Pemerkosaan di Luwu Timur

Saya sendiri tidak begitu memahami detail kasusnya. Artinya, bukan detail kasus seperti yang diberitakan di media atau detail seperti yang disampaikan polisi. Atau yang terbaru, ASN yang dilaporkan mantan istrinya sudah angkat bicara dan membantah keras. Karena itu toh semua sudah membaca. Tapi, detail-detail lain yang mungkin tidak ter-cover baik dalam berita maupun dari versi polisi dan terlapor.

Tapi, saya melihat ada sejumlah kelemahan dari masing-masing pihak, terutama dari polisi.

Yang pertama dulu dari polisi. Kesalahan terbesar dari polisi adalah gagal menunjukkan bahwa sejak awal penyelidikan, pihaknya sudah bertindak sesuai harapan masyarakat. Lepas dari benar-salahnya, tapi akuntabilitas terhadap penanganan kasus ini sepenuhnya seperti diabaikan begitu saja. Detail perkara yang sulit diakses di awal-awal, penanganan penyidik yang membuat pelapor merasa tidak terlindungi, dan yang paling fatal, respon ketika berita dari projek multatuli yang ditulis dengan apik itu muncul.

Alih-alih langsung menanggapi serius, polisi malah bertahan pada alasan yuridis formal. Bahwa, pihaknya sudah prosedural. Bahwa, pihaknya sudah melakukan gelar perkara. Bahwa pihaknya sudah profesional dan tidak ada kepentingan apa pun. Alasan-alasan yang justru membuat jengkel masyarakat. Karena, bagaimanapun itu juga klaim sepihak. Memang apa gunanya bilang “sudah profesional, sudah profesional” jika masyarakat tak percaya? Respon polisi yang seperti itu justru menjauhkan diri dari inti yang menjadi permasalahan di masyarakat.

Memang benar, bahwa mencabut SP3 itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada sejumlah prosedur, termasuk diantaranya ditemukan bukti baru. Tapi, juga gak bisa terus kemudian polisi balik ber-statement, “Silakan LBH Makassar mengirimkan bukti baru jika tidak puas, biar bisa kami buka”.

Ya tidak seperti itu…