Demo Masak

Kampus pun sepi dari kegiatan politik. Mahasiswa yang selama itu menjadi kekuatan kontrol yang efektif sejak 1966 dan 1974, akhirnya hidup normal tanpa ada kegiatan lain kecuali belajar dan cepat lulus menjadi sarjana. Itulah kondisi normal menurut rezim otoriter.

NKK-BKK model baru sekarang muncul lagi di era Jokowi. Mahasiswa dinormalkan kembali supaya tidak turun ke jalan. Kalau mau berdialog dengan Jokowi boleh saja, bisa diundang ke istana, tapi tidak perlu pakai atribut mahasiswa, cukup pakai batik saja.

BACA JUGA: ‘’Terkun’’ Terawan

Bahasa adalah alat komunikasi. Namun, dalam wilayah politik, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukuhkan, menunjukkan, mempertahankan, bahkan memanipulasi demi kepentingan kekuasaan

Bahasa dan pengetahuan, kata Foucault, menjadi alat untuk mewujudkan kekuasaan atau kepentingan penguasa. Bahasa juga dapat menggambarkan terwujudnya relasi kekuasaan, yaitu hubungan antara yang memiliki kekuasaan dan pihak yang diatur oleh penguasa dalam suatu sistem.

Pada masa Orde Baru, bahasa digunakan penguasa untuk kepentingannya. Eufemisme menjadi alat untuk menyembunyikan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan di hadapan publik. Semasa Orde Baru banyak terjadi busung lapar, tapi rezim menyebutnya sebagai ‘’gizi buruk’’.

Pemerintah Orde Baru tidak pernah menaikkan harga-harga. Yang dilakukan adalah sekadar melakukan ‘’penyesuaian harga’’. Penggunaan kata ini bertujuan memberikan perasaan penerimaan masyarakat terhadap kenyataan kenaikan harga BBM yang membawa dampak luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Bahasa menggambarkan relasi kekuasaan, yaitu hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang diatur oleh penguasa dalam suatu sistem. Pihak penguasa memiliki hak untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga suatu sistem agar sistem tersebut tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, pihak yang diatur memiliki hak untuk diberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam sistem tersebut.

BACA JUGA: Jokowi dan Alim Markus

Bahasa dipakai sebagai alat untuk melanggengkan, menindas, dan menekan perlawanan. Relasi kekuasaan juga terlihat pada penggunaan label-label yang menunjukkan identitas kelompok dalam politik. Relasi ini dimaksudkan bukan untuk saling menguasai satu pihak dengan pihak lainnya, melainkan digunakan untuk memperoleh dukungan atau merendahkan pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.

Bahasa dalam relasi kekuasaan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi bahasa dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Di sisi lain, bahasa dapat menjadi alat yang dapat melemahkan, menekan, bahkan menghancurkan pihak yang dikuasai.