Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya berkolaborasi dengan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan bidan se-Kota Pahlawan untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi bayi yang baru lahir.

Kepala Disdukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan 61 rumah sakit, 104 praktik mandiri Bidan (PMB), dan 63 Puskesmas. Masing-masing fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) itu telah memiliki akun KNG (Klampid New Generation) untuk mendaftarkan pengurusan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penambahan jiwa dalam Kartu Keluarga (KK).

“Dalam 1×24 jam akan terbit akta kelahiran, KIA, dan perubahan atau penambahan jiwa dalam KK. Jadi ketika warga yang selesai bersalin, anaknya sudah memiliki akta kelahiran, KIA, dan KK yang sudah berubah,” kata Eddy, Kamis (6/2).

Eddy menjelaskan bahwa kerjasama dengan fasyankes telah dilakukan sejak 2023. Selain mempermudah masyarakat, Pemkot Surabaya juga ingin memberikan jaminan kepada anak-anak di Kota Pahlawan terkait dengan dokumen adminduk. Mulai dari akta kelahiran, KIA, dan perubahan atau penambahan jiwa dalam KK.

“Karena akta kelahiran merupakan dokumen untuk keperluan apapun. Di Indonesia, semua basis data kependudukan adalah akta kelahiran dan tertera nama orang tua. Saat sekolah membutuhkan akta kelahiran, pengurusan paspor juga membutuhkan akta kelahiran, dan dokumen lainnya,” jelasnya.

Untuk mengetahui lokasi rumah sakit dan praktik mandiri Bidan yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, masyarakat dapat membuka laman website https://disdukcapil.surabaya.go.id/. Tak hanya itu saja, Disdukcapil Surabaya juga bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang berada di perbatasan Kota Surabaya.

“Karena warga Surabaya yang berada di perbatasan ada yang melahirkan di rumah sakit Gresik atau Sidoarjo, terbaru kita kerjasama dengan RSUD Eka Candrarini. Nanti pengurusan dokumennya melalui rumah sakit tersebut, sedangkan untuk 63 Puskesmas adalah semua Puskesmas di Surabaya,” jelasnya. 

Eddy menerangkan, semua kelahiran bayi di Surabaya, proses pengajuan akta melalui unit kesehatan. Nantinya, dokumen berupa akta kelahiran dan KK yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh orang tua. Sedangkan dokumen KIA, akan dikirim oleh Disdukcapil Surabaya.

“KIA akan dikirim kepada rumah sakit, Bidan, klinik, atau Puskesmas. Tetapi untuk bayi yang lahir di luar Kota Surabaya, para orang tua harus mengajukan pengurusan dokumen secara mandiri,” terangnya.

Setiap tahunnya, Pemkot Surabaya juga memberikan apresiasi kepada rumah sakit maupun fasyankes lainnya yang paling aktif dalam melaporkan pengurusan akte kelahiran, KIA, hingga penambahan jiwa dalam KK.

“Data itu terhimpun, nantinya saat Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Bapak Wali Kota akan memberikan piagam penghargaan sebagai apresiasi,” ujar dia.

Ia berharap, melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik, Bidan mandiri, hingga Puskesmas, dokumen adminduk bagi setiap kelahiran di Surabaya bisa terjamin dengan baik. Di samping itu, Eddy mengimbau kepada warga Surabaya yang putra-putrinya belum memiliki akta kelahiran bisa segera melakukan pengajuan atau permohonan mandiri melalui KNG.

“KNG bisa diakses melalui website https://disdukcapil.surabaya.go.id/. Membuat akun secara mandiri dengan nomor handphone atau WhatsApp, dan email harus valid. Bisa diajukan permohonan akta kelahiran, InsyaAllah 1×24 jam selesai, dan kita terbitkan sekaligus untuk KIA,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih di Pilgub Jatim 2024. Penetapan Khofifah-Emil dilakukan KPU Jatim dalam Rapat pleno di Hotel Double Tree by Hilton Surabaya, Kamis (6/2) siang.

Rapat Pleno Terbuka penetapan Paslon Gubernur-Wakil Gubenur Jatim dipimpin  Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi yang sekaligus membuka acara.

