SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus melakukan inovasi dalam digitalisasi layanan kesehatan. Terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana mengintegrasikan sistem tiga Rumah Sakit (RS) milik pemkot yaitu, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), RSUD Dr Mohamad Soewandhie dan RS Eka Candrarini dengan satu aplikasi pelayanan yang sama.
Wali Kota Eri Cahyadi meminta, ketiga RS milik pemkot untuk menyatukan aplikasinya supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Ada tiga RS di bawah Pemkot Surabaya, maka saya minta ketiganya untuk semua layanan, mulai dari catatan hingga riwayat menggunakan aplikasi yang terhubung satu dengan lainnya. Jadi bentuk layanan akan sama dan menjadi satu, bukan sendiri-sendiri,” ujar Eri Cahyadi dalam paparan inovasi pejabat struktural Pemkot Surabaya, Jumat (7/3).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa integrasi digital yang dimaksud bukan berarti membuat aplikasi baru, tetapi mengabungkan. Artinya, aplikasi-aplikasi yang bagus dipertahankan dan diperluas untuk digunakan bersama.”Ini aplikasi yang lama digabungkan menjadi satu, mana yang bagus dipertahankan,” katanya.
Menurutnya, integrasi layanan tiga RS lewat satu aplikasi akan memudahkan pemantauan dan mendukung efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang dijalankan Pemkot Surabaya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau satu-satu (aplikasinya) tidak efektif karena sama-sama menggunakan uang negara, maka dari itu cukup satu yang disamakan,” lanjut Eri.
Selain itu, Eri Cahyadi mengatakan, dalam integrasi layanan digital yang dilakukan juga harus terkoneksi dengan RS lainnya di Kota Pahlawan. Tujuannya, agar semua masyarakat bisa melakukan pengobatan sesuai dengan kebutuhannya.
“Nantinya saya juga ingin aplikasi itu terkoneksi dengan semua RS di Surabaya. Sebab, kalau layanan saling terintegrasi dapat memudahkan pelayanan kepada pasien. Contohnya, di RS A penuh bisa dilihat RS mana yang kosong dan memungkinkan untuk menerima pasien,” jelasnya.
Ke depannya, ia berharap akan semakin banyak inovasi yang diterapkan di Kota Surabaya terutama dalam layanan kesehatan.
“Harapannya dengan integrasi sitem yang dilakukan, bisa semakin mempermudah layanan kesehatan RS milik pemkot kepada pasien dalam hal ini masyarakat Kota Surabaya,” tandasnya. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya intens melakukan patroli dan razia untuk mencegah perang sarung di kalangan anak-anak selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Patroli dilakukan bersama dengan Kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi aksi tersebut.
“Itu yang lakukan dengan teman-teman Kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang setiap hari berputar (patroli),” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (7/3).
Selain tindakan patroli, Pemkot Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga melakukan sosialisasi di tingkat RW. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai toleransi, kebangsaan, serta menghilangkan kebiasaan perang sarung yang kerap terjadi, termasuk aksi geng motor.
“Nah, kegiatan Bakesbangpol salah satunya adalah di RW-RW. Bagaimana ada toleransi, bagaimana ada kebangsaan dan menghilangkan perang sarung, juga salah satunya dengan geng motor,” ungkap Eri.
Meski demikian, Wali Kota Eri mengakui bahwa aksi perang sarung masih terjadi meskipun razia terus dilakukan. Sebab, ketika petugas selesai melakukan razia pukul 03.00 WIB, perang sarung di kalangan anak-anak terjadi pukul 04.00 WIB. “Nah, jadi (razia) ini harus dilakukan terus,” imbuhnya.
Karena itu, Eri menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menekan aksi perang sarung di Surabaya. Menurutnya, tidak cukup jika hanya mengandalkan aparat keamanan tanpa keterlibatan aktif warga.
“Jadi yang saya harapkan adalah partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada partisipasinya, jangan harap kota itu berkembang dan bahagia. Kalau hanya mengandalkan TNI, Polri dan pemerintah, tidak bisa,” tegasnya.
Nah, salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan Wali Kota Eri adalah peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Misalnya, orang tua melarang anak-anak keluar rumah saat dini hari atau sebelum sahur. “Kalau sebelum waktunya sahur (anak-anak) tidak diperbolehkan keluar. Itu kan salah satu menjaga,” jelas Wali Kota Eri.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan kenakalan remaja tidak selalu harus berbasis materi, melainkan bisa dengan pendekatan kasih sayang dalam mendidik anak. “Paling tidak dengan kasih sayangnya, anak tidak diperbolehkan keluar, itu sudah menjaga agar (anak-anak) tidak perang sarung,” tambahnya.
Bagi anak-anak yang tertangkap terlibat dalam perang sarung, Pemkot Surabaya menerapkan sanksi edukatif. Mereka akan dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) untuk membantu merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai bentuk pelajaran moral.
