Penulis: News Kempalan

KEMPALAN : Tadinya rencana yang ada di benak adalah mendatangi “base camp” Abah Mushadi (Bahmus) di Jl. Pacarkeling 11, Surabaya, untuk kemudian minta diantar ke fotokopi Super Star di Jl. Ondomohen 25-27. Keperluannya, guna melaminasi press card kempalan.com. saya — mengingat di dekat sekitar rumah di kawasan Rungkut, tak ada alat laminasi seperti yang di Jl. Walikota Moestadjab itu, yang dulu disebut Jl. Ondomohen.

Setiba di “base camp” Bahmus yang dikenal sebagai ‘Depot Prasmanan Bu Mus’ pukul 09.00 dengan go car, saya ditawari untuk sarapan. Karena masih kenyang, saya menolak.

Lantas, “Minum jus, teh, atau kopi, Pakde?” Saya jawab, “Air putih saja.”

Semenit kemudian salah satu pramusaji di situ mengantar air mineral botolan ukuran 600 ml.

Selepas itu sedan mini Suzuki Ignis dilajukan Bahmus ke arah barat di Jl. Ambengan. Tapi saya agak kaget, kok mobil kecil ini tidak terus ke barat melewati lampu stopan Jl. Kusuma Bangsa – Jl. Ambengan, tapi belok kiri ke Jl. Kusuma Bangsa?

“Lho, kok belok kesini. Arah fotokopi Super Star mestinya terus ke barat, nanti belok kiri ke Jl. Ngemplak …”

Bahmus menjawab kalem: “Kita ke Bank Jatim dulu, ada yang perlu kita tanyakan…”

Selepas dari bank milik Pemprov Jatim itu, baru kami ke Ondomohen.

Setelah selesai urusan di fotokopi yang pemiliknya meninggal dunia 4 tahun lalu karena Covid setiba dari Semarang untuk urusan famili punya hajat, saya pun beranjak ke parkiran yang ditunggu Bahmus di mobil.

Tiba-tiba perut saya terasa lapar. Belakangan perut saya sering dihinggapi keroncongan, saya curiga jangan-jangan gejala diabetes.

Cekak aos, biasanya kalau dari Bank Jatim, saya sering diajak Bahmus kulineran. Entah di sate klopo, pecel madiun, nasi kebuli lauk kambing open atau di lokasi lain yang dianggap paling unggul se-Surabaya “species” masakannya.

Kali ini saya yang mau nraktir. Dan boleh jadi, ini pertama kali saya yang nawari nraktir. Kalau Bahmus berkali-kali nraktir saya.

Dulu saya pernah ditawari Soto Cak To di Jl. Undaan Wetan. Ini salah satu soto ayam yang katanya maknyus tenan. Tapi dua kali saya tolak, karena saat Bahmus menjapri saya, posisi saya sedang di rumah. Bukan di tengah kota seperti pagi itu. Sedangkan rumah saya dengan “base camp” Bahmus berjarak 14 kilometer.

“Ayo dik, kita ke Soto Cak To. Pingin nyoba, nih. Saya yang nraktir?”

Bahmus tak menjawab, masih konsentrasi nyetir menuju “base camp”.

Tak lama kemudian, pertanyaan di atas saya ulangi lagi. Lantas Bahmus noleh ke kiri ke arah saya dibarengi tersenyum kecil.

Kemudian menjawab kalem, “Ke sini aja, Pakdhe. Lebih dekat.”

Ternyata Ignis yang sudah mengarah ke timur ke arah “base camp”, saat jelang Grand City Mall, dibelokkan ke kiri ke Jl. Slamet.

Sekira 150 meter dari ujung selatan Jl. Slamet, Suzuki mungil itu dipelankan, kemudian masuk ke lahan parkir, dipandu petugas parkir di situ. Banyak motor diparkir. Juga mobil-mobil yang diparkir di pinggir Jl. Slamet.

Depan kabin Ignis tersebut, terpampang tulisan besar memanjang pada plank: Spesial Soto Boyolali. Dominasi tulisan di plank ini merah magenta dan kuning. Di sini, selain menyediakan soto daging dan soto ayam, juga tengkleng.

‘Oh, ini to restoran soto yang sering masuk medsos itu,’ saya membatin. Saya singgung kata ‘restoran’ karena terletak di bangunan besar bekas kawasan elite zaman Hindia Belanda. Dulu, bangunan-bangunan macam begini disebut ‘omah loji’ (lodge).