“Rapat pleno ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat untuk penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 2024,” kata Aang.

Berdasarkan pleno KPU Jatim, perolehan suara Pilkada Jatim 2024 untuk paslon nomor urut 1 (Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim) 1.797.332 suara (8,67 persen), paslon nomor urut 2 (Khofifah-Emil) 12.192.165 suara (58,81 persen), dan paslon nomor urut 3 (Risma-Gus Hans) 6.743.095 suara (32,52 persen).

Selanjutnya, Aang Kunaifi menetapkan paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pemenang Pilgub Jatim 2024.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024 nomor urut 2 Saudari Khofifah Indar Parawansa dan Saudara Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Calon Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih,” kata Aang Kunaifi.

Di akhir acara, Aang mengucapkan selamat kepada paslon terpilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

“Kami sampaikan selamat kepada paslon terpilih Bu Khofifah dan Mas Emil, semoga apa yang disampaikan dalam visi misi bisa dilaksanakan dengan baik, dan kami bisa mengawal sampai selesai jabatan,” ujarnya.

Dengan keputusan penetapan ini, Khofifah-Emil dinyatakan sah sebagai pemenang Pilgub Jatim 2024. Selanjutnya, KPU Jatim akan mengirimkan surat pengusulan pelantikan ke DPRD Jatim yang rencananya akan dilakukan Jumat (7/2) pukul 10.00 WIB. Rencananya, pelantikan Khofifah-Emil akan digelar pada 20 Februari 2025. (Dwi Arifin)

JEMBER-KEMPALAN: Satuan Pendidikan Aman Bencana Sekber Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur (SPAB SRPB Jatim) kembali menggelar pelatihan SPAB. Untuk aawal tahun ini menyasar sepuluh sekolah yang ada di Jawa Timur. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.

Gelaran pertama SPAB kali ini dimulai di SMK Islam Bustanul Ulum (IBU) Jember pada 5-6 Februari 2025. Kemudian menyusul di SMKN 1 Doko Kabupaten Blitar, SMAN 1 Bendungan Trenggalek, SMKN 2 Ponorogo, SMAN 1 Ngantang, Kabupaten Malang, SLB Muhamadiyah Jombang, SMKN 1 Pungging Kabupaten Mojokerto, MAS Al Qudsiyah Tuban, SMAN 1 Situbondo, dan SMAN 1 Sumber Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi terakhir.

Sebanyak 18 fasilitator SPAB dari SRPB Jatim diturunkan dalam kegiatan ini. Mereka akan mendampingi sekolah langsung dalam penyusunan dokumen kajian risiko hingga simulasi kebencanaan.

Sementara, dalam pembukaan SPAB di SMK Islam Bustanul Ulum (IBU) Jember, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Jatim Sriyono mengatakan, dari hasil penelitian, orang yang selamat dari bencana bukan dibantu dari orang lain tapi diri kita sendiri, yakni 34,9 persen, kemudian 31,9 dari keluarga.

“Jadi inilah salah satu tujuan SPAB untuk pengurangan risiko karena akan melatih diri kita dalam melakukan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” katanya, Rabu (5/2).

Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan SPAB peserta dan tenaga kependidikan akan tahu persis tentang bencana. Peserta juga akan tahu dan mengenali rambu-rambu bencana.

Sedangkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jember Widodo Julianto mengatakan, perlu kebersamaan untuk menangani bencana. “Apalagi saat ini sudah terbentuk Sekber SPAB Jember. Mohon support-nya juga dari DPRD Jember untuk penguatan program. Kami berharap tidak hanya satu sekolah di  tahun ini yang diadakan SPAB,” katanya.

Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jember Wahyudi memberikan presentasi tentang pemetaan daerah rawan bencana dan upaya pengurangai risiko bencana di Kabupaten Jember. Ia juga menjelaskan definisi bencana dan jenis-jenis bencana, terutama yang terjadi di Jember.

Sedangkan Pengasuh Yayasan Islam Bustanul Ulum Pakusari KH Moch Haridi Cholis mengatakan, kegiatan SPAB ini digelar untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi peserta didik sekolah. “Apalagi faktor kesehatan dan keselamatan merupakan salah satu amanah yang kami pikul. Ketika BPBD menyatakan lokasi SPAB diadakan sini, kami sambut antusias,” ungkap Haridi yang juga anggota DPRD Jember ini, Kamis (6/2).

