Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memiliki cara unik untuk meramaikan dagangan pelaku UMKM di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Kali ini, Pemkot Surabaya menyulap SWK Manukan Lor di Kecamatan Tandes, sebagai tempat resepsi pernikahan untuk warga.

Camat Tandes Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, inovasi ini bertujuan untuk mengenalkan SWK Manukan Lor lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu, juga sekaligus untuk mengenalkan aneka kuliner yang dijajakan oleh para pelaku UMKM di SWK Manukan Lor. 

“Alhamdulillah pada hari ini ada warga yang sangat antusias memanfaatkan SWK ini sebagai tempat resepsi. Karena di sini sangat memungkinkan dan layak sekali untuk digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan, karena para pengguna (tempat) tidak usah bingung lagi soal makanan. Cukup menghubungi masing-masing pemilik stand di sini (SWK),” kata Febriadhitya, Sabtu, (8/2). 

Camat Tandes yang akrab disapa Febri itu mengungkapkan, selain memiliki aneka menu ala katering pesta pernikahan, SWK Manukan Lor juga memiliki fasilitas lengkap. Di antaranya kmeja, kursi hingga sound system. 

Selain itu, Febri menyampaikan, lokasi SWK Manukan Lor juga tergolong strategis dengan lingkungan masyarakat sekitar. “Tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa tamu. Mereka menyebut kalau tempat ini (SWK Manukan Lor) sangat memudahkan. Misalnya ketika ada warga yang diundang ke sebuah pesta pernikahan, itu tidak perlu jauh-jauh,” ungkap Febri. 

Febri menjelaskan, ide ini berawal pada saat ada warga yang ingin memanfaatkan SWK Manukan Lor sebagai tempat resepsi pernikahan. Ide tersebut kemudian disambut baik oleh para pedagang di SWK tersebut.

“Setelah kita menjadikan SWK sebagai tempat resepsi pernikahan hari ini, ternyata sukses dan berhasil. Kami berharap, terutama warga di wilayah Kecamatan Tandes, kalau ada yang membutuhkan tempat untuk resepsi pernikahan dengan fasilitas yang komplit, itu bisa menggunakan SWK Manukan Lor,” jelasnya. 

Menurut Febri, hal ini sejalan dengan harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Yaitu memanfaatkan aset milik pemkot untuk kepentingan masyarakat. Juga sekaligus mendongkrak perekonomian warga di wilayah Kecamatan Tandes. 

“Harapan ke depan, ini bisa ditiru, terutama bagi warga Surabaya yang akan menggelar hajat, maka bisa menggunakan SWK Manukan Lor. Dijamin nggak kalah sama dengan tempat-tempat lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, warga Manukan Lor, Kecamatan Tandes, Eni Ariwati mengatakan, alasan ia menggunakan SWK tersebut sebagai tempat resepsi pernikahan anaknya adalah ingin mendekatkan tamu undangan yang akan hadir. Sebab, tamu yang diundang ke pesta pernikahan anaknya mayoritas adalah warga sekitar Manukan Lor. 

Dia ingin SWK Manukan Lor bisa menjadi ikon atau pusat kulineran di wilayah Manukan Lor, Kecamatan Tandes. “Yang saya inginkan  kehadiran warga, sehingga warga tidak terlalu jauh untuk bisa menghadiri dan memberikan doa restu. Saya juga ingin membantu (melariskan) UMKM di SWK Manukan Lor ini,” kata Eni.

Di kesempatan ini, Eni memesan 3.000 porsi aneka makanan dan minuman dari pelaku UMKM SWK Manukan Lor. Menu yang disajikan juga beragam, ada siomay, bakso, rujak uleg, tahu campur, dan masih banyak lainnya. 

“Untuk dari segi menu makanan saya sudah yakin pasti enak, karena UMKM di wilayah Manukan Lor ini juga sudah pernah beberapakali meraih juara di berbagai ajang memasak. Dari segi rasa luar biasa dan tidak kalah dengan masakan yang dijajakan di luar SWK,” ujarnya. 

