Tragedi Dialog UGM, Ketika Dua Bahasa Bangsa Tidak Lagi Saling Mengerti (Bag-1)

Dan tugas sejarah kita berikutnya bukan memperbesar kemarahan. Melainkan menerjemahkan satu sama lain. Sebab Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat.

Oleh: Agus M Maksum

KEMPALAN: Yang bertabrakan di UGM bukan rakyat melawan negara, tapi dua cara memandang Indonesia. Ketika bahasa kedaulatan bertemu bahasa kemarahan, dialog pun tersendat.

Namun dari kegaduhan itulah bangsa ini mulai belajar kembali saling mendengar, memahami, dan menerjemahkan masa depannya bersama.

Yang terjadi di UGM malam itu sesungguhnya bukan sekadar keributan mahasiswa dengan pejabat negara. Bukan pula sekadar adu teriak antara pendukung dan pengkritik pemerintah.

UGM 2026 – Ketika Negara dan Rakyat Kembali Belajar Saling Mendengar

Yang kita saksikan adalah sebuah tragedi yang lebih dalam: dua kelompok anak bangsa yang sama-sama mengaku mencintai Indonesia, tetapi berbicara dengan bahasa yang berbeda.

Mereka berdiri di ruangan yang sama. Mereka juga menggunakan bahasa yang sama: Indonesia. Tetapi makna yang mereka pahami sudah berbeda jauh.

Di satu sisi hadir para mahasiswa dengan kemarahan yang lahir dari berbagai kegelisahan. Mereka sudah melihat kemiskinan, ketimpangan, konflik agraria, oligarki, dan berbagai luka sosial yang selama bertahun-tahun belum sembuh. Mereka datang dengan memori kritik.

Mereka datang dengan kecurigaan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang salah.

Di sisi lain hadir para menteri, wakil menteri, dan mantan aktivis mahasiswa yang kini berada di dalam pemerintahan. Mereka datang membawa narasi yang berbeda.

Mereka berbicara tentang hilirisasi, kedaulatan ekonomi, kebocoran sumber daya alam, Pasal 33 UUD 1945, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan berbagai upaya mengembalikan negara sebagai alat perjuangan rakyat.

Masalahnya bukan siapa yang benar. Masalahnya adalah kedua pihak sudah berdiri di atas paradigma yang berbeda. Ketika mahasiswa mengatakan “oligarki”, pejabat menjawab “hilirisasi”.

Saat mahasiswa mengatakan “kemiskinan”, pejabat menjawab “transformasi ekonomi”. Ketika mahasiswa mengatakan “pesta babi”, pejabat menjawab “kedaulatan pangan”.

Ketika mahasiswa mengatakan “rakyat menderita”, maka pejabat menjawab “kebijakan jangka panjang”. Masing-masing berbicara. Tetapi tidak saling menerjemahkan.

Akibatnya, dialog berubah menjadi benturan.

Padahal jika dicermati lebih dalam, banyak program yang dijelaskan oleh pemerintah sebenarnya berangkat dari semangat ekonomi konstitusi. MBG bukan sekadar program makan siang.

Ia adalah upaya menggerakkan APBN langsung ke dapur rakyat. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek pemerintah. Ia adalah pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang selama puluhan tahun lebih banyak menjadi teks daripada praktik.

Sayangnya, narasi ini terlambat sampai ke kampus.

Ruang kosong itu kemudian diisi oleh narasi lain. Narasi liberalisme ekonomi. Narasi kegagalan negara. Narasi oligarki. Narasi “pesta pora”. Narasi yang terus-menerus menyoroti sisi gelap kekuasaan tanpa banyak mendengar argumentasi di balik kebijakan.

Akibatnya, ketika kedua kubu bertemu, yang hadir bukan dialog gagasan, melainkan tabrakan keyakinan. Namun di balik semua kegaduhan itu, saya justru melihat secercah harapan.

Untuk pertama kalinya para pejabat datang langsung ke ruang mahasiswa. Mereka tidak bersembunyi di balik podium kenegaraan. Mereka hadir untuk mendengar dan menjawab.

Mungkin jawabannya belum memuaskan. Mungkin penyampaiannya belum sempurna. Mungkin emosinya masih terlalu tinggi. Tetapi setidaknya pintu dialog mulai dibuka.

Karena bangsa yang besar tidak dibangun oleh mereka yang selalu setuju. Bangsa besar itu dibangun oleh mereka yang berani duduk semeja setelah bertahun-tahun saling curiga.

Malam itu di UGM, yang bertabrakan bukan rakyat dengan negara. Tapi yang bertabrakan adalah bahasa.

Dan tugas sejarah kita berikutnya bukan memperbesar kemarahan. Melainkan menerjemahkan satu sama lain. Sebab Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat.

Indonesia justru terancam ketika sesama anak bangsa berhenti untuk saling mendengar. Maka saya memilih melihat peristiwa UGM bukan sebagai akhir dari pertengkaran.

Tetapi sebagai awal dari percakapan yang selama ini terlalu lama tertunda. (Bersambung Bag-2)

*) Agus M Maksum, Pemerhati Ekonomi Konstitusi dan Kebijakan Publik, Praktisi IT, Pembuat Patent Platform Digital Ekonomi Pancasila, Mantan Ketua Senat Mahasiswa ITS, Aktivis 98, Mantan Ketua Tim IT/Cyber Prabowo-Sandi 2019

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.