Demo Masak

KEMPALAN: RATUSAN  mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia) melakukan demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta (28/3). Pada saat yang bersamaan elite-elite PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berkumpul mengikuti demonstrasi di kantor pusat di Lenteng Agung, Jakarta.

Sama-sama demo tapi tujuannya berbeda. BEM SI melakukan demonstrasi politik dengan berorasi di depan mahasiswa sambil meneriakkan sejumlah protes dan tuntutan politik, termasuk memprotes kelangkaan minyak goreng. Demo di Lenteng Agung bukan demo politik, tapi demo memamerkan cara memasak tanpa minyak goreng.

Dua even yang sama dengan simbolisasi yang berbeda dan bahkan kontras. Kalau seseorang menyebut kata ‘’demo’’ maka konotasi bisa dua macam, yaitu demo mahasiswa yang sudah hampir pasti demo politik, dan demo masak yang biasanya dihadiri oleh emak-emak di kelurahan.

Tapi kali ini yang terjadi sungguh unik, kalau tidak disebut absurd. PDIP yang nota bene adalah the ruling party, partai penguasa, menyelenggarakan demo masak yang dihadiri oleh elite-elite PDIP. Terlihat hadir Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani, serta Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Acara dipandu oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Tina Toon.

BACA JUGA: Dea OnlyFans

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka dan memberi sambutan pada acara demo masak itu. Karena yang menyelenggarakan acara demo masak ini adalah the ruling party, maka nuansanya menjadi bukan sembarang demo masak, tapi demo masak politik.

Acara ini menjadi langkah politik PDIP merespons pandangan publik yang mempertanyakan pernyataan Megawati yang terkesan menyalahkan emak-emak yang berdesak-deesakan antre minyak goreng. Dalam pernyataannya itu Mega mempertanyakan mengapa emak-emak itu tidak bisa bertindak kreatif dengan memasak tanpa minyak goreng.

Ucapan Mega ini viral dan mendapat tanggapan luas dari publik. Mega dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang panik menghadapi kelangkaan minyak goreng. Mega dianggap gagal menunjukkan empati, dan dianggap mengalihkan persoalan dan kesalahan dari pemerintah ke masyarakat.

PDIP melakukan tindakan antisipatif dengan mengadakan acara demo masak itu. Karena acara ini berbarengan dengan demo mahasiswa BEM yang gagal mendekati Istana, jadinya terlihat ironis. Pemandangan terlihat kontras karena  mahasiswa melakukan demo politik dan parpol melakukan demo masak.

BACA JUGA: Nasib Terawan

Kata demo memang mempunyai makna denotatif yang bisa membuat gatal penguasa. Di masa pemerintahan Orde Baru mahasiswa dilarang demo. Segera setelah Orde Baru melakukan konsolidasi kekuasaan dikeluarkanlah aturan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK).

Aturan ini dikeluarkan pada 1978 setelah serangkaian demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto berakhir dengan penangkapan dan pemenjaraan. Rezim Orde Baru kemudian mengeluarkan aturan supaya kehidupan kampus menjadi ‘’normal’’.

Mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aktivitas politik dianggap sebagai tidak normal atau abnormal. Karena itu mahasiswa harus dikembalikan menjadi normal, dengan kembali ke kampus dan berkonsentrasi terhadap kuliah tanpa boleh melakukan kegiatan politik seperti demo di jalanan.