Rupanya Bahmus sudah hafal dengan restoran ini. Terbukti njujug meja panjang tempat kondimen (lauk pauk dan jajanan pelengkap) yang ditutupi oleh perangkat buka-tutup terbuat dari mika.

Bahmus mengambil sate cingur, sate paru, tahu bakso — dalam wadah “anyaman plastik” duplikasi piring anyaman lidi.

Lantas di piring itu saya menambahkan pekedel dan tahu isi.

Kata Bahmus, sisa kondimen tak bisa dikembalikan. Oleh sebab itu kami ngambil secukupnya.

Di depan desk front restaurant, saya disodori leaflet menu. Saya pilih : soto ayam.
Bahmus : soto daging.
Minumnya: saya, air putih; Bahmus, teh hangat.

Saya mencoba mengira-ira, soto boyolali ini apa seperti soto bangkong di Semarang.

Ketika pesanan disajikan dalam mangkuk kecil ditataki lepek, saya amati isinya. Kemudian saya aduk-aduk dengan sendok. Isinya selain potongan-potongan kecil daging ayam, ada taoge, (mungkin) irisan-irisan singkong goreng, dan ini dia: kuahnya bening. Tak ada warna kuning kunyit sebagaimana kuah soto madura atau soto lamongan. Dan, jangan harap nyari poya. Gak ada!

Di lepek lain, disajikan potongan-potongan jeruk nipis.

Setelah saya aduk-aduk, lantas saya nikmati sruput demi sruput. Ya, karena masih panas. Tak lupa saya cemplungkan sepotong perkedel. Baru kemudian saya memakannya. Ludes. Licin tandas bagai dijilat anjing kering he-he-he. Rasanya? Seger, sedaapp.

Akan tetapi …
yah ada pengecualian.Saat tadi saya ambil sate paru, dan mulai menggigitnya, ternyata tak mempan. Alot. Atau kata yang tepat : lentur seperti karet. Jelasnya empuknya empuk membal.

Akhirnya dua potong bekas gigitan, saya letakkan di lepek dasaran mangkuk itu.

Seorang mbak pramusaji yang kebetulan ngringkesi sisa-sisa di meja sebelah, saya panggil. Mbaknya yang mirip Jihan Fahira ini menoleh, lantas mendekat.

“Maaf, mbak. Sate paru ini titipan dari orang lain atau hasil masak sendiri?”

“Masak sendiri, Pak… “

“Tolong bilangin yang masak ya, nggodoknya atau manggangnya kurang lama. Alot, Mbak. Kayak karet. Maaf ya…” kata saya.

Dan, tahu isinya dalemannya enak. Luarannya saya yang kurang sreg. Lapisan tepungnya keras sekali. Tak mempan saya gigit. ‘Mungkin supaya tidak keras, tepungnya diberi campuran kocokan telur’, saya membatin begitu.

Alhasil berapa yang harus saya bayar dari kami andok di situ : soto ayam besar Rp 13.000; soto sapi besar 13.000; teh manis 4.000; air mineral 5.000; 3 tahu isi 7.500; 1 tahu bakso 5.000; 1 sate cingur 8.000; 1 sate paru 8.000; kerupuk kaleng (dalam kemasan plastik isi 2) 2.000.

Total Rp 65.500, ditambah pajak mamin 10%. Jadi Rp 72.000. Jangan lupa, parkirnya Rp. 5.000.

Eits, tapi nanti dulu. Kok sepotong perkedel tidak dimasukkan print out nota hitung-hitungan. Waduh, yaopo iki. Padahal notanya saya baca saat sudah tiba di rumah. ‘Ya, sudah. Nanti kalau andok lagi disitu, akan saya bayar,’ pikir saya. (Amang Mawardi).

KEMPALAN: Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia menghadapi tantangan serius yang tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, salah satunya adalah dominasi oligarki.

Oligarki, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kini menjadi fenomena yang semakin kasat mata dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Kehadiran oligarki ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Secara historis, oligarki bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan ekonomi terpusat di tangan keluarga presiden, kroni-kroni politik, dan pengusaha besar yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.

Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik untuk memutus mata rantai oligarki tersebut, tetapi kenyataannya, fenomena ini justru mengalami transformasi, bukan eliminasi.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata negara, oligarki di Indonesia berkembang karena lemahnya institusi demokrasi yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan. “Demokrasi kita masih prosedural, bukan substantif.

