SIDOARJO-KEMPALAN : Suasana penuh keakraban terasa di Balai Wartawan Sidoarjo, Senin (10/2/2025), saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus merayakan HUT ke-79 PWI.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Sidoarjo, Noer Rochmawati, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Muhammad Wildan serta Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono.
Tak hanya itu, puluhan wartawan dari berbagai media di Sidoarjo juga turut hadir, menikmati kebersamaan sambil berbincang santai.
Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, mengatakan bahwa HPN ini menjadi momen refleksi bagi para insan pers agar semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami ingin PWI Sidoarjo bisa terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan daerah,” tandas Mustain.
Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HPN 2025, PWI Sidoarjo juga akan menggelar bakti sosial (Baksos) pengobatan gratis pada 20 Februari 2025 dan turnamen E-sport tingkat SMA pada 26 Februari 2025.
“Kami ingin terus memperkuat kebersamaan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mendukung acara ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Noer Rochmawati yang hadir mewakili Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pers adalah pilar penting demokrasi yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Di era informasi yang bergerak cepat, wartawan harus semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berita,” ujarnya.
Noer juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan berharap insan pers bisa memberitakan dengan berimbang agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan mencerahkan.
“Semoga sinergi antara pers dan pemerintah terus berjalan dengan baik,” harap Bu Ima, panggilan karib Noer Rochmawati. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
Lukman Sugiharto Wijaya, MH., M.Si., Ph.D resmi menjabar Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya.
MOJOKERTO-KEMPALAN: Lukman Sugiharto Wijaya, MH., M.Si., Ph.D atau akrab disapa Gus Lukman, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Mojokerto Raya. Dia dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI Dheky Wijaya, SH, MH di Aston Hotel Mojokerto, Sabtu (8/2).
Acara ini juga dirangkai dengan seminar hukum bertema “Dinamika dan Tantangan Profesi Advokat dalam Bidang Litigasi dan Non-Litigasi”.
DPC PPKHI Mojokerto Raya sendiri merupakan DPC pertama dan satu-satunya yang resmi dilantik oleh DPN PPKHI. Karena itu, Gus Lukman menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dengan lancar dan sukses.
“Acara pelantikan dirangkai dengan seminar hukum. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ini ditandai dengan hadirnya undangan yang terdiri dari Wakil Bupati terpilih, Hakim Pengadilan Negeri, Pejabat Polresta, Pejabat Pemkot, Pejabat Kampus Unimas, Pengurus KONI Kota, Ketua KADIN, Pengurus HIMPI Kota serta akademisi/ praktisi hukum di wilayah Mojokerto Raya,” kata Gus Lukman saat ditemui usai acara.
Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi penanda hadirnya PPKHI di Mojokerto Raya dengan program kerja prioritas, yaitu melakukan konsolidasi dan mempersatukan Advokat dan Calon Advokat di Mojokerto Raya dalam amanah memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Momentum ini menandai bahwa PPKHI telah ada dan lahir di Mojokerto Raya, Jawa Timur. Tugasnya memberikan advokasi bantuan hukum kepada masyarakat, utamanya yang sedang atau akan mengalami perkara hukum,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gus Lukman menekankan bahwa masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari PPKHI Mojokerto Raya.
“Yang mana ketika masyarakat tersebut memang bisa menunjukkan kepada kami masyarakat yang tidak mampu atau miskin, PPKHI Mojokerto Raya akan memberikan bantuan secara gratis. Di antaranya perkara-perkara yang sering dialami oleh masyarakat adalah sengketa di hukum perdata ataupun masalah pidana yang ada di kepolisian, yang itu kemudian masuk di meja hijau di pengadilan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
“Harapan dan tantangan ke depan tentunya hukum ini sangat dinamis. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita akan adakan penyuluhan Gerakan Kesadaran Hukum bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto,” tuturnya.
Gus Lukman juga menegaskan komitmen PPKHI Mojokerto Raya untuk mendukung program pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui berbagai inisiatif hukum.
“Kami siap selaku DPC PPKHI Mojokerto Raya untuk mendukung program pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Mojokerto Raya melalui penyuluhan hukum dan bantuan advokasi hukum. Tidak terbatas juga pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian profesi advokat, bersama Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono, dan bersama dengan Fakultas Hukum Universitas KH. Abdul Chalim Pacet,” lanjutnya.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi perkembangan perekonomian dan investasi di Mojokerto Raya.