Eni berharap, warga Manukan Lor bisa menfaatkan SWK tersebut sebagai tempat pesta pernikahan, atau kegiatan lain ke depannya. Dengan begitu, secara tidak langsung menunjang program Pemkot Surabaya dalam meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM. 

“Sehingga harapan kami SWK ini bisa lebih ramai lagi dan meningkatkan perekonomian warga di sini. Selain itu, saya juga berharap stand-stand di sini semakin bertambah dan ramai ke depannya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Inpres yang ditandatangani di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 tersebut, mengamanatkan para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, hingga bupati/wali kota untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Menindaklanjuti kebijakan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah lebih dulu melakukan efisiensi sejak tahun 2024. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) serta menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial. 

“Tahun 2024, saya mengambil kebijakan memotong ATK dan menghapus kegiatan yang tidak penting. Banyak yang bertanya-tanya, wali kota Surabaya ini model apa? Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian, ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dipotong,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (8/2).

Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya di tahun 2025 telah meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemkot juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional.

“Kalau ATK bisa menggunakan gadget kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong,” imbuhnya.
Selain itu,  Eri juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang juga diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi sekarang, kebijakan serupa diambil oleh Presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat,” ujarnya. 

Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan.

“Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun, tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, maka dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” jelas dia.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa anggaran Rp1 triliun yang rencananya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD, akan kembali didiskusikan dengan DPRD Surabaya. Sebagian anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan sekolah serta perbaikan kampung-kampung di Surabaya.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kami harapkan pembangunan di Surabaya bisa lebih cepat dari hari ini,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Peringatan ini disampaikan setelah belasan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang mengaku sebagai pegawai pemkot.

Menanggapi kasus ini, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa terduga pelaku tidak lagi memiliki keterkaitan dengan Pemkot Surabaya. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan program pemkot tanpa verifikasi yang jelas.

“Saya berharap kepada warga Surabaya, kalau ada yang mengaku membawa program UMKM atau program dari Dinas Kependudukan terkait identitas kependudukan digital  (IKD), pastikan itu benar-benar dari petugas resmi. Kalau bukan dari camat, lurah, atau kepala dinasnya, jangan percaya,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (8/2).

Eri mengungkapkan bahwa terduga pelaku penipuan berinisial BAR sebelumnya telah diberhentikan karena permasalahan terkait Alat Tulis Kantor (ATK) di Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Terduga pelaku ini sebelumnya telah dipecat sejak Juli 2024.

“Arek iku (terduga pelaku) sudah dikeluarkan karena bermasalah terkait ATK di Bagian Umum (Prokopim) ya berkurang. Karena itu (dia) dikeluarkan sanksinya,” tegas dia.

Karena itu, Eri meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak kelurahan atau kecamatan sebelum mempercayai tawaran program.

“Saya bolak-balik mengingatkan, jangan gampang percaya. Kalau ada informasi seperti ini, cek dulu ke camat atau lurahnya apakah benar ada program tersebut,” tuturnya.

Eri menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi serta memperketat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah untuk sosialisasi program. Langkah ini diharapkan agar tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ke depan, kami akan memperketat pengawasan. Jika ada kegiatan di kantor kelurahan, harus dipastikan terlebih dahulu apakah itu benar program dari pemkot atau bukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan bahwa pemkot tidak pernah memberikan bantuan dana tunai kepada pelaku UMKM. 

“Kami sudah mengingatkan kelurahan, kecamatan, dan komunitas UMKM agar lebih berhati-hati. Pemkot tidak pernah memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai untuk modal usaha,” kata Dewi.

Dewi juga mengungkapkan bahwa pelaku penipuan berinisial BAR, sebelumnya memang pernah bekerja sebagai pegawai outsourcing di Pemkot Surabaya sebelum akhirnya diberhentikan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti posisi yang pernah ditempati oleh pelaku.

