Gus Lukman Resmi Jabat Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya
MOJOKERTO-KEMPALAN: Lukman Sugiharto Wijaya, MH., M.Si., Ph.D atau akrab disapa Gus Lukman, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Mojokerto Raya. Dia dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI Dheky Wijaya, SH, MH di Aston Hotel Mojokerto, Sabtu (8/2).
Acara ini juga dirangkai dengan seminar hukum bertema “Dinamika dan Tantangan Profesi Advokat dalam Bidang Litigasi dan Non-Litigasi”.
DPC PPKHI Mojokerto Raya sendiri merupakan DPC pertama dan satu-satunya yang resmi dilantik oleh DPN PPKHI.
Karena itu, Gus Lukman menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dengan lancar dan sukses.
“Acara pelantikan dirangkai dengan seminar hukum. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ini ditandai dengan hadirnya undangan yang terdiri dari Wakil Bupati terpilih, Hakim Pengadilan Negeri, Pejabat Polresta, Pejabat Pemkot, Pejabat Kampus Unimas, Pengurus KONI Kota, Ketua KADIN, Pengurus HIMPI Kota serta akademisi/ praktisi hukum di wilayah Mojokerto Raya,” kata Gus Lukman saat ditemui usai acara.
Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi penanda hadirnya PPKHI di Mojokerto Raya dengan program kerja prioritas, yaitu melakukan konsolidasi dan mempersatukan Advokat dan Calon Advokat di Mojokerto Raya dalam amanah memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Momentum ini menandai bahwa PPKHI telah ada dan lahir di Mojokerto Raya, Jawa Timur. Tugasnya memberikan advokasi bantuan hukum kepada masyarakat, utamanya yang sedang atau akan mengalami perkara hukum,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gus Lukman menekankan bahwa masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari PPKHI Mojokerto Raya.
“Yang mana ketika masyarakat tersebut memang bisa menunjukkan kepada kami masyarakat yang tidak mampu atau miskin, PPKHI Mojokerto Raya akan memberikan bantuan secara gratis. Di antaranya perkara-perkara yang sering dialami oleh masyarakat adalah sengketa di hukum perdata ataupun masalah pidana yang ada di kepolisian, yang itu kemudian masuk di meja hijau di pengadilan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
“Harapan dan tantangan ke depan tentunya hukum ini sangat dinamis. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita akan adakan penyuluhan Gerakan Kesadaran Hukum bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto,” tuturnya.
Gus Lukman juga menegaskan komitmen PPKHI Mojokerto Raya untuk mendukung program pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui berbagai inisiatif hukum.
“Kami siap selaku DPC PPKHI Mojokerto Raya untuk mendukung program pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Mojokerto Raya melalui penyuluhan hukum dan bantuan advokasi hukum. Tidak terbatas juga pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian profesi advokat, bersama Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono, dan bersama dengan Fakultas Hukum Universitas KH. Abdul Chalim Pacet,” lanjutnya.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi perkembangan perekonomian dan investasi di Mojokerto Raya.
“Jadi ini adalah harapan sekaligus program kerja kami. Ke depan kita berharap Mojokerto Raya sangat kondusif untuk perkembangan perekonomian dan investasi sehingga menghantarkan masyarakatnya bisa lebih adil dan maju lagi,” tambahnya.
Selain itu, Gus Lukman menegaskan bahwa PPKHI akan berperan dalam mencetak advokat-advokat baru dari kampus-kampus hukum di Mojokerto Raya.
“PPKHI mempunyai tugas untuk bersama-sama dengan para sarjana hukum dari Unimas atau UAC, Pacet, ini membantu menjadi advokat yang nantinya bisa disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya dan bisa bersama-sama untuk mengabdikan diri sebagai penegak hukum selaku advokat,” pungkasnya.
Dalam seminar hukum yang digelar usai pelantikan, hadir mahasiswa hukum dari Universitas Mayjend Sungkono dan Universitas KH. Abdul Chalim. Acara ini menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Dr. Hadi Soetopo Notaris/PPAT Kota Mojokerto sekaligus praktisi hukum, serta Abdul Hakim Founder Dignity Law Firm Jakarta dan Founder Gradasi Jakarta.
Diharapkan PPKHI Mojokerto Raya dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat serta mendukung profesi advokat dalam menghadapi tantangan hukum di era modern. (Dwi Arifin)