“Jadi ini adalah harapan sekaligus program kerja kami. Ke depan kita berharap Mojokerto Raya sangat kondusif untuk perkembangan perekonomian dan investasi sehingga menghantarkan masyarakatnya bisa lebih adil dan maju lagi,” tambahnya.
Selain itu, Gus Lukman menegaskan bahwa PPKHI akan berperan dalam mencetak advokat-advokat baru dari kampus-kampus hukum di Mojokerto Raya.
“PPKHI mempunyai tugas untuk bersama-sama dengan para sarjana hukum dari Unimas atau UAC, Pacet, ini membantu menjadi advokat yang nantinya bisa disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya dan bisa bersama-sama untuk mengabdikan diri sebagai penegak hukum selaku advokat,” pungkasnya.
Dalam seminar hukum yang digelar usai pelantikan, hadir mahasiswa hukum dari Universitas Mayjend Sungkono dan Universitas KH. Abdul Chalim. Acara ini menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Dr. Hadi Soetopo Notaris/PPAT Kota Mojokerto sekaligus praktisi hukum, serta Abdul Hakim Founder Dignity Law Firm Jakarta dan Founder Gradasi Jakarta.
Diharapkan PPKHI Mojokerto Raya dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat serta mendukung profesi advokat dalam menghadapi tantangan hukum di era modern. (Dwi Arifin)
KEMPALAN: Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari, sekaligus memperingati hari lahir PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Tahun ini, HPN diadakan di dua tempat, Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satu organisasi, dua ketua dan dua kepengurusan.
Hari-hari ini terjadi krisis organisasi karena munculnya tuduhan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah melalui kementerian BUMN. Dewan Kehormatan memecat Henry C Bangun dari keanggotaan PWI, dan secara otomatis kehilangan jabatan sebagai ketua umum.
Buntut dari pemecatan kemudian diadakan Konferensi Luar Biasa (KLB) di Jakarta, Agustus 2024. Henry tidak terima dan tidak mengakui kepengurusan baru dan tetap mengklaim sebagai ketua. Henry balik memecat Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Kehormatan, dan Zulmansyah Sekedang, ketua hasil KLB.
Konflik mencuat karena Henry dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan sejumlah uang. Dana yang terlibat tergolong besar, yaitu Rp 6 miliar, dan dari jumlah itu diduga ada penyelewengan Rp 2,8 miliar, atau setidaknya penggunaan dana itu mencurigakan.
Dana itu merupakan bantuan dari Kementerian BUMN. Dalam prosesnya dikatakan ada cash back kepada beberapa oknum. Setelah diselidiki ternyata cash back itu diterima sejumlah orang dekat Henry di kepengurusan PWI. HCB, inisial nama Henry, kemudian diplesetkan menjadi ‘’Henry Cash Back’’.
Muncul pertanyaan, bagaimana PWI bisa independen jika menerima uang dari pemerintah untuk membiayai programnya? Dana itu dipakai untuk membiayai program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang menjadi program utama PWI. Tujuannya adalah menjadikan anggota PWI sebagai wartawan yang profesional. Salah satu kriterianya adalah mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Bagaimana bisa kritis terhadap kekuasaan kalau sumber anggaran berasal dari pemerintah?
Kalau memakai analogi sertifikasi halal MUI (Majelis Ulama Indonesia), maka program sertifikasi UKW ini sulit mendapatkan sertifikasi halal, karena dana yang dipakai masuk dalam kategori syubhat.
Para wartawan dan pimpinan PWI sudah menemukan berbagai argumen untuk menjustifikasi penerimaan dana dari pemerintah itu. Intinya, bagi PWI menerima dana pemerintah untuk membiayai berbagai program hukumnya halal.
Tentu ini debatable. Posisi PWI yang dekat dengan pemerintah sering dikritisi—atau membuat iri—organisasi kewartawanan lain seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen), yang lebih sering menempatkan diri sebagai opisisi terhadap pemerintah. Dari kacamata PWI sendiri muncul sinisme terhadap AJI yang dianggap sok kritis.
Konflik di PWI kali ini kelihatannya akan berlarut-larut, karena terjadi polarisasi yang tajam antara pro dan kontra. Masing-masing pihak punya interpretasi sendiri terhadap statuta organisasi. Masing-masing pihak saling bersikeras bahwa interpretasinya paling benar.
