Patriot Bond dan Merah Putih Bond: Ketika Negara Menciptakan Aturan Main Baru

Bangsa yang besar tidak dibangun oleh banyaknya uang yang berhasil dihimpun, melainkan oleh kepercayaan bahwa setiap rupiah diperoleh dan dikelola dengan aturan yang sama bagi semua orang.

Oleh: Airvin Hardani

KEMPALAN: Di tengah tekanan terhadap rupiah, keluarnya dana asing dari pasar modal, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan ketidakpastian ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pemerintah telah mengambil langkah yang tidak biasa.

Negara tak memilih menaikkan pajak. Negara juga tidak mewajibkan masyarakat membeli surat utang. Sebaliknya, negara menciptakan instrumen baru bernama Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan melalui Danantara sebagai bagian dari strategi penghimpunan modal domestik.

Sekilas, keduanya terlihat seperti obligasi pada umumnya. Investor menempatkan dana, negara memperoleh pembiayaan, dan pada saat jatuh tempo maka investor menerima kembali pokok beserta imbal hasilnya.

Namun ketika membaca lebih dalam ketentuan yang melekat pada instrumen itu, terlihat bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar surat utang negara biasa. Patriot Bond dan Merah Putih Bond hadir dengan serangkaian perlakuan hukum yang belum pernah diberikan ke instrumen investasi lain dalam sistem keuangan Indonesia.

Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menarik dana domestik yang selama ini berada di luar sistem keuangan formal supaya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, logika tersebut pada dasarnya dapat dipahami. Setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan yang stabil untuk menjaga momentum pembangunan dan juga mengurangi ketergantungan terhadap modal asing yang sangat sensitif terhadap gejolak pasar internasional.

Namun kebijakan publik tidak hanya dinilai dari niatnya. Kebijakan juga harus diuji melalui desain dan konsekuensinya.

Di sinilah Patriot Bond dan Merah Putih Bond mulai menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar instrumen investasi.

Melalui Pasal 50A UU P2SK, instrumen ini memperoleh perlindungan hukum yang sangat luas. Transaksi tertentu memperoleh perlakuan khusus yang membatasi penggunaannya sebagai dasar tuntutan pidana, gugatan perdata, maupun untuk kepentingan perpajakan sesuai ruang lingkup yang diatur undang-undang.

Pada saat yang sama, data transaksi investor juga dapat memperoleh lapisan kerahasiaan yang tidak lazim jika dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya.

Bagi pemerintah, desain ini mungkin dipandang sebagai cara untuk menarik dana yang selama ini memilih berada di luar sistem.

Tetapi bagi pengamat kebijakan publik dan komunitas intelijen ekonomi, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Jika tujuan utamanya adalah investasi dan pembangunan, mengapa diperlukan perlindungan hukum yang begitu luas?

Mengapa diperlukan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibanding instrumen investasi lainnya? Dan mengapa perlindungan itu diberikan secara bersamaan dalam satu produk keuangan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika diketahui bahwa imbal hasil yang ditawarkan justru relatif rendah dibandingkan dari berbagai instrumen investasi lain yang tersedia di pasar.

Dalam logika investasi normal, investor akan mengejar keuntungan yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung. Namun, dalam kasus Patriot Bond dan Merah Putih Bond, daya tarik utamanya tampaknya bukan berada pada tingkat kupon yang ditawarkan.

Yang sedang dijual bukan semata-mata keuntungan finansial. Yang sedang dijual adalah rasa aman.

Di sinilah muncul kegelisahan yang paling besar. Bukan karena Patriot Bond dan Merah Putih Bond secara otomatis merupakan instrumen pencucian uang, tetapi karena desain kebijakannya berpotensi menciptakan persepsi adanya ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dana dengan asal-usul yang sulit diverifikasi secara transparan.

Bahwa dalam perspektif intelijen keuangan, setiap instrumen yang menawarkan kombinasi perlindungan hukum, kerahasiaan transaksi, dan keterbatasan akses penegakan hukum akan selalu menimbulkan pertanyaan mengenai potensi penyalahgunaannya.

Kekhawatiran publik tersebut bukanlah tanpa alasan. Masyarakat melihat adanya kemungkinan bahwa dana hasil korupsi, perjudian ilegal, perdagangan narkotika, pemerasan, suap, mark-up proyek, penggelapan pajak, maupun berbagai bentuk ekonomi bayangan (shadow economy) lainnya bisa mencari jalan masuk ke dalam sistem keuangan formal melalui instrumen yang memperoleh perlakuan istimewa dari negara.

