Mereka Lupa Perang Yang Sesungguhnya (Bag-2)

Sebelum meneriakkan sebuah tuntutan – tanyakan dulu: siapa yang paling diuntungkan? Karena dalam perang paradigma, tidak ada yang netral. Setiap narasi adalah posisi. Setiap tuntutan adalah keberpihakan.

Oleh: Agus M. Maksum

KEMPALAN: “Bukan mahasiswa yang salah tuntutan yang berbahaya. Yang berbahaya adalah mahasiswa yang tuntutannya – tanpa sadar – menjadi pengeras suara agenda kapitalisme global yang selama puluhan tahun merampok kedaulatan ekonomi Indonesia.”

Dalam bagian pertama saya sudah bicara tentang perangnya. Sekarang saya ingin bicara tentang buktinya.

Membongkar Mengapa Aksi 12- 13 Juni 26 Mengamplifikasi Agenda Neoliberal

Karena saya tahu – ketika seseorang seperti saya mengatakan bahwa aksi mahasiswa 13 Juni kehilangan kompas ideologi dan justru mengamplifikasi agenda neoliberal kapitalisme, reaksi pertama yang muncul adalah: “Apa dasarnya? Jangan asal tuduh.”

Wajar. Dan saya menghormati itu. Maka di sini saya akan jelaskan. Pelan-pelan. Kepala dingin. Dengan data dan logika – bukan emosi.

Cara Kerja Kapitalisme Global

Ada pola yang berulang di banyak negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Polanya selalu sama.

Pertama, incar negara yang kaya tapi sistemnya lemah.

Kedua, masuk lewat jebakan utang dengan syarat-syarat tersembunyi. Kasus 1998 – IMF masuk dengan Letter of Intent-nya. Disiplin fiskal artinya: naikkan harga BBM, kurangi subsidi, dan hapus upaya industrialisasi yang memberi nilai tambah teknologi – IPTN dibubarkan, proyek mobil nasional dikubur.

Ketiga, ciptakan perpecahan internal – adu-domba lewat isu SARA, ideologi, politik.

Keempat, intervensi politik, dukung pihak yang bisa dikendalikan.

Kelima, ketika ada pemimpin yang tidak sejalan – rusak kepercayaan, tarik investasi, hancurkan mata uang.

Keenam, saat chaos memuncak – jatuhkan pemimpin yang membuat negara hadir di pasar dan mengontrol SDA sesuai Pasal 33 UUD 1945. Lalu ambil-alih semuanya.

Ini bukan teori konspirasi. Ini pola historis yang terdokumentasi – dari Amerika Latin era 70-80an, dari Afrika Sub-Sahara, dari Asia Tenggara pasca krisis 1997-1998.

Dan sekarang perhatikan gejala yang sedang terjadi di Indonesia hari ini.

▪ IHSG anjlok

▪ Rupiah menyentuh level terlemah

▪ Hoaks tentang pemerintahan beredar masif

▪ Polarisasi media sosial memuncak

▪ Capital outflow mengalir deras

Pertanyaannya: apakah ini kebetulan semua terjadi bersamaan? Atau ada benang merahnya?

Bedah Tuntutan Aksi 13 Juni

Saya tidak akan menjawab itu dulu. Saya ingin ajak Anda melihat sesuatu yang lebih konkret: isi tuntutan aksi 12- 13 Juni.

Tuntutan soal pemborosan negara – sah. Tuntutan soal harga pangan – sah. Tuntutan soal militerisme – bisa diperdebatkan.

Tapi tuntutan ketiga adalah masalahnya. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Berhenti sejenak. Pikirkan dengan jernih.

MBG bukan sekadar program makan siang. Ia adalah instrumen negara yang bekerja langsung di tingkat paling bawah. Bukan subsidi yang bisa dikorupsi satu broker besar di tengah jalan.

Bukan dana yang berputar di rekening antara sebelum sampai ke tujuan. Tapi makanan – yang masuk langsung ke mulut anak-anak di Papua, juga di Nusa Tenggara, di pelosok Kalimantan yang selama ini tidak pernah merasakan kehadiran nyata negara.

Dan uang negara dalam program ini tidak mengalir ke oligarki. Ia mengalir ke petani sayur, ke peternak ayam, ke peternak sapi perah di Boyolali, Malang, Blitar – yang bertahun-tahun harga susunya dipermainkan oleh industri pengolahan besar.

Untuk pertama kalinya mereka punya kepastian pasar. Punya pembeli pasti. Punya martabat sebagai produsen – bukan sekadar penerima harga dari korporasi yang bisa menolak serapan kapan pun mereka mau.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan proyek mercusuar tanpa akar konstitusional.

Ia adalah implementasi langsung Pasal 33 – membangun institusi ekonomi rakyat di tingkat desa, yang akan memutus dominasi korporasi besar atas rantai distribusi yang selama ini mencekik. Memastikan perputaran ekonomi tidak terus-menerus lari ke Jakarta atau bocor ke luar negeri. Dan tentu saja ini sedang berproses.

Keduanya adalah wajah nyata negara yang hadir. Negara yang bekerja untuk rakyatnya. Negara yang menjalankan mandat konstitusinya.

Dan tuntutan aksi mahasiswa adalah: hentikan keduanya.

Siapa Yang Diuntungkan?