Kepengurusan Henry Bangun baru jalan setahun, tapi sudah digoyang oleh persoalan korupsi. Bagi wartawan, urusan uang sangatlah sensitif. Kode Etik Jurnalistik tegas menyebut penerimaan uang untuk menulis atau tidak menulis berita adalah haram.
Tapi, dalam praktiknya banyak wartawan yang punya interpretasi longgar terhadap aturan etik itu. Sangat banyak yang longgar dan permisif dalam menghadapi persoalan uang. Media-media konvensional terkemuka seperti Kompas, Tempo, dan beberapa media lain mempunyai standar tinggi dalam masalah penerimaan uang. Tetapi, banyak organisasi media yang longgar terhadap aturan ini.
Sebagai alumni Kompas seharusnya Henry punya standar tinggi terhadap aturan penerimaan uang. Tetapi, di akhir karir kewartawanan aktif Henry di-BKO ke anak perusahaan Kompas, Warta Kota. Di lingkungan baru ini bisa jadi standar idealnya menjadi turun. Ketika kemudian Henry masuk dalam ekosistem PWI dan memilih pengurus yang berstandar etik rendah, maka ia menjadi longgar dan permisif dalam pengelolaan keuangan.
Yang menjadi sorotan dalam pengelolaan dana hibah BUMN ini adalah adanya komisi yang harus dibayarkan kepada pengurus PWI yang dianggap berjasa mendapatkan hibah dari BUMN itu. Mungkin komisi itu dianggap sebagai uang terima kasih, atau dianggap sebagai komisi iklan yang lazim berlaku di berbagai perusahaan media.
Disinilah persoalannya. Dalam aturan organisasi media seorang wartawan tidak diperkenankan mencari iklan dan mendapatkan komisi dari iklan itu. Hal ini menjadi konsekuensi dari teori tembok api, ‘’firewall theory’’, yang memisahkan antara redaksi dan bisnis. Dua divisi yang sama-sama penting itu dipisahkan oleh tembok api yang tidak boleh diterobos.
Idealisme semacam ini sudah banyak ditinggalkan. Persaingan media yang sangat keras ‘’cut throat competition’’ persaingan gorok leher, menjadikan organisasi media bersikap pragmatis dengan mengizinkan wartawan mencari iklan dan mendapatkan komisi darinya. Praktik semacam ini menular di lingkungan PWI sebagai induk organisasi wartawan.
Gejala pragmatisme dan permisivme dalam persoalan uang terlihat jelas dalam Kongres PWI di Bandung 2023 yang memenangkan Henry Bangun. Persaingan antar calon ketua umum ketat, dan banyak uang berseliweran di arena kongres. Salah seorang calon jauh-jauh hari sebelum kongres berkeliling ke seluruh Indonesia menemui pimpinan PWI provinsi dan kabarnya menawarkan iming-iming finansial dengan berbagai modus.
Kongres PWI jadi mirip kongres parpol. Dan sekarang konflik PWI menjadi mirip konflik parpol. Tidak ada yang mau mengalah dan masing-masing merasa benar sendiri. Munculnya dua kepengurusan dengan dua ketua umum sekarang ini mirip dengan konflik internal parpol.
Gejala parpolisasi PWI sudah terasa sejak kongres di Banda Aceh 2008. Ketika itu aroma money politics sudah mulai tercium karena beberapa delegasi diduga menerima sejumlah uang untuk memilih calon tertentu. Gejala ini makin menguat pada kongres berikutnya, dan puncaknya terjadi pada kongres Bandung 2023.
Dewan Pers sebagai pemegang otoritas media tertinggi di Indonesia tidak berani mengambil sikap. Pemerintah juga menjaga jarak, ogah memihak salah satu pihak. Dua kubu sama-sama tidak mau menyerah.
PWI pernah pecah menjadi dua di era 1970-an. Ketika itu muncul dua kepengurusan versi B.M Diah, yang lebih pro-pemerintah vs kepengurusan Rosihan Anwar yang kritis terhadap pemerintah. Ketika itu konflik terjadi karena perbedaan idealisme. Kali ini konflik terjadi karena uang. (DAD)
*Penulis Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, dan pengajar ilmu komunikasi di Unitomo, Surabaya
KEMPALAN: Hari pers yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025 menjadi tantangan berat di era AI (Artifisial Intelligence), karena AI bisa menulis berita lazimnya seorang jurnalis.