Sekali lagi, tidak berarti hal tersebut sedang terjadi. Tapi dalam dunia tata kelola keuangan modern, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari niat pembuatnya, melainkan juga dari celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk.

Sistem yang baik bukan hanya mampu menarik modal, tetapi juga mampu untuk memastikan bahwa modal tersebut berasal dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah negara sedang membangun instrumen pembiayaan pembangunan, atau tanpa disadari sedang menciptakan sebuah jalur yang berpotensi digunakan untuk membersihkan reputasi finansial dari dana-dana yang sebelumnya memiliki risiko hukum dan reputasi tinggi.

Kekhawatiran tersebut tidak muncul dari ruang kosong. Dunia internasional yang selama puluhan tahun telah membangun standar ketat mengenai Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), dan juga transparansi transaksi keuangan.

Seluruh standar tersebut dibangun atas satu prinsip sederhana: semakin besar kerahasiaan dan semakin kecil keterlacakan transaksi, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Di sisi lain, terdapat persoalan yang lebih sensitif dan lebih berbahaya dibanding aspek teknis keuangan, yaitu soal keadilan.

Buruh tetap membayar pajak. Pegawai negeri tetap membayar pajak. UMKM tetap membayar pajak. Masyarakat biasa tetap harus menjelaskan asal-usul penghasilannya kepada negara.

Namun ketika muncul instrumen yang memberikan perlakuan khusus kepada pemilik modal besar, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar efektivitas penghimpunan dana. Yang dipertaruhkan adalah persepsi publik mengenai kesetaraan di depan hukum.

Persoalan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut ekonomi, investasi, atau pasar keuangan. Persoalan ini bisa menyentuh fondasi moral bernegara.

Ketika masyarakat kecil tetap saja diwajibkan membayar pajak, diawasi transaksi keuangannya, dan harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diperoleh, sementara pemilik modal besar memperoleh perlakuan khusus melalui instrumen tertentu, maka yang muncul bukan hanya pertanyaan hukum, tetapi juga suatu pertanyaan keadilan.

Di titik inilah sebagian masyarakat mulai melihat adanya jarak antara semangat kebijakan dan cita-cita yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebab keadilan bukan hanya soal pembagian hasil pembangunan, melainkan juga mengenai kesetaraan aturan main.

Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengumpulkan dana yang paling banyak, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap warga negara berdiri di bawah hukum yang sama, tanpa privilese yang secara berlebihan bagi kelompok tertentu.

Kepercayaan publik adalah modal yang jauh lebih berharga dibanding cadangan devisa, penerimaan pajak, atau pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Negara yang kehilangan kepercayaan rakyatnya akan menghadapi biaya sosial dan politik yang jauh lebih mahal daripada sekadar defisit anggaran.

Dalam perspektif yang lebih luas, Patriot Bond dan Merah Putih Bond juga bisa menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai regulator yang mengawasi pasar.

Negara mulai menjadi arsitek, pemain, sekaligus penerima manfaat langsung dari instrumen yang diciptakannya. Pergeseran ini tidak selalu salah. Banyak negara melakukan hal serupa. Namun semakin besar peran negara dalam pasar, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan termasuk pengawasan independen.

Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah sistem keuangan tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang berhasil dihimpun. Bahwa kekuatan sistem keuangan ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap aturan main yang berlaku.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond mungkin akan berhasil menarik dana dalam jumlah besar. Mungkin pula akan membantu membiayai berbagai proyek strategis nasional.

Namun sejarah menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas privilese selalu lebih rapuh dibanding stabilitas yang dibangun di atas kepercayaan.

Pertanyaan terbesar yang harus dijawab bukanlah berapa triliun rupiah yang berhasil dihimpun melalui instrumen ini.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah negara sedang memperkuat fondasi ekonomi nasional, atau sedang menciptakan sebuah zona istimewa yang secara perlahan mengubah hubungan antara modal, hukum, dan kekuasaan.

Karena dalam jangka panjang, negara tidak pernah runtuh akibat kekurangan uang semata. Negara runtuh ketika masyarakat mulai percaya bahwa aturan dibuat berbeda untuk orang yang berbeda.

Bangsa yang besar tidak dibangun oleh banyaknya uang yang berhasil dihimpun, melainkan oleh kepercayaan bahwa setiap rupiah diperoleh dan dikelola dengan aturan yang sama bagi semua orang.

Ketika hukum mulai memberikan perlindungan yang berbeda kepada kekayaan yang berbeda, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya integritas sistem keuangan, tetapi juga makna keadilan yang menjadi fondasi berdirinya sebuah negara.

*) Airvin Hardani, Pengamat dan Analis Intelijen

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.