Sekarang saya tanya dengan jujur: siapa yang paling diuntungkan jika kedua program itu dihentikan?

Bukan petani di Flores yang anaknya dapat makan siang gratis. Bukan pedagang desa yang bisa akses modal lewat koperasi. Bukan rakyat kecil manapun yang bekerja di puluhan ribu SPPG.

Yang diuntungkan adalah mereka yang selama ini tidak suka melihat negara hadir kuat di ekonomi. Yang selama puluhan tahun menikmati kondisi di mana negara lemah, pasar bebas, dan korporasi besar bisa bergerak tanpa hambatan.

Argumentasi yang dipakai mahasiswa untuk menuntut penghentian itu pun bukan argumentasi baru. Tata kelola buruk. Pemborosan. Tidak efisien. Dan, Bebani APBN.

Kata-kata yang sama persis dipakai IMF ketika menekan Indonesia pasca krisis 1998 untuk memotong subsidi BBM, memotong subsidi pangan, memprivatisasi BUMN.

Kata-kata yang sama persis ada dalam resep Washington Consensus yang sejak 1990-an telah memiskinkan puluhan negara atas nama disiplin fiskal.

Ini bukan kebetulan bahasanya mirip. Ini bahasa yang sama. Dari mazhab yang sama. Untuk tujuan yang sama.

Pertanyaan Yang Tidak Ada di Spanduk

Mengapa tidak ada tuntutan tentang ribuan hektar hutan yang konsesinya dikuasai segelintir konglomerat?

Mengapa tidak ada orasi tentang batubara, nikel, timah, bauksit, emas, juga tembaga Indonesia yang selama puluhan tahun dijual mentah ke luar negeri – sementara upaya hilirisasi yang sedang berjalan justru perlu didukung?

Mengapa tidak ada tuntutan agar cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dikuasai negara sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat 2?

Mengapa isu kedaulatan ekonomi itu tidak ada dalam satu pun spanduk di Bundaran HI?

Jawabannya satu: karena narasi yang masuk ke kepala mereka bukan narasi kedaulatan. Narasi yang masuk adalah narasi efisiensi, narasi pasar, narasi anti-intervensi negara.

Dan narasi itu tidak datang begitu saja. Ia diproduksi. Ia disebarkan. Ia dikemas rapi dalam bahasa akademis, dalam konten media, dalam diskusi-diskusi kampus yang terlihat kritis – tapi sesungguhnya bergerak dalam koridor yang sudah ditentukan.

Hegemoni: Penjajahan Tanpa Seragam

Kapitalisme global hari ini tidak lagi butuh tentara. Tidak butuh paksaan fisik. Cukup kuasai narasi. Cukup bentuk cara berpikir generasi muda yang paling idealis sekalipun. Sampai mereka berteriak – dengan penuh semangat, dengan keyakinan yang tulus – untuk agenda yang sesungguhnya bukan milik mereka.

Inilah yang Gramsci sebut hegemoni. Ketika kelas yang dikuasai justru secara sukarela mereproduksi ideologi kelas yang menguasai. Ketika yang tertindas berbicara dengan bahasa penindas – dan mengira itu suara kesadarannya sendiri.

Soekarno sudah mengingatkan ini puluhan tahun lalu. Bahwa penjajahan gaya baru tidak datang dengan seragam militer. Ia datang dengan jas dan dasi. Ia berbicara dengan bahasa yang terdengar ilmiah.

Dan ia sangat pandai membuat yang terjajah merasa sedang berjuang untuk kebebasannya – padahal sedang memperketat belenggunya sendiri.

Kompas Yang Hilang

Sekali lagi saya tegaskan: saya tidak sedang menyerang mahasiswa. Saya tidak meragukan niat mereka. Saya tidak meragukan keberanian mereka.

Yang ingin saya ingatkan adalah kompasnya. Dan kompas itu hilang – bukan karena mahasiswanya bodoh, tetapi karena kita semua sebagai generasi sebelumnya gagal mewariskan satu hal yang paling penting:

Kesadaran bahwa Indonesia sedang berada dalam pertarungan paradigma yang belum selesai sejak merdeka.

Pertarungan antara Pasal 33 yang memerintahkan negara hadir di pasar dan menguasai kekayaan alam untuk rakyat – melawan paradigma neoliberal yang menginginkan negara minggir dari mengelola sumber daya alam dan minggir dari pasar, sebab mereka ingin menguasai pasar dan kekayaan alam itu.

Selama mahasiswa tidak melihat pertarungan itu, selama narasi yang mereka bawa adalah narasi yang justru melemahkan peran negara di hadapan pasar – maka tanpa sadar mereka sedang menjadi infanteri paling depan dari suatu kekuatan yang selama ini menjajah Indonesia. Bukan dengan senjata. Tapi, dengan tuntutan. Dengan orasi. Dengan spanduk.

Maka pertanyaan yang saya titipkan tetap sama seperti pada bagian pertama.

Sebelum meneriakkan sebuah tuntutan – tanyakan dulu: siapa yang paling diuntungkan? Karena dalam perang paradigma, tidak ada yang netral. Setiap narasi adalah posisi. Setiap tuntutan adalah keberpihakan.

Dan keberpihakan yang paling berbahaya adalah keberpihakan yang tidak disadari – justru menyerang amanah konstitusi.

*) Agus M. Maksum, Mantan Ketua Senat ITS, Aktivis 98

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.