politik dagang sapi, saling tawar menawar. Dua periode harga mati atau harga nego? (*)
Editor: DAD

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi