2024 Ikut Jokowi

Jokowi bukan presiden pertama yang membangun wangsa politik. Hampir semua presiden melakukan hal yang sama. Trah Sukarno sampai sekarang kuat mencengkeram perpolitikan nasional. Megawati secara mencolok menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan wangsa politik Sukarno.

Anak-anak Soeharto memang tidak ada yang menjadi pejabat politik, tapi nepotisme di masa itu sangat parah. Anak-anak dan kerabat serta konco-konco Soeharto menguasai akses ekonomi dan memonopolinya. SBY sejak awal sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk membangun wangsa politiknya sendiri, dan SBY pun mewariskan Partai Demokrat kepada anak sulungnya.

BACA JUGA: Lord Luhut

Hanya Habibie dan Gus Dur yang tidak menyiapkan wangsa politik, mungkin karena masa kepemimpinan mereka relatif pendek.

Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Jokowi dengan mambangun wangsa politik, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang yang melarang hubungan kekerabatan dalam politik. Tapi problemnya adalah soal etika politik, soal fatsun politik.

Salah satu fokus perjuangan Reformasi 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen Jokowi terhadap tiga hal itu meragukan. Penunjukan langsung ‘’gubernur’’ IKN Nusantara adalah sebentuk nepotisme terselubung.

Kampanye ‘’2024 Ikut Jokowi’’ adalah upaya melanggengkan kekuasaan dengan membangun ‘’Wangsa Jokowi’’ jangka panjang. Sudah muncul skenario 2024 Gibran akan diekspor ke Jakarta. Sambil menunggu transisi lima tahun kemudian. Setelah itu? Siapa tahu? (*)

Editor: Freddy Mutiara