Menurutnya, dalam beberapa tahun ini daerahnya langganan banjir dan puting beliung. “Kami juga menjadi titik musibah banjir. Tahun 2021 pernah banjir besar, sehingga harus evakuasi anak santri karena air sudah sampai dada,” kata pria yang juga pernah membikin modul banjir bersama PBNU bekerja sama dengan Australia.

Dalam SPAB pertama di tahun 2025 ini, SRPB Jatim menurunkan tiga fasilitatornya, yakni Erfan Alif Pujiono, Suliono, dan Rizki Daniarto. “Kami berterima kasih kepada BPBD Jatim yang membantu dan mendukung kegiatan ini sehingga sekolah-sekolah yang disasar bisa mendapatkan pelatihan yang komprehensif,” kata Koordinator SRPB Jatim Rachmad Subekti Kimiawan.

Sebanyak 100 orang menjadi peserta kegiatan ini. Terdiri dari 20 guru, siswa 60 orang, 5 orang dari Komite Sekolah, 5 petugas keamanan, 5 staf sekolah, dan 5 orang dari BPBD Jember.(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono komitmen  mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI Budi Gunawan terkait Evaluasi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Provinsi Jawa Timur di Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas Surabaya, Rabu (5/2).

Usai rakor yang turut dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih tersebut, Adhy menyebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jatim terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan.

Salah satunya yaitu melalui peningkatan keamanan di Pelabuhan Pengumpan Regional maupun Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan Kecil). Selanjutnya, Jatim juga aktif mengimplementasikan ISPS Code di semua pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.

Tidak hanya itu, selama ini juga dilakukan peningkatan sistem keamanan dan pengawasan. Salah satunya dengan memasang CCTV di area strategis pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.

“Kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kargo dan kapal yang melakukan bongkar muat,” kata Adhy.

“Selama ini Pemprov juga telah mengeluarkan regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim,” imbuh Adhy.

Lebih lanjut, Adhy mengatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan sepanjang tahun 2023 hingga 2025, terdapat berbagai penyelundupan ilegal yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Salah satunya pada 2 Februari 2025 kemarin, tim Balai Besar KSDA Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 112 ekor burung dilindungi dengan jenis Cica Daun Besar dan Tiong Emas,” jelas Adhy.

Selain itu, sepanjang tahun 2023 Balai Karantina Pertanian Surabaya juga berhasil menggagalkan penyelundupan 4.247 ekor satwa liar.

“Selain satwa, sepanjang tahun 2024 Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal, keramik dan tableware serta kendaraan bermotor. Akibat penyelundupan barang ilegal ini diperkirakan negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah,” kata dia.

Adhy berharap, melalui rakor yang dipimpin Menko Bidang Politik dan Keamanan ini, upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan berbagai stakeholder di Jawa Timur semakin terintegrasi dan solid.

“Tentunya berbagai langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo terutama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan,” pungkas Adhy.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

“Apresiasi untuk seluruh kementerian lembaga yang bekerja keras untuk menindaklanjuti perintah Presiden guna mencegah terjadinya kebocoran arus barang penyelundupan dari ekspor maupun impor,” ujar Budi.

“Nilai barang yang berhasil diselamatkan mencapai Rp480,7 Milyar. Dimana total keseluruhan barang penyelundupan yang berhasil diselamatkan senilai Rp4,1 Trilliun meliputi tembakau, minuman keras, tekstil, besi baja, elektronik, kayu rotan, kosmetik serta gading gajah,” imbuh dia.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyelundupan barang illegal berpotensi membahayakan perekonomian terutama pada pelaku industri.

“Ini juga dalam upaya menjaga daya saing dan perdagangan yang sehat. Kami terus melakukan koordinasi untuk mencegah adanya unfair competition dan unfair action terutama dari pelaku tindak pidana penyelundupan,” kata Menkeu.

