KOLOM

Strategi Penggunaan Dana Haji

  • Whatsapp
Ibadah haji dan umroh di kota Mekkah pada masa pendemi menerapkan protokol kesehatan ketat (foto:ist)

KEMPALAN: Salah satu pokok persoalan jika pemerintah hendak menggunakan dana haji dari para waiting list yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur adalah pada kepemilikan. Maksudnya, bahwa dana yang ada pada bank selaku tempat simpanan adalah masih milik dari nasabah.

Maka dari itu, dalam penggunaannya harus mendapatkan izin dari pemlik harta. Karena dalam konteks ini, siapa yang berhak menggunakan suatu asset adalah pemilik atau yang diberi ijin untuk menggunakan asset tersebut oleh pemilik. Pemanfaatan selain pemilik dan yang diizinkan tersebut, maka termasuk dalam perbuatan dosa.

BACA JUGA

Dari kontrak atau akad dari perbankan syariah yang ada di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank CIMB Niaga Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Danamon Syariah, dan sebagainya, terdapat setidaknya dua akad yang digunakan, yaitu akad mudarabah mutlaqah dan akad wadiah yad damanah.

Akad Mudarabah

Secara konseptual, mudarabah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak antara pemlik dana yang dalam hal ini adalah nasabah, disebut shahibul maal dan pihak berikutnya yakni pengelola dana atau pihak bank yang disebut sebagai mudarib. Nasabah menyerahkan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Hasil dari pengelolaan tersebut baik untung maupun rugi harus ditanggung bersama.

Dalam akad mudarabah, ada dua jenis, yakni mudarabah mutlaqah (investasi tak terbatas) dan mudarabah muqayadah (investasi terbatas).

Investasi tak terbatas memberikan kewenangan kepada pengelola dana (bank) untuk mengeolanya atau menginvetasikannya pada bisnis secara tak terbatas baik jenis, atau spesifikasi lainnya. Sedangkan dalam mudarabah dengan investasi terbatas, maka nasabah memberikan batasan investasi yang boleh digunakan oleh bank, misalnya diinvestasikan pada pendidikan dan atau yang lainnya.

Namun pertanyaannya adalah bagaimana jika terdapat kerugian? Dalam hal ini harus terdapat audit. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari penglola dana, misalnya tidak menerapkan risk mitigation atau risk management yang prudent atau kelalaian lainnya maka dana pemilik harus dikembalikan penuh. Jika hasil audit mnunjukkan kerugian karena memang murni risiko bisnis, maka pihak pengelola dana tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah.

Akad Wadiah

Secara definitif wadiah adalah titipan. Di dalam akad wadiah ini terdapat dua istilah, yaitu: Muwadi’ atau pemilik uang/penitip/nasabah dan Mustauda’ atau pihak yang dititip/menyimpan/bank. Sedangkan dari jenisnya, terdapat dua jenis akad yang memiliki variasi pengembangan sesuai dengan dinamika pasar, yaitu: Wadiah Yad Al Amanah dan Wadiah Tad al dhamanah

Wadiah Yad Al-Amanah merupakan bentuk penitipan murni. Dimana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi, hanya dititip saja. Bila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang dititip tidak bertanggungjawab. Barang hilang atau rusak jadi tanggungjawab pemilik.

Sedangkan Wadiah Yad Adh-Dhamanah biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya, yaitu pihak bank boleh mengelola uang nasabah dan nasabah juga bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu atau kapanpun mereka kehendaki, dan pihak bank harus memberikannya secara utuh.

Jadi Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya.

Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, nasabah tak punya ha katas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umumnya, pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela.

Problem Penggunaan Dana Abadi Umat

Dana Abadi Umat (DAU) merupakan dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai manfaat atau hasil pengembangan DAU digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam upaya menjaga keberlangsungannya, pokok DAU ditempatkan dan/atau diinvestasikan pada instrumen yang memiliki tingkat atau profil risiko yang rendah. Kegiatan kemaslahatan itu antara lain, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah

Selanjutnya dalam UU yang sama diatur bahwa DAU merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH. Aset haji termasuk DAU mulai diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Agama kepada BPKH pada 2018.

Pemerintah sudah menggunakan dana abadi umat untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk surat utang negara sukuk. Sukuk masuk apbn dan digunakan untuk belanja negara.

Namun apa yang menjadi permasalahan adalah pada pemilik dana abadi umat. Dalam hal ini tidak bisa kemudian pemerintah semena-mena mengklaim itu sebagai dana umat ketika pemilik sebenarnya masih bisa dideteksi. Pertanyaannya adalah apakah ada dalam pembiayaan pelaksanaan haji klausul jika terdapat efisiensi dana maka dana itu kembali kepada umat dalam bentuk dana abadi umat sebelum 2018?