Ya… Dengan sistem Natural Language Processing (NLP). AI bisa memproduksi berita lazimnya seorang jurnalis.
Jika jurnalis hanya menyampaikan informasi ke publik melalui rilis berita (misalnya), apa bedanya dengan produk AI?
Inilah tantangan pers di era AI. Jika produk jurnalis hanya mengandalkan jumpa pers atau rilis untuk menayangkan sebuah berita. AI masih bisa produknya.
Produk Pers harus lebih dari itu. Jurnalis harus melakukan reportase atau investigasi untuk menghasilkan produk jurnalis. Model ini yang masih tak bisa dilakukan oleh mesin AI.
Tantangan berikutnya dunia pers di era AI adalah distribusi saluran produknya yang dibayangi oleh algoritma. Yaitu langkah pemrograman yang dijadikan saluran distribusi produk jurnalis.
Sementara algoritma itu berkawan baik dengan AI karena berada dalam sistem komputerisasi.
Anda pasti menyadari bahwa saat ini. Pembaca informasi (publik) tak banyak mencari di website berita yang diproduksi oleh pers.
Publik lebih memilih informasi dari kanal media sosial yang mudah dijangkau.
Inilah tantangan pers yang berhadapan dengan kreasi netizen. Apalagi netizen dibantu oleh tools AI. Lengkap sudah kesempurnaan produk informasi yang dihasilkan untuk disalurkan di berbagai kanal digital.
Sadarkah, bahwa di era perkembangan teknologi saat ini, berbagai sumber informasi itu sudah tersimpan dalam data base digital. Sehingga apa apa yang menjadi kehendak informasi publik bisa diakses melalui saluran digital.
Cloud informasi itu begitu mudah diolah oleh mesin teknologi AI yang secara otomatis bisa memproduksi sesuai kehendak manusia.
Diakui atau tidak, peran jurnalis bisa digantikan oleh AI melalui program yang disetting. Tugas-tugas jurnalis seperti memproduksi berita singkat atau membuat laporan keuangan, skor olahraga, bisa digantikan oleh AI.
Lalu apa yang bisa dibanggakan dari seorang jurnalis jika produk yang dihasilkan masih bisa dikerjakan oleh AI?
Sebagai solusi, mari sebagai jurnalis harus mengembangkan keahlian investigasi dan analisis mendalam yang sulit digantikan oleh AI. Selamat Hari Pers. (Ham Tape)
Riau, 8 Februari 2025 – Dalam sesi diskusi pada Sarasehan Nasional Hari Pers Nasional di Riau, Dhimam Abror, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, dan Hilman Hidayat, Ketua PWI Jawa Barat, berbicara tentang pentingnya preservasi jurnalisme untuk memperkuat demokrasi di era digital. Dhimam menyatakan bahwa ruang digital memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, tetapi juga menuntut media untuk tetap independen, akuntabel, dan beragam dalam pemberitaan.
“Preservasi jurnalisme bukan hanya tentang mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme tradisional, tetapi juga bagaimana media beradaptasi dengan dunia digital untuk menyuarakan kebenaran,” ujar Dhimam, Sabtu (8/2).
Sementara itu, Hilman Hidayat mengingatkan bahwa di tengah serangan terhadap media online, jurnalis harus tetap menjaga komitmen untuk menyebarkan informasi yang berbasis data dan fakta. “Ancaman terhadap kebebasan pers semakin nyata, tetapi ini bukan alasan untuk berhenti berjuang demi integritas jurnalisme,” tegas Hilman.
Sarasehan ini menjadi refleksi bagi para wartawan dan pengelola media untuk tetap menjaga marwah jurnalisme yang bertanggung jawab meskipun tantangan digital semakin besar.
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diadakan di Riau dengan mengusung tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Tema ini menyoroti peran penting pers dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, transparan, dan demokratis pada tahun 2045.
Puncak peringatan HPN 2025 akan digelar pada tanggal 9 Februari di Tugu Anti Korupsi Pekanbaru, sebagai simbol komitmen pers untuk memperjuangkan kebebasan informasi dan integritas dalam menyampaikan kebenaran.
Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat memberi keterangan pada awak media di Jatim Expo Surabaya, Minggu (9/2).