“Setelah kami cek ke bagian kepegawaian, memang benar dia pernah menjadi outsourcing pemkot. Yang jelas, ia sudah tidak bekerja di pemkot sejak Juli 2024, sementara kasus penipuannya terjadi pada Oktober 2024,” tandasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama (JGU) dan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur di Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Sabtu (8/2).

Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa PT JGU (Perseroda) akan menggunakan beberapa strategi untuk mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan dengan investasi. Di mana, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT JGU sampai saat ini sebesar Rp 785,6 miliar.

“Salah satu strateginya adalah Settlement Asset, yakni pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset persediaan yang kemudian dikembangkan dan dijual kepada konsumen pada proyek properti. Seperti yang telah dilakukan pada Perumahan Graha Puncak Anomsari,” kata Adhy.

Upaya lain dilakukan melalui pengembangan kerja sama usaha properti, aset, dan land banking guna menciptakan potensi monetisasi aset yang lebih optimal. Selain itu, ada pula pengembangan kerja sama usaha komoditas pangan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan stabilitas usaha di sektor perdagangan pangan.

“Kami juga ingin menyampaikan beberapa aset-aset milik Pemprov Jatim yang saat ini dalam pengelolaan PT JGU merupakan penyertaan modal daerah atau inbreng. Salah satunya adalah Lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya seluas 2,2 hektar yang telah bersertifikat atas nama Pemprov Jatim,” jelas dia.

Di atas lahan ini, Pj. Gubernur Adhy menerangkan, telah berdiri Apartemen Sederhana Sewa yang terdiri dari 5 tower dengan tinggi masing-masing 5 lantai. Terdapat perbedaan luas lahan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 luas lahan tercatat 22.000 m², dalam sertifikat tercatat 21.497 m², terdapat selisih 503 m².

“Sedangkan untuk bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan antara lain adalah PT Pratama Jatim Lestari yang merupakan anak perusahaan PT JGU telah dan akan melaksanakan program CSR berupa penyaluran bantuan uang tunai dari hasil penjualan daur ulang pengolahan sampah B3 berupa batako kepada masyarakat,” ungkap Adhy.

Tak hanya itu, optimalisasi peran perusahaan terhadap masyarakat dilakukan dengan pembangunan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sebanyak 1.000 unit.

Rumah-rumah ini akan tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan bekerjasama dengan petani nelayan (Gapoktan), BUMN dan BUMD Provinsi lain, serta BUMD kabupaten/kota.

Sementara itu, terkait Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur, Pj. Gubernur Adhy memastikan bahwa pengelolaannya berada di bawah pengawasan yang ketat.

“Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, serta setiap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh BUMD, untuk dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel dan dengan pengawasan yang efektif,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengharapkan juga adanya keseriusan terhadap UMKM sebagai market potensial sekaligus lahan pelayanan, sehingga tidak saja mendapatkan laba yang lebih besar, namun juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Mengingat, UMKM tahun 2024 di Jatim telah mencapai 9,78 juta.

“Adapun strategi yang akan dibangun untuk peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan adalah melalui optimalisasi penggunaan teknologi berbasis digital, sinergi BUMD, dan pengembangan marketplace sebagai potensi pasar penjaminan untuk koperasi dan UMKM, sehingga dapat menjangkau seluruh koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” kata Adhy.

Ia pun turut menjelaskan bahwa sebagai perusahaan yang berorientasi profit, PT JGU juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga sudah sesuai dengan fungsinya untuk menaikan PAD, menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang atau jasa yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraaan bagi masyarakat Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Jawa Timur resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih. Sebelumnya, keduanya unggul pada Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 dengan perolehan suara 58,81 persen.

Pengumuman tersebut diikuti oleh penandatanganan Berita Acara Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jatim Hidayat, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono, serta Wakil Ketua IV Sri Wahyuni. (Dwi Arifin)