Indonesia Disergap Kekuatan Kapitalis Cepat atau Lambat Akan Tumbang – NKRI Tinggal Nama

Kenyataan Presiden Prabowo Subianto seperti tersekap oleh kekuatan kapitalis oligarki tidak mampu bertindak nyata dengan tindakan riil untuk mengatasi SDA yang telah dalam kekuasaan asing.

Oleh: Sutoyo Abadi

KEMPALAN: Telah terjadi pada rezim sebelumnya terapi sejak era rezim Joko Widodo, Indonesia diserahkan ke oligarki. Oligarki menguasai penuh Indonesia secara defacto bahwa: James Riyadi is the President of Indonesian.

“Eksistensi Rakyat China di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dilihat terkini.id pada Kamis, 6 Mei 2021.

Sejak Jokowi berkuasa, terdeteksi sekitar 933 kapal-kapal besar telah sukses membawa para imigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia. Program presiden Jokowi pada tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat China telah melebihi kuota.

Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat China telah berdiam di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Ada 125 perusahaan konglomerasi 9 Naga menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI.

Belum terkonfirmasi dengan analisa  Prabowo Subianto mengutip novel Ghost Fleet yang meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030. Hanya jarak waktu 1021 – 2030, waktunya sama 10 tahun.

Setelah Prabowo Subianto ambil kendali sebagai presiden belum terdeteksi data valid berapa jumlah imigran masuk ke Indonesia, sekalipun mereka tetap masuk baik melalui pesawat jalur udara dan kapal jalur laut.

Situasinya masih terjadi penyesatan data, sebab rezim masih mendua mencampur fakta dengan mimpi dan imajinasinya. Data data di atas akan dibilang hoak tidak sesuai dengan data resmi. Terasa sia-sia kalau kita mendasarkan data olahan:

– Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenkumham) tentang fata kedatangan dan keberangkatan WNA, izin tinggal (ITAS/ITK), visa dari China.

– Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistik migrasi Indonesia hasil Sensus Penduduk.

– Portal Satu Data Indonesia, tentang Dataset perlintasan kedatangan dan keberangkatan WNI/WNA per tahun. Semua kabur terasa ada penyesatan data karena pertimbangan politis.

Sama dengan fakta setelah SDA dikuasai oligarki, sama buramnya ketika kita harus melacak data 80 sampai 82% APBN hanya mengandalkan pajak. Pertanyaannya selama bertahun-tahun hasil dari Sumber Daya Alam (kemana) dan dinikmati oleh siapa.

Presiden Prabowo seperti terpaksa main biola retorika dan narasi mimpi dengan imajinasnya berapi-api dalam pidatonya, seolah-olah sedang berjuang ekonomi untuk rakyat Indonesia, berbasis pasal 33 UUD 1945.

Bunyi ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945 ayat 2:  “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Dan Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sama sekali tidak berani singgung Ayat 5 Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Awal petaka munculnya UU dan peraturan pengerahan SDA pada kekuatan oligarki dan asing.

Terkait data data tentang hasil pengolahan SDA semua dalam kendali para bajak ekonomi kolaborasi dengan para pejabat penghianat negara

Dalam kondisi kacau, benar rakyat berharap banyak Presiden Prabowo akan bisa mengatasi keadaan dengan cepat, dan rakyat telah menyatakan baiat akan membersamai kebijakan tugasnya menyelamatkan Indonesia.

Kenyataan Presiden Prabowo Subianto seperti tersekap oleh kekuatan kapitalis oligarki tidak mampu bertindak nyata dengan tindakan riil untuk mengatasi SDA yang telah dalam kekuasaan asing.

Keadaan diperparah tanpa penanganan cepat SDA telah dikuasai asing, oligarki sergap penguasaan tanah dengan paksa dan pengrusakan hutan makin masif terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini setelah sukses kuasai Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra telah menyergap ribuaan hektar tanah di Papua.

Kemarahan rakyat makin menggumpal segala kemungkinan mudah terjadi, ketika negara sedang berjalan tanpa arah dan kompas setelah berlakunya UUD 2002. Indonesia akan menjadi milik warga China dan kekuatan asing lainnya itu bukan hanya isapan jempol atau hoaks.

Tiba saatnya kedaulatan NKRI tinggal nama, Indonesia persis akan menjadi Singapura kedua dan kaum Pribumi cepat atau lambat akan musnahkan.

*) Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.