SWF Beroperasi Akhir Januari 2021

Perbesar

JAKARTA-KEMPALAN: Pemerintah segera meluncurkan sovereign wealth fund (SWF). Lembaga pengelola investasi ini diharapkan bisa segera beroperasi pada akhir Januari 2021. SWF diharapkan dapat membantu mendanai kesenjangan antara APBN dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan modal awal sebesar 5 miliar dollar AS, SWF akan membantu menarik investor luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Ini akan mengubah permainan untuk pendanaan infrastruktur di masa depan.

Lewat wadah SWF, pemerintah mengincar target investasi senilai 20 miliar dollar AS atau setara dengan 280 triliun rupiah. Siapa investor asing yang diincar pemerintah? Mereka adalah pengelola investasi juga di luar negeri, seperti lembaga dana pensiun.

SWF, yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai Indonesia Investment Authority alias INA, merupakan amanat undang-undang tahun 2020 tentang cipta kerja. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan dan memaksimalkan nilai aset negara secara jangka panjang.

Kehadiran SWF akan mendorong emiten infrastruktur melakukan lebih banyak aksi korporasi. Melalui aksi korporasi, kinerja perusahaan terdongkrak dan memberi sentimen positif di pasar. Namun, Ketua Jurusan Manajemen (Ubaya School of Management) Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya yang juga pakar keuangan Dr. Deddy Marciano, SE, MM, CSA, CBC menilai selain memiliki potensi pendanaan, sejatinya SWF cukup berisiko. “Sebenarnya pinjaman dengan mata uang asing untuk mendanai proyek yang menghasilkan pendapatan dalam denominasi rupiah atau mata uang lokal, meningkatkan risiko nilai tukar rupiah. Pemerintah harus memiliki cukup devisa untuk mengamankan nilai tukar,” ujar Dr. Deddy.

Dia memaparkan, pinjaman berupa mata uang asing di mana pemerintah harus membayar bunga dan pokok utang dalam bentuk mata uang asing. Sementara itu, dananya diinvestasikan ke infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk rupiah atau mata uang lokal. “Secara jangka panjang ini akan meningkatkan risiko nilai tukar rupiah, sehingga harus di-backup dengan devisa yang lebih besar,” papar Dr. Deddy.

Sejumlah Nama Beredar

Sejumlah nama beredar sebagai kandidat dewan direktur di instansi tersebut. Di antaranya adalah eks Mendag yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM yakni Gita Wirjawan, Rizal Gozali yang merupakan Presiden Direktur Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsjad Rasjid.

Kemudian, Arief Budiman, eks Direktur Keuangan Pertamina, serta Pandu Patria Sjahrir yang merupakan Direktur di Toba Bara (emiten energi yang berganti nama jadi PT TBS Energi Utama Tbk/TOBA). Nama lainnya adalah Thomas Trikasih Lembong yang juga eks Kepala BKPM.

DPR sudah menyetujui usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang kini disebut Indonesia Investment Authority (INA). Tiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah disetujui DPR yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. (*)