Pemerkosaan di Luwu Timur

Ya tidak seperti itu mainnya. Memang masyarakat punya kewenangan untuk mengumpulkan bukti baru? Ya jelas, tidak akan bisa. Karena masyarakat tidak bisa mengintai, tidak bisa meminta keterangan (dengan paksa seperti kewenangan polisi). Maka, tidak heran jika respon balik dari masyarakat cukup menohok dan beralasan: “Ya, lalu tugas polisi apa dong, kalau tiap pelapor harus dibebani kewajiban membawa bukti.”

Makanya, meski pada akhirnya Bareskrim Mabes Polri mengirim tim untuk meninjau kasus tersebut, tetap saja masyarakat tidak merespons dengan baik. #percumalaporpolisi tetap akan trending. Bertahan pada alasan yuridis formal itu malah akan memperpuruk keadaan. Nama institusi dipertaruhkan dengan hanya alasan seperti itu.

Sekarang, saya bahas tentang berita itu sendiri. Setelah membaca, tidak ada kesalahan jurnalisme dalam berita itu sama sekali. Namun, saya masih ada yang mengganjal dengan penggalian datanya. Yakni, dari sisi yang berlawanan. Saya tahu bahwa di awalnya, jurnalis yang mencari data sudah berusaha keras untuk melakukan konfirmasi ke semua pihak. Itu terlihat dari tulisan beritanya, dan itu sudah menggugurkan kewajiban. Sehingga ketika kasus ini meledak, dan menyudutkan polisi dan terlapor, ya itu kesalahan mereka sendiri yang tak mau memanfaatkan hak jawabnya ketika dikonfirmasi jurnalis.

Namun, sebaiknya digali juga beberapa pertanyaan ini.

Misalnya, apa motivasi polisi untuk menghentikan kasus tersebut? Saya lihat terlapor bukan ASN yang cukup kaya. Juga bukan dari eselon tinggi. Artinya, dia cukup powerless untuk bisa mengondisikan polisi, mulai dari jajaran Polres Luwu Timur hingga Polda Sulsel (tapi, ini abaikan jika ternyata ASN tersebut rupanya saudara dekat dari pejabat tinggi di Mabes Polri, misalnya).

Biasanya, sependek pengetahuan saya…