SURABAYA-KEMPALAN: Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka secara resmi Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2). Selain itu, acara ini juga akan dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
“Dan Insya Allah ada Tauzihan dari Rais Aam Syuriah PBNU. Dan Insya Allah Ketua Umum PBNU juga rawuh (hadir). Para Menteri beberapa Insya Allah rawuh di pembukaan, tapi sebagian akan rawuh saat pleno, sesuai dengan materi yang ada di pleno-pleno Kongres XVIII Muslimat NU,” kata Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa kepada awak media di Gedung Jatim Expo Surabaya, Minggu (9/2) petang.
Beberapa Menteri yang hadir di antaranya Menteri Dikdasmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Badan Gizi Nasional, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Sejumlah menteri yang hadir dan memberikan materi itu karena memang selama ini Muslimat NU bermitra kuat dengan kementerian terkait. Sehingga mereka Insya Allah akan hadir memberikan materi dalam pleno kongres,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa Kongres XVII Muslimat NU ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 10 hingga 16 Februari 2025.
Meskipun anggota Muslimat NU jumlahnya mencapai 36 juta orang, namun yang hadir pada pembukaan kongres diprediksi hanya sekitar 7.000 orang. Peserta resmi 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri.
“Dalam kongres ini Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional. Yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan) dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar),” tegas Khofifah.
Tiga program ini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Seperti program Mustika Mesem adalah program rantangan berisi makanan lengkap seperti nasi, sayuran, dan lauk-pauk dari Muslimat NU untuk diberikan pada masyarakat yang terdaftar sebagai miskin ekstrem.
Sedangkan program Mustika Darling mengedukasi masyarakat agar setiap kegiatan Muslimat NU seperti pengajian tidak meninggalkan sampah. Kegiatan ini bahkan diharapkan diikuti dengan program cinta lingkungan seperti penggagasan bank sampang.
“Untuk Mustika Segar adalah program senam yang setiap gerakannya disesuaikan untuk usia lanjut, karena anggota Muslimat NU ini kan jamaahnya mayoritas sudah tidak muda,” terang Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa Kongres XVII Muslimat NU ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 10 hingga 16 Februari 2025.
Menurut Khofifah, mereka yang sudah terkonfirmasi hadir adalah Muslimat NU. Mengingat banyaknya massa yang akan hadir, pertama Khofifah menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan. Pasalnya, pada pembukaan besok siang, Senin (10/2), bubarnya massa kongres sangat mungkin akan bersamaan dengan jam pulang kantor.
“Kalau jam pulang kantor kan biasanya Jl. A.Yani sampai ujung Waru tersendat. Sesuai hasil rapat dengan Ditlantas, besok kemungkinan frontage road depan Jatim Expo akan ditutup. Depan Jatim Expo hanya akan digunakan untuk drop off tamu dan tidak ada pick up penumpang. Kantong parkir akan dipusatkan di UINSA dan Maspion Square. Jamaah saat bubar acara akan berjalan ke titik parkir kendaraan masing-masing. Kemungkinan hanya mobil VIP yang bisa parkir di sekitaran Jatim Expo,” tuturnya.
Untuk itu, Khofifah menyarankan agar para pengguna jalan kalau bisa menghindari lewat Jl.A Yani saat jam pulang kantor, tapi lewat jalan alternatif lain. Misalnya lewat Jl. Ir. Soekarno (MERR) atau kawasan Jemursari.
Sebelum itu, menjelang digelarnya Kongres XVIII Muslimat NU, di tempat yang sama Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran panitia menggelar Khotmil Qur’an dan memberi santunan kepada 200 anak yatim. dari sejumlah daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Pengasuh Pondok Pesantren Ammanatul Ummah KH Asep Syaifuddin Chalim didapuk khusus untuk membaca Khotmil Qur’an sebelum dilakukannya santunan anak yatim. (Dwi Arifin)
SURABAYA– Jelang diselenggarakannya Kongres XVIII Muslimat NU, Ketua Umum Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran panitia menggelar Khotmil Qur’an dan Santunan Anak Yatim di Jatim Expo, Minggu (9/2/2025) sore.
Mengundang 200 anak yatim dari sejumlah daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, kegiatan ini berlangsung khusyuk sembari mengharap ridho Allah dan kelancaran dalam rangkaian kegiatan Kongres yang dihelat 10-15 Februari 2025.