Selama demokrasi hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, oligarki akan terus bercokol,” ujar Jimly.

Ia menekankan bahwa oligarki tak hanya hadir dalam bentuk penguasaan ekonomi oleh elite tertentu, tetapi juga dalam politik melalui dinasti politik dan konglomerasi partai.

Dominasi oligarki memiliki dampak serius terhadap kehidupan berbangsa. Di ranah politik, oligarki menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Pemimpin yang muncul bukanlah hasil dari proses meritokrasi atau kemampuan individu, melainkan karena kedekatan dengan elite kekuasaan.

Fenomena ini bisa dilihat dari maraknya dinasti politik di berbagai daerah, di mana jabatan publik diwariskan secara turun-temurun.

Di bidang ekonomi, oligarki memperparah ketimpangan. Sebagian besar kekayaan nasional terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau keluarga, sementara mayoritas rakyat masih berjuang dalam kemiskinan.

Thomas Piketty ekonom dunia, dalam teorinya tentang ketimpangan global, menyebutkan bahwa jika kekayaan terus bertumpuk pada elite tertentu tanpa distribusi yang adil, maka akan menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi merusak tatanan negara.

Indonesia bukan pengecualian. Menurut laporan Oxfam tahun 2023, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk termiskin. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman oligarki dalam struktur ekonomi bangsa.

Dalam konteks politik, oligarki berpotensi merusak fondasi demokrasi. Demokrasi seharusnya menjamin adanya partisipasi rakyat secara luas dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, ketika kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, suara rakyat sering kali hanya menjadi formalitas dalam pemilu.

Proses legislasi pun tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan kepentingan para pemilik modal yang membiayai kampanye politik.

Dr. Refly Harun pakar hukum tata negara dan pengamat politik, menegaskan bahwa oligarki adalah ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. “Ketika pemodal besar mendanai politikus, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak pada kepentingan mereka, bukan rakyat. Inilah yang menyebabkan banyak kebijakan publik yang kontraproduktif dengan kepentingan masyarakat luas,” jelas Refly.

Ia menambahkan bahwa fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan kontroversial, seperti UU Cipta Kerja yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha besar dibandingkan pekerja.

Menghadapi oligarki bukanlah perkara mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Kuncinya terletak pada penguatan institusi demokrasi dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Keterbukaan informasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta independensi lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah penting untuk membendung dominasi oligarki.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga demokrasi dari cengkeraman oligarki.

Prof. Bivitri Susanti ahli hukum tata negara dari STH Indonesia Jentera, menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.

“Rakyat harus diberdayakan untuk memahami bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Selama rakyat masih terjebak dalam politik uang atau sekadar memilih karena popularitas, oligarki akan terus bertahan,” kata Bivitri.

Selain itu, reformasi partai politik juga menjadi kunci. Partai politik harus kembali pada fungsinya sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan.

Transparansi dalam pendanaan partai dan mekanisme pencalonan yang lebih terbuka dapat meminimalisir dominasi elite.

Indonesia masih memiliki peluang besar untuk keluar dari cengkeraman oligarki. Reformasi hukum dan tata negara harus terus didorong agar mampu menciptakan sistem politik yang lebih adil dan inklusif.

Salah satu langkah konkret adalah memperkuat aturan tentang pembatasan masa jabatan dan pengawasan ketat terhadap potensi konflik kepentingan antara pejabat publik dan pengusaha.

Namun, yang lebih penting adalah membangun budaya politik yang sehat. Demokrasi bukan sekadar soal pemilu, tetapi bagaimana rakyat terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Partisipasi ini harus diiringi dengan kesadaran kritis dan kemampuan untuk menilai kebijakan berdasarkan kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan sesaat.

Di tengah tantangan ini, harapan tetap ada. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali datang dari dorongan rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Oligarki mungkin kuat, tetapi suara rakyat yang bersatu jauh lebih kuat. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita bersama-sama menjaga demokrasi dari dominasi segelintir elite yang ingin menguasai negeri ini demi kepentingan mereka sendiri.

Dengan semangat reformasi yang terus menyala, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain bahwa demokrasi sejati mampu mengalahkan kekuatan oligarki, asalkan ada kemauan politik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif.
*

Oleh Bambang Eko Mei