“Sanksinya nanti dibawa ke liponsos, memandikan ODGJ, suruh bersihkan kamarnya. Mereka itu kan masih anak-anak yang butuh kasih sayang, tapi mereka itu butuh melihat orang-orang yang masih kurang beruntung,” ungkap dia.
Selain mengajak mereka ke Liponsos Keputih, Pemkot Surabaya juga menerapkan sanksi berupa kunjungan ke makam sebagai bentuk refleksi diri. “Sanksinya dibawa ke kuburan. Melihat kuburan, untuk menyadarkan mereka, misal bagaimana kalau orang tua mereka meninggal nanti siapa yang akan merawat mereka,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bukanlah hukuman keras, melainkan cara menyadarkan anak-anak agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Ya kita memang sentuh dari hati. Kalau anak ini dimarahi malah tidak jadi apa-apa. Kita tetap disiplin tapi hukumnya juga untuk menyadarkan, bukan hukuman untuk semakin merusak mereka dan menjadi dendam,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Buku keenam karya Ketua Stikosa AWS Dr Jokhanan Kristiyono, M.Med.Kom diluncurkan awal Maret 2025 ini. Diterbitkan oleh Prenadamedia Group, buku ini bertajuk “Seni Digital Indonesia. Jaringan dan Gerakan Komunitas Seni Indonesia”.
Ditulis bersama Prof. Rachmah Ida, M.Comm, Ph.D, buku ini mengungkap dan mempelajari praktik-praktik gerakan digital, juga dikenal sebagai aktivisme digital dalam komunitas seni media digital Indonesia. Studi seperti ini masih jarang di Indonesia. Tidak banyak peneliti yang mempelajari seni sebagai gerakan melawan ideologi, mitos dan budaya mainstream yang sudah mapan diterima atau dianggap benar oleh masyarakat. Juga tidak banyak penelitian kritis yang menyelidiki komunitas seni digital Indonesia.
Menurut Jokhanan, seni digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang gerakan yang membawa perubahan dan perlawanan terhadap hegemoni budaya.
Obyek penelitian adalah komunitas seni digital Indonesia Biennale dan komunitas jejaring digital Forum Lenteng. Menurut Jokhanan, penelitian dilakukan mulai Juni 2018 hingga januari 2020.
Selama kurun waktu tersebut, ia mengumpulkan data melalui catatan, jurnal, materi audio visual hingga artefak budaya. Data itu antara lain diperoleh dari medsos senimedia.id dan situs web Biennale yang kemudian dilakukan kajian dan analisis dari sisi kajian media dan komunikasi.
Selain itu, ia juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kedua komunitas tersebut saat mereka mengadakan pertemuan rutin.
Yang menarik, walaupun buku ini merupakan disertasi ilmiah penulis namun ditulis dengan gaya bahasa yang elegan, runtut dan enak dibaca. Seperti membaca sebuah tulisan jurnalistik yang mendalam (depth news) disertai data, foto-foto pendukung dan referensi yang sangat lengkap.
Beberapa karya digital art diulas dengan kajian yang detil. Misalnya karya video digital imaging oleh seniman digital Gelar Sumantri berjudul “Kun Fayakun” dan “Ratu Pantai Selatan”.
Sumantri menggunakan teknik hacktivisme, yakni merubah karya seni asli menjadi karya seni baru. Antara lain dengan memasukkan fitur animasi ke dalam foto lukisan untuk menciptakan imajinasi baru.
Ia melakukan hacktivisme terhadap karya seni lukisan koleksi Galeri Nasional dan Istana Negara, sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni seni lukis serta perlawanan terhadap mitos dan nilai-nilai di masyarakat.
Demikian juga kajiannya terhadap karya seni digital Proyek Bunga Matahari via Instagram yang dilakukan oleh komunitas digital Seruppa dari Palu, Sulawesi Tengah. Karya ini merupakan protes diam dan menawarkan solusi terhadap masalah pencemaran limbah merkuri yang ada di kota Palu.
Sebagai seorang akademisi dan peneliti bidang budaya visual dan digital media art, Jokhanan banyak menulis artikel akademis dan buku. Tercatat setiap tahun ia menulis dan menerbitkan buku perihal kompetensi yang ia kuasai tersebut.
Buku pertama ia tulis di tahun 2019 tentang Statistik Riset Komunikasi. Kemudian berturut-turut setiap tahun, yakni : Komunikasi Grafis, Konvergensi Media, Media Data Sains, Pengembangan Kurikulum SMA/K Kompetensi Media Komunikasi dan Data Sains serta buku ke-6 ini.