Pengasuh Pondok Pesantren Ammanatul Ummah KH Asep Syaifuddin Chalim didapuk khusus untuk membaca khotmil quran sebelum dilakukannya santunan anak yatim.
Lebih lanjut, pada media, Khofifah menegaskan bahwa pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU Insya Allah akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
“Bapak Presiden RI bersama Bapak Wapres terkonfirmasi Insya Allah akan hadir. Selain itu juga hadir Rois Aam Syuriyah PBNU. Serta Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf juga direncanakan hadir,” tegas Khofifah, dalam konferensi pers usai khotmil Quran.
Tidak hanya itu, sejumlah Menteri Negara juga akan hadir dan memberikan materi dalam pleno kongres. Seperti Menteri Dikdasmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Badan Gizi Nasional, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Sejumlah menteri yang hadir dan memberikan materi itu karena memang selama ini Muslimat NU bermitra kuat dengan kementerian terkait. Sehingga mereka Insya Allah akan hadir memberikan materi dalam pleno kongres,” ujarnya.
Total, akan ada lebih 7.000 orang warga Muslimat NU yang hadir dalam acara pembukaan besok. Peserta resmi 3025 orang. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri.
“Dalam kongres ini Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional. Yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan) dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar),” tegas Khofifah.
Tiga program ini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Seperti program Mustika Mesem adalah program rantangan berisi makanan lengkap seperti nasi, sayuran, dan lauk-pauk dari Muslimat NU untuk diberikan pada masyarakat yang terdaftar sebagai miskin ekstrem.
Sedangkan Program Mustika Darling mengedukasi masyarakat agar setiap kegiatan Muslimat NU seperti pengajian tidak meninggalkan sampah. Kegiatan ini bahkan diharapkan diikuti dengan program cinta lingkungan seperti penggagasan bank sampang.
“Untuk Mustika Segar adalah program senam yang setiap gerakannya disesuaikan untuk usia lanjut, karena anggota Muslimat NU ini kan jamaahnya mayoritas sudah tidak muda,” kata Khofifah.
Di akhir, Khofifah menitipkan permohonan maaf pada seluruh pengguna jalan di sekitar Jatim Expo lantaran kegiatan pembukaan hari Senen, tanggal 10 Februari Kongres XVIII Muslimat NU akan berbarengan dengan jam pulang kantor. Sehingga diprediksi kuat akan menimbulkan kepadatan jalan.
Pihaknya dikatakan sudah rapat dengan Dirlantas Polrestabes Surabaya. Dari koordinasi tersebut, untuk mengurangi kemacetan, sepanjang jalan Frontage Road di depan Jatim Expo akan ditutup.
Di depan Jatim Expo sendiri hanya akan digunakan untuk drop off tamu dan tidak ada pick up penumpang. Kantong parkir akan dipusatkan di UINSA dan Maspion Square. Jamaah saat bubar acara akan berjalan ke titik parkir kendaraan masing-masing.
“Kami turut menitipkan pesan maaf jikalau besok lalu lintas di sekitar Jatim Expo akan tertanggu di sore hari. Oleh sebab itu, kami berharap masyarakat bisa mengambil jalur alternatif seperti kawasan Jemursari atapun MERR untuk menghindari titik kepadatan,” pungkasnya.
SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menciptakan terobosan baru dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Untuk pertama kalinya di Indonesia, lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal serta pemaparan visi-misi.
Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki strategi dan program kerja yang selaras dengan visi pembangunan Kota Surabaya. Selain itu, sistem ini juga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap kandidat wajib memaparkan rencana kerja serta solusi konkret yang akan diterapkan jika terpilih. Dengan demikian, seleksi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek kepangkatan atau pengalaman, tetapi juga inovasi serta kompetensi yang dimiliki.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pemimpin di lingkungan Pemkot Surabaya benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun kota ini,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (8/2/2024).
Selain itu, Wali Kota Eri memastikan seleksi ini juga tetap mengikuti aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk syarat minimal pendidikan bagi calon pejabat. Untuk jabatan kepala seksi (Kasi), minimal harus memiliki ijazah Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Sedangkan bagi calon kepala dinas, syarat minimalnya adalah lulusan S1 atau S2.
“Itu sudah aturannya BKN, kita tidak boleh melanggar aturan. Kemudian juga misal kalau ingin menjadi kepala bidang (Kabid), minimal harus berpangkat IIID, satu tingkat di bawahnya adalah IIIC,” jelas dia.
