Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum: Ketika Kompetisi Menjadi Instrumen Pengawasan Negara

Pada titik itulah sesungguhnya pekerjaan intelijen dimulai membongkar bukan hanya pelaku, tetapi juga struktur, jaringan, dan mekanisme perlindungan yang membuat korupsi mampu bertahan dalam waktu yang panjang.

Oleh: Airvin Hardani

KEMPALAN: “Dalam dunia intelijen, ancaman terbesar bukanlah musuh yang terlihat, melainkan ketika institusi negara berhenti saling mengawasi”.

Penemuan 74 kilogram emas yang tersimpan di sebuah ruang penyimpanan rahasia bukan sekadar keberhasilan penyitaan barang bukti.

Dari perspektif intelijen strategis, temuan sebesar ini merupakan sebuah indikator bahwa terdapat jaringan kekuasaan, aliran aset, dan mekanisme perlindungan yang jauh lebih kompleks daripada perkara pidana yang tampak di permukaan.

Korupsi mungkin tidak sedang meningkat. Yang justru meningkat adalah intensitas penegakan hukum, di mana lembaga-lembaga negara semakin agresif untuk bisa membongkar jaringan yang selama ini tersembunyi.

Dalam dunia intelijen terdapat sebuah prinsip yang telah lama dikenal: informasi paling berharga sering muncul ketika dua sistem mulai saling mengawasi.

Saat setiap institusi memahami bahwa langkahnya juga diamati oleh institusi lain yang memiliki kewenangan setara, ruang untuk menyembunyikan penyimpangan menjadi semakin sempit.

Namun, di sinilah negara harus berhati-hati. Rivalitas bisa menjadi energi positif jika mendorong profesionalisme dan akuntabilitas. Sebaliknya, apabila berubah menjadi ego sektoral dan konflik kewenangan, maka yang melemah bukan hanya institusi, melainkan kapasitas negara itu sendiri.

Dari sudut pandang Strategic Intelligence, seorang Presiden bukanlah penonton yang hanya menikmati rivalitas antar lembaga.

Presiden adalah konduktor yang memastikan seluruh instrumen negara bergerak dalam satu irama demi kepentingan nasional. Karena itu, saya kurang sependapat dengan pandangan bahwa persaingan antar lembaga itu perlu dipelihara sebagai kebijakan anti korupsi.

Persaingan memang bisa menghasilkan temuan-temuan besar, tetapi negara tidak boleh menjadikan konflik institusional itu sebagai mekanisme permanen. Negara yang kuat dibangun di atas koordinasi yang efektif, pengawasan yang seimbang, dan supremasi hukum, bukan pada kompetisi tanpa arah.

Dalam disiplin intelijen terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kompetisi operasional dan fragmentasi institusional. Kompetisi operasional mendorong setiap lembaga meningkatkan kualitas investigasi, memperkuat profesionalisme, dan menghadirkan hasil terbaik bagi negara.

Namun sebaliknya, fragmentasi institusional menghabiskan energi untuk saling melemahkan, membuka ruang bagi aktor koruptif memanfaatkan konflik sebagai tameng.

Sejarah menunjukkan bahwa koruptor hampir selalu diuntungkan ketika aparat penegak hukum sibuk bertikai itu, karena perhatian negara terpecah dan fokus terhadap jaringan utama menjadi berkurang.

Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip yang semestinya menjadi pegangan negara. Pertama, monopoli penggunaan kekuatan harus tetap berada di bawah kendali negara.

Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, atau penggunaan instrumen kekuasaan yang menghambat proses penegakan hukum. Ketika aparat lain mulai mengintervensi penyidikan lembaga lain, persoalannya bukan lagi rivalitas, melainkan tantangan terhadap otoritas negara dan supremasi hukum.

Kedua, Presiden harus berdiri di atas seluruh institusi. Tidak boleh ada persepsi mengenai “lembaga favorit”, karena yang harus memperoleh dukungan adalah profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan identitas institusinya.

Ketiga, transparansi publik harus berjalan beriringan dengan disiplin operasional. Masyarakat berhak mengetahui bahwa hukum ditegakkan, tetapi operasi intelijen dan penyidikan tidak boleh kehilangan unsur kerahasiaan yang justru menjadi kunci keberhasilannya.

Transparansi tanpa kendali dapat menghilangkan efek kejut, memberi waktu pada jaringan yang lebih besar untuk menghilangkan barang bukti, memindahkan aset, atau melarikan diri.

Kemudian bagaimana kita memaknai temuan 74 kilogram emas, uang tunai dalam jumlah besar, serta ruang penyimpanan yang disembunyikan?

Bagi masyarakat umum, itu adalah barang bukti. Namun bagi komunitas intelijen, itu adalah indikator keberadaan sebuah ekosistem korupsi yang kemungkinan besar telah beroperasi selama bertahun-tahun, melibatkan jaringan keuangan, pelindung politik, serta sistem pencucian aset yang dirancang agar sulit dideteksi.

Dalam analisis intelijen terdapat sebuah kaidah sederhana: satu temuan besar hampir tidak pernah berdiri sendiri. Ia biasanya hanyalah puncak gunung es.

Pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang menyimpan emas itu, melainkan siapa yang selama ini mampu menciptakan sistem sehingga emas sebanyak itu dapat disembunyikan tanpa terdeteksi.

Pada titik itulah sesungguhnya pekerjaan intelijen dimulai membongkar bukan hanya pelaku, tetapi juga struktur, jaringan, dan mekanisme perlindungan yang membuat korupsi mampu bertahan dalam waktu yang panjang.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak diukur dari banyaknya emas yang berhasil disita atau besarnya uang yang berhasil diamankan. Ukuran yang sesungguhnya adalah kemampuan negara memutus seluruh mata rantai yang memungkinkan korupsi tumbuh, berkembang, dan terlindungi di balik kekuasaan.

Negara yang berwibawa bukanlah negara yang membiarkan institusinya saling bertarung tanpa arah, melainkan negara yang mampu menyatukan seluruh instrumen kekuasaannya dalam satu tujuan:

“Menegakkan hukum secara adil, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada seorang pun yang berada di atas kepentingan negara”.

*) Airvin Hardani, Pengamat dan Analis Intelijen

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.