Mudik, Bukti Kita Tidak Sepenuhnya Homoekonomicus  

KEMPALAN: Mudik, jika kita mendiskusikan asal usulnya tentu sangat seru dan penuh perdebatan dari berbagai kelompok pemikir. Ada yang beranggapan mudik berawal dari negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Bangladesh. Ada juga yang punya pendapat bahwa mudik sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, artinya sejak kejayaan Keraton Demak, Pajang, dan Mataram mudik ini sudah ada.

Pun ada juga yang berpendapat lebih jauh, sudah ada sejak pemerintahan Prabu Brawiaya V memimpin Majapahit. Semua dengan argumen dan pembenarannya sendiri-sendiri. Mudik saat sekarang ini dipahami sebagai kegiatan perantau/pekerja migran untuk pulang ke kampung halaman, di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, utamanya Idul Fitri.

Saat itu adalah kesempatan untuk kangen kangenan berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunyaa juga sowan ke orang tua. Dengan transportasi mulai dari pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, juga kendaraan-kendaraan pribadi baik baik mobil ataupun motor, bahkan truk sekalipun. Mudik, semua hanya untuk satu tujuan, bertemu kembali dengan keluarga.

Tahun 2020, karena pandemi Covid-19 pemerintah membuat keputusan  yang benar-benar membuat masyarakat akhirnya ikut berpikir keras tanpa dapat menyampaikan pemikiran tersebut. Para pengambil keputusan memunculkan pernyataan-peryataan akrobatik yang membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya di antara mereka; mudik tidak boleh pulang kampung boleh dan sejenisnya.

Tahun 2021 ini, jauh sebelum Idul Fitri datang pemerintah telah memutuskan bahwa mudik dilarang, perjalanan-perjalanan untuk 6-17 Mei 2021 dilarang. Pelarangan mudik ini tentu saja akan meruntuhkan sektor-sektor pendukung mudik. Transportasi, dipastikan sektor ini akan babak belur dengan pelarangan mudik, baik pesawat, kapal laut ataupun kereta api juga bus. Perhotelan, sektor yang selama pandemi sudah melemah tentu akan semakin lemah dengan pelarangan mudik ini.

Belum lagi sektor-sektor pendukung lancarnya agenda mudik ini. Dipastikan perputaran uang juga tidak akan besar yang tentu saja pada gilirannya akan membuat pergerakan ekonomi lemah dan pertumbuhan ekonomi menurun. Mudik, sejatinya tidak murah, agenda ini berbiaya tinggi dan tidak memunculkan semangat “balik modal” dari para pelaku–pelaku mudik tersebut.

Secara sederhana dapat dilihat, masyarakat yang mudik tentu harus mempersiapkan banyak hal untuk mudiknya, mulai alat transportasi sampai pemenuhan kebutuhan selama mudik juga kemungkinan-kemungkinan memberikan oleh-oleh atau bantuan pembiayaan berbagai hal saat tiba di kampung halamannya.

Belum lagi pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tentu saja menguras pundi-pundi kekayaannya yang didapat melalui kerja keras selama di perantauan. Setelahnya, pada saat balik ke perantuan setelah mudik tentu saja tidak disertai hitung-hitungan untung – rugi dari aktivitasnya selama mudik. Inilah yang luar biasa, inilah sisi lain dari masyarakat kita yang ternyata tidak selalu berhitung untung dan rugi. Situasi ini tentu saja meruntuhkan pemahaman yang melekat selama ini bahwa manusia adalah mahkluk homoekonomicus.

Homoekonomicus, sering dipahami sebagai sifat manusia yang senantiasa berorientasi modal, produktivitas, dan profit juga hal-hal lain yang berhubungan dengan hitunga-hitungan perolehan keuntungan atas aktivitasnya. Mencermati hal tersebut pada akhirnya dimengerti bahwa manusia dalam kesehariannya aktivitasnya adalah terus menerus dan selalu mengejar keuntungan dan keuntungan.

Apapun aktivitasnya dan di level manapun orang tersebut berada, kegiatannya adalah mempertahankan hidup memenuhi kebutuhan hidup dan  mempersiapkan hidup lebih baik di masa berikutnya. Inilah harfiah dari homoekonomicus dan mudik adalah situasi yang bertolak belakang dengan pemahaman tersebut.

Mudik lebih sebagai sebuah sebuah fakta, sisi lain dari kehidupan manusia yang tidak selalu mengejar keuntungan, namun lebih sebagai sisi sosial manusia. Manusia, ternyata tidak sepenuhnya adalah mahkluk homoekonomicus. (Bambang Budiarto–Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)