Wali Kota Eri menggarisbawahi bahwa seleksi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, setiap pegawai harus melalui jenjang kepangkatan yang jelas sebelum menduduki posisi tertentu. “Misalnya, seorang staf tidak bisa langsung menjadi Kabid. Ia harus naik bertahap, dari staf menjadi sub-koordinator terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjadi Kabid,” terang dia.
Ia menargetkan bahwa pengumpulan proposal visi dan misi para kandidat selesai pada Februari 2025. Setelah seluruh proposal visi dan misi terkumpul, setiap peserta kemudian diwajibkan untuk memaparkan program yang telah mereka cantumkan dalam proposalnya. “Prosesnya transparan. Misalnya, satu hari seleksi untuk Kasi, besoknya sub-koordinator, lalu Kabid dan seterusnya,” ungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.
Sementara dalam proses penilaian, Wali Kota Eri memastikan tetap melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta tim ahli dari perguruan tinggi. Setiap pelamar harus menyampaikan proposal mereka secara terbuka agar masyarakat bisa menilai langsung. “Jika ada pejabat yang berjanji menyelesaikan perizinan tanpa kendala, tetapi kenyataannya masih ada keterlambatan, maka mereka harus siap mengundurkan diri,” tegasnya.
Nah, setelah melalui tahap penilaian, nama-nama pejabat yang dinyatakan lolos selanjutnya akan diajukan Wali Kota Eri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan. Sebab, sesuai dengan aturan, kepala daerah baru bisa melakukan mutasi setelah enam bulan dilantik. “Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi pejabat yang sudah menjabat selama dua tahun sebelum melakukan penyesuaian jabatan,” bebernya.
Wali Kota Eri kembali menekankan bahwa proses seleksi jabatan di lingkup Pemkot Surabaya dilakukan secara transparan. Setiap jabatan, mulai dari Kasi, Kabid, hingga kepala perangkat daerah (PD), akan ditentukan berdasarkan hasil presentasi visi dan misi masing-masing kandidat. Bahkan, ia juga melibatkan wartawan dalam proses penilaian seleksi jabatan.
“Dengan sistem ini, masyarakat bisa menilai siapa yang pantas menduduki jabatan tertentu. Sehingga tidak lagi ada polemik, tetapi menjadi awal bagi Pemkot Surabaya untuk memiliki pejabat yang benar-benar berkompeten di bidangnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa mutasi pejabat baru rencananya akan dilakukan setelah pelantikannya kembali sebagai Wali Kota Surabaya periode 2025-2029. Ia memberi sinyal adanya perombakan besar dalam roda pemerintahan Surabaya berdasarkan kompetisi visi-misi pejabat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah.
“Alhamdulilah, hingga saat ini sudah ada sekitar 200 proposal yang masuk dari semua dinas. Insyaallah minggu depan akan masuk (proposal) lebih banyak lagi, setelah itu mulai tahap paparan dan pelantikan,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati, memastikan bahwa seleksi jabatan di lingkup Pemkot Surabaya berjalan sesuai aturan dari pemerintah pusat.
“Kami memastikan seleksi ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pangkat, kualifikasi pendidikan dan pengalaman jabatan,” ujar Ira.
Selain itu, Ira menyatakan bahwa akademisi juga akan dilibatkan dalam proses seleksi untuk membantu menentukan tahapan serta variabel penilaian. Menurutnya, aturan pendidikan minimal bagi pejabat sudah diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, sehingga tidak dapat diabaikan.
“Karena jika tidak sesuai ketentuan, bisa berdampak pada proses kepegawaian, seperti kenaikan pangkat atau pensiun,” ungkap dia.
Di samping itu, Ira menambahkan bahwa pengangkatan jabatan juga akan mempertimbangkan riwayat kerja pegawai yang tercatat dalam sistem Sumber Data Manusia (SDM). “Indikator utama penilaian proposal meliputi persyaratan kepegawaian, inovasi yang diajukan, serta solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan di Surabaya,” ujarnya.
Untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten dan berintegritas, Ira menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Jika ada pejabat yang gagal memenuhi target atau janji yang telah disampaikan dalam proposal, maka akan ada mekanisme evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemerintah kota akan melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (ADV)
SURABAYA-KEMPALAN : Ratusan atlet bridge dari beberapa provinsi di Indonesia bakal bersaing adu kecerdasan, kecerdikan dalam memainkan kartu di Piala BTC dan Piala Ketua Umum Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Jatim yang digelar di Gedung BPSDM Jatim di Kota Malang 14-16 Februari.