Sedangkan Rachmah Ida dikenal sebagai Profesor pertama dalam bidang Studi Media di Indonesia. Pada tahun 2022, ia meraih penghargaan internasional sebagai salah satu dari Top 100 Scientist dalam bidang Ilmu Sosial versi AD Scientific Index. Karya-karyanya telah banyak dikutip dalam berbagai penelitian ilmiah. (Dwi Arifin)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/3).
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/3). Dalam kunjungan ini, Menhub membahas terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025.
Terutama karena Provinsi Jatim adalah daerah dengan tujuan pemudik terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, yaitu sebesar 18,7 persen dari total jumlah pemudik.
Gubernur Khofifah menegaskan, pada prinsipnya Provinsi Jatim siap dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2025. Pasalnya, pihaknya bersama jajaran Pemprov Jatim terus melakukan koordinasi lintas sektor terkait kesiapan angkutan lebaran, keamanan, logistik, infrastruktur (jalan, pelabuhan), hingga tempat wisata.
“Kami bersama jajaran Forkopimda terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa arus mudik Lebaran 2025 di Jatim dapat berjalan aman, sehat, lancar dan membahagiakan,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, koordinasi tersebut antara lain terkait pengaturan arus lalu lintas keluar masuk Jatim untuk menghindari kepadatan.
Kemudian juga terkait ketersediaan angkutan lebaran, jalur mudik, kesiapan pos-pos kesehatan di titik-titik rest area atau jalur mudik, logistik baik ketersediaan stok BBM maupun listrik, sampai dengan kesiapan tempat wisata menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung pada musim libur lebaran.
“Tentunya koordinasi ini terus kami lakukan baik sebelum, saat mudik, sampai arus baliknya. Terlebih ada wacana libur lebaran maju yang tadinya H-3 menjadi H-7 melalui kebijakan Work From Anywhere untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik,” kata Khofifah.
“Ditambah pada 28 Maret 2025 nanti juga merupakan Hari Raya Nyepi, sehingga kita perlu mengantisipasi terutama kepadatan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang merupakan arus baik menuju maupun dari Bali,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa kesiapan Jatim menghadapi arus mudik lebaran 2025 ini salah satunya terkait ketersediaan angkutan umum. Dimana, terdapat moda bus sebanyak 6.637 armada, kereta api 90 trainset, moda udara 182 pesawat, moda laut 55 kapal, dan penyeberangan sejumlah 296 trip.
Tidak hanya itu, setiap tahun Pemprov Jatim selalu memberikan program mudik gratis bagi masyarakat. Selain mempermudah hilir mudik penumpang, juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memantau jumlah masyarakat yang masuk dan keluar dari Jatim.
“Setiap tahun kami selalu menyediakan mudik gratis, khususnya mudik gratis untuk wilayah kepulauan. Biasanya kami sediakan tidak hanya keberangkatan tetapi juga baliknya,” kata Khofifah.
Rencananya, dalam program mudik gratis tahun ini, Pemprov Jatim akan menyediakan 120 bus antar kota antar provinsi (AKAP) untuk 4.800 penumpang dengan pembagian 70 bus mudik dan 50 bus balik. Sementara dalam antar kota dalam provinsi (AKDP), bus yang disediakan sebanyak 100 unit dengan total 4.000 penumpang.
Selain bus, Pemprov Jatim juga menyediakan 2 unit kapal laut yang melayani wilayah kepulauan seperti Madura dengan rute pelabuhan Jangkar-Raas PP. Adapun jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 3.500 penumpang dan kendaraan roda dua sebanyak 2.100 sepeda motor.
“Mudik gratis tetap ada seperti tahun sebelumnya. Kita juga siapkan untuk armada pengangkut khusus untuk roda dua, jadi yang ikut mudik gratis tidak perlu bingung bagaimana kendaraannya, karena kita siapkan khusus untuk membawa roda dua. Jadi orangnya sendiri, kendaraannya sendiri. Termasuk yang di wilayah kepulauan, baik dari Pelabuhan Jangkar tetap mudik ke Raas PP,” katanya
“Tentunya kami ingin memastikan masyarakat Jatim yang mudik ke kampung halaman bahagia dan kembali juga bahagia,” imbuh Khofifah.
Bagi masyarakat yang melakukan mudik secara mandiri, lanjut Khofifah, ia akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memanfaatkan masjid sebagai posko kesehatan.
“Masjid-masjid di jalur mudik itu bisa dijadikan posko alternatif. Ini tentu harus seizin Kementerian Agama. Itu perlu disinergikan bersama” kata Khofifah.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, Jatim masuk dalam salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak, setelah Jawa Tengah. Menurutnya, jumlah pemudik di pulau Jawa tahun ini mencapai 55,7% atau sebanyak 81,6 juta orang.
“Bagaimana kita antisipasi peningkatan arus mudik tahun ini karena Jatim masuk salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak setelah Jawa Tengah,” kata Menhub.