“Tahun 2024 di kawasan Jatim dilakukan sebanyak 4.215 penindakan. Dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebanyak Rp 293 miliar,” pungkas Menkeu.

Usai acara, Pj. Gubernur Adhy bersama Menkopolkam, Menteri Keuangan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, turut meninjau barang bukti hasil penindakan.

Adapun barang hasil penindakan penyelundupan tahun 2024-2025 di antaranya penindakan ekspor, yakni tokek kering (chites) sejumlah 143.076 ekor dan kayu sebanyak 180 karton, 10.151 bagian.

Sedangkan penindakan impor diantaranya hasil tembakau sebanyak 268.056.619 batang, minuman mengandung etil alkohol sebesar 16.600 liter, serta tekstil dan produk tekstil. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan kerja Komisi II  DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (5/2). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa khususnya evaluasi pelaksanaan CPNS dan PPPK 2024 hingga penataan PPPK dan non-ASN di tahun 2025.

Dihadapan Ketua Tim Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan Anggota Komisi II yang hadir, Pj Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen menjalankan amanah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 66 terkait penyelesaian tenaga non-ASN yang dilakukan melalui penambahan pegawai ASN serta penataan pegawai baik PPPK maupun tenaga non-ASN.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, penataan pegawai Non ASN di lingkungan Pemprov Jatim mengacu kepada Kementerian PAN-RB dimana seluruh pegawai harus terdata pada pangkalan data base BKN pada tahun 2022.

“Allhamdulillah Pemprov Jatim bisa mengendalikan dan menata data PPPK dan non-ASN menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jatim,” jelasnya.

Terkait penataan Non ASN atau PTT-PK pasca Desember 2024, Pemprov Jawa Timur telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain masih memperpanjang PTT-PK peserta seleksi PPPK periode I dan II hingga diangkat menjadi PPPK.

Serta, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja dengan wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja terhadap PTT-PK melalui aplikasi yang disediakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur. 
Pj. Gubernur Adhy menyadari persoalan pendataan pegawai non-ASN masih terjadi beberapa persoalan di Indonesia bahkan di Kabupaten/Kota di Jatim yang anggaranya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga jika mengacu pada Inpres Nomer 1 Tahun 2025 maka terdapat penyesuaian bagi daerah.

Akan tetapi, Pemprov Jatim telah mampu menyelesaikan pendataan tenaga Non ASN sehingga penataan non-ASN di Jatim tidak ada lagi tenaga honorer di tahun 2025.

“Kami sudah membuat surat larangan non-ASN berupa Surat Edaran Gubernur tidak memperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru,” tegasnya.

Berdasarkan SE Menpan RB tanggal 12 Desember 2024 tentang penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, Pemprov Jatim mengambil beberapa langkah diantaranya tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN setelah mendapat rekomendasi dari BKD.

“Di Pemprov Jatim kami menambah Tukin bagi PPPK sebesar 50% dari gaji bedasarkan golongan,” sebutnya.

Saat ini bedasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim, total pegawai Pemprov Jawa Timur sebanyak 86.749, dengan rincian PNS sebanyak 38.106 (65%), PPPK 20.137 (35%), dan non-ASN sebanyak 28.326. Adapun berdasarkan jabatannya untuk struktural 2%, fungsional 85%, dan pelaksana 13%. 

Pada pengadaan CASN tahun 2024, Pemprov Jatim telah membuka formasi CASN sejumlah 5.650. Dari jumlah itu terbagi dalam formasi CPNS sebanyak 2.314 dengan rincian 514 formasi bidang kesehatan dan 1.800 bidang teknis. Sedangkan, formasi PPPK sebanyak 3.336.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik komisi II DPR RI kali ini dalam rangka menggali informasi dan masukan terkait rekrutmen CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Jatim.

Nantinya masukan tersebut akan menjadi bahan diskusi internal bagi komisi II DPR RI yang akan di diskusikan kepada pihak atau lembaga terkait.

“Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada komisi II DPR RI akan menjadi bahan diskusi di internet komisi II DPR RI dan selanjutnya akan dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian lembaga terkait,” tutupnya.

Turut hadir Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN RI, Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Kepala BKD Kab/Kota se Jawa Timur. (Dwi Arifin)