Menurut inisiator turnamen Piala BTC dan Piala Ketum GABSI Jatim, Thoriq Alkatiri, hingga saat ini sudah ada 48 regu dari seluruh Indonesia yang mendaftar.
Setiap regu terdiri dari 4 sampai 6 atlet. Beberapa klub yang mengirimkan atlet terbainya yakni Climanusa, Djarum, dan Ganesha. Dari Jatim ada Bayu Kencana Pasuruan, Semangat Baru Jember, Surabaya, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Lumajang, Kota Batu, Kediri, dan Malang. Dari kampus tercatat sebagai peserta Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Ubaya, Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Undiksha Bali.
“Sambutan terhadap turnamen Piala BTC dan Piala Ketum Gabsi Jatim sangat menggembirakan. Dari target 50 regu, sampai saat ini sudah mendaftar 48 regu. Banyak atlet-atlet bridge nasional yang ikut. Selain dari Jatim, peserta berasal dari daerah-daerah lain. Bahkan regu-regu dari luar Jawa juga berpartisipasi. Di antaranya dari Bali, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Thoriq Alkatiri, atlet bridge sekaligus owner klub Bridge BTC.
BTC adalah klub bridge yang mempunyai home base di Kota Malang. Diinisiasi oleh Thoriq pada tahun 2012. Klub ini beranggotakan atlet-atlet bridge yang tidak hanya berasal dari Kota Malang, tetapi juga dari kota lain di Jatim. BTC terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu klub bridge terkemuka di Indonesia.
Beberapa prestasi yang diraih BTC pada tahun 2024 adalah juara 1 Tugu Muda Cup di Semarang, juara 2 Ganesha Bridge Open Turnamen di Bandung, dan juara 3 Denny Sacul Memorial Turnamen di Bekasi.
“Salah satu tujuan didirikannya klub bridge BTC adalah agar bridge Jawa Timur dan nasional terus berkembang. Bridge adalah olah raga yang dipertandingkan di level nasional dan internasional. Olah raga yang sudah mendunia. Prestasi bridge Indonesia di level internasional cukup bagus. Semoga eksistensi bridge terus berlanjut dengan banyak digelar even-even tingkat nasional. Kami juga berharap bridge tetap dipertandingkan pada PON 2028,” tambah Thoriq Alkatiri.
H Thoriq Alkatiri inisiator kejuaraan
Sementara itu Tournament Manager Piala BTC dan Piala Ketum Gabsi Jatim Suharto mengatakan, turnamen ini mempertandingkan nomor beregu.
“Pada Piala BTC pertandingan dimulai dengan babak penyisihan sebanyak 8 sesi. Peringkat 1 sampai 7 babak penyisihan ditambah 1 regu tuan Rumah masuk play off. Empat regu pemenang play off akan bertanding pada kelompok A untuk menentukan juara 1 sampai 4. Sedangkan 4 regu yang kalah pada babak play off masuk kelompok B untuk menentukan peringkat juara 5 sampai 8,” ujar Suharto.
Pada Piala Ketum Gabsi Jatim yang diselenggarakan di tempat yang sama pada tanggal 15 – 16 Februari 2026 akan digunakan sistem Swiss Team. Peserta bertanding 8 sesi, per sesi memainkan 8 papan.
Suharto yang juga merupakan Ketua Bidang Teknik & Perwasitan Gabsi Jatim mengharapkan turnamen ini akan diikuti dengan turnamen-turnamen lain di Jawa Timur, baik level daerah mau pun nasional.
“Seperti tahun lalu, pada tahun ini akan digelar lagi Liga Bridge Jatim. Skalanya diperluas. Akan mengundang regu-regu dari provinsi lain. Pada bulan Februari ini ada Piala Semar Bridge Competition di Kota Malang. Selain itu, pada bulan April akan diselenggarakan Ubaya Bridge Cup. Kemudian pada pertengahan 2025 ada Porprov Jatim IX, cabor bridge bertempat di Kota Batu. Gabsi Jatim berharap bridge makin semarak pada tahun 2025 ini,” pungkas Suharto.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