“Kemudian bagaimana kesiapan sarana prasarana, penyiapan rest area, untuk kita jamin pemudik terjamin keamanan dan kenyamanannya,” tandas Menhub. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/3). Dalam kunjungan ini, Menhub membahas terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025.
Terutama karena Provinsi Jatim adalah daerah dengan tujuan pemudik terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, yaitu sebesar 18,7 persen dari total jumlah pemudik.
Gubernur Khofifah menegaskan, pada prinsipnya Provinsi Jatim siap dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2025. Pasalnya, pihaknya bersama jajaran Pemprov Jatim terus melakukan koordinasi lintas sektor terkait kesiapan angkutan lebaran, keamanan, logistik, infrastruktur (jalan, pelabuhan), hingga tempat wisata.
“Kami bersama jajaran Forkopimda terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa arus mudik Lebaran 2025 di Jatim dapat berjalan aman, sehat, lancar dan membahagiakan,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, koordinasi tersebut antara lain terkait pengaturan arus lalu lintas keluar masuk Jatim untuk menghindari kepadatan.
Kemudian juga terkait ketersediaan angkutan lebaran, jalur mudik, kesiapan pos-pos kesehatan di titik-titik rest area atau jalur mudik, logistik baik ketersediaan stok BBM maupun listrik, sampai dengan kesiapan tempat wisata menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung pada musim libur lebaran.
“Tentunya koordinasi ini terus kami lakukan baik sebelum, saat mudik, sampai arus baliknya. Terlebih ada wacana libur lebaran maju yang tadinya H-3 menjadi H-7 melalui kebijakan Work From Anywhere untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik,” kata Khofifah.
“Ditambah pada 28 Maret 2025 nanti juga merupakan Hari Raya Nyepi, sehingga kita perlu mengantisipasi terutama kepadatan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang merupakan arus baik menuju maupun dari Bali,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa kesiapan Jatim menghadapi arus mudik lebaran 2025 ini salah satunya terkait ketersediaan angkutan umum. Dimana, terdapat moda bus sebanyak 6.637 armada, kereta api 90 trainset, moda udara 182 pesawat, moda laut 55 kapal, dan penyeberangan sejumlah 296 trip.
Tidak hanya itu, setiap tahun Pemprov Jatim selalu memberikan program mudik gratis bagi masyarakat. Selain mempermudah hilir mudik penumpang, juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memantau jumlah masyarakat yang masuk dan keluar dari Jatim.
“Setiap tahun kami selalu menyediakan mudik gratis, khususnya mudik gratis untuk wilayah kepulauan. Biasanya kami sediakan tidak hanya keberangkatan tetapi juga baliknya,” kata Khofifah.
Rencananya, dalam program mudik gratis tahun ini, Pemprov Jatim akan menyediakan 120 bus antar kota antar provinsi (AKAP) untuk 4.800 penumpang dengan pembagian 70 bus mudik dan 50 bus balik. Sementara dalam antar kota dalam provinsi (AKDP), bus yang disediakan sebanyak 100 unit dengan total 4.000 penumpang.
Selain bus, Pemprov Jatim juga menyediakan 2 unit kapal laut yang melayani wilayah kepulauan seperti Madura dengan rute pelabuhan Jangkar-Raas PP. Adapun jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 3.500 penumpang dan kendaraan roda dua sebanyak 2.100 sepeda motor.
“Mudik gratis tetap ada seperti tahun sebelumnya. Kita juga siapkan untuk armada pengangkut khusus untuk roda dua, jadi yang ikut mudik gratis tidak perlu bingung bagaimana kendaraannya, karena kita siapkan khusus untuk membawa roda dua. Jadi orangnya sendiri, kendaraannya sendiri. Termasuk yang di wilayah kepulauan, baik dari Pelabuhan Jangkar tetap mudik ke Raas PP,” katanya
“Tentunya kami ingin memastikan masyarakat Jatim yang mudik ke kampung halaman bahagia dan kembali juga bahagia,” imbuh Khofifah.
Bagi masyarakat yang melakukan mudik secara mandiri, lanjut Khofifah, ia akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memanfaatkan masjid sebagai posko kesehatan.
“Masjid-masjid di jalur mudik itu bisa dijadikan posko alternatif. Ini tentu harus seizin Kementerian Agama. Itu perlu disinergikan bersama” kata Khofifah.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, Jatim masuk dalam salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak, setelah Jawa Tengah. Menurutnya, jumlah pemudik di pulau Jawa tahun ini mencapai 55,7% atau sebanyak 81,6 juta orang.
“Bagaimana kita antisipasi peningkatan arus mudik tahun ini karena Jatim masuk salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak setelah Jawa Tengah,” kata Menhub.
“Kemudian bagaimana kesiapan sarana prasarana, penyiapan rest area, untuk