Tumpang Tindih

Problem negara kini adadalah pendapatan yang selalu menurun. Dilihat dari BUMN yang ada, hampir semuanya merugi. PT Timah Indonesia Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Hutama Karya, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pertamina, dan seterusnya.

Hutang pemerintah terus menggunung. Utang pemerintah Indonesia kini sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap PDB. Berdasarkan data APBN, jumlah utang pemerintah itu mengalami peningkatan Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.445,07 triliun.

BPKH merupakan badan yang mengelola dua kumpulan dana. Pertama berasal dari setoran awal jamaah yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji dan kedua berupa DAU yang nilai manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Tumpang tindihnya adalah bahwa dana DAU adalah untuk kepentingan jamaah haji, misalnya untuk mendirikan Rumah SAkit Haji, Asrama Haji, pemondokan haji di Arab Saudi, dsb. Sedangkan jika pemerintah “mencaplok” untuk kepentingan selain haji, ini menjadi tidak tepat. Pemerintah dibantu para menteri tentu memiliki desain ekonomi yang telah ditetapkan untuk mendaptkan pendapatan negara. Sehingga jika menggunakan dana haji untuk kepentingan selain haji, menjadi tidak bijak.

Kerjasama dengan Bank Syariah

Dalam pemanfaatan dana haji nasabah yang tersimpan di bank syariah, bank yang menggunakan akad mudarabah baik mutlaqah atau muqayyadah maupun wadiah yad dhamanah itu diperkenankan untuk menyalurkan dana nasabah secara bebas dalam konteks investasi.

Logo bank syariah yang ada di Indonesia. Tiga bank syariah bumn sudah merger menjadi Bank Syariahi Indoensia (foto:ist)

Sehingga dalam hal ini pemerintah akan bisa menggunakan dana ini dengan bekerjasama dengan bank syariah untuk mengelola dana haji tersebut pada proyek infrastruktur atau proyek pemerintah lainnya. Tiap bank syariah akan bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah. Apalagi jika kemudian terdapat undang-undang yang mengatur pengalokasian mudarabah maupun wadiah tersebut pada proyek yang telah ditetapkan pemerintah.

Tentunya masing-masing bank syariah masih diperbolehkan untuk memiliih jika memang dari analisis fund manajer bank Syariah tidak menguntungkan, dan diperbolehkan mencari yang lebih baik dalam hal investasinya, ia boleh untuk tidak ikut dalam proyek yang dicanangkan pemerintah tersebut. Artinya ada kebebasan untuk memilih ikut atau tidak ikut dalam proyek tersebut.

Problem Syariah: Mindset Nasabah

Problem syariah yang dihadapi perbankan syariah di era modern ini adalah pada ketidakrelaan nasabah jika kemudian uangnya, tabungannya, investasinya, di bank syariah, yang menggunakan akad mudarabah mutlaqah itu tidak kembali.

Antraian nasabah pembayaran setoran haji (foto:ist)

Jika mengalami kerugian karena memang takdir maka harus mengikhlaskan tanpa harus mempertanyakan. Namun juga dibarengi dengan trasnparansi dari perbankan syariah.

Hal tersebut karena mindset nasabah perbankan syariah di Indonesia masih berkiblat pada konvensional. Bahwa nasabah tidak pernah kalah karena akadnya pinjaman berbunga. Sepatutnya jika memang menggunakan mudarabah, maka jika dananya ketika dikelola oleh bank syariah mengalami kegagalan karena risiko bisnis maka harus mengikhlaskan dananya tersebut hangus.

Pada masa Rasulullah SAW mudarabah menjadi fenomena yang jamak. Orang-orangnya bisa dipercaya utnuk mengelola dana. Ini karena mudarabah adalah trust, kepercayaan. Nasabah memberikan dana kepada bank dengan kepercaayaan serratus persen. Sehingga mengukur trust pada masa sekarang adalah dengan seberapa murni penggunaan mudarabahnya. Baik pengelola dana maupun pemilik dana

Jika dalam akad mudarabah ternyata nasabah tidak murni, artinya tidak rela jika uangnya tidak kembali, maka kemurnian praktik syariah perbankan Syariah di Indoesia tidak murni syariah.

(Dr. Kumara Adji Kusuma adalah Redaktur Kempalan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Manajer Lazismu Umsida, Penanggung Jawab LKBH Umsida)

 

 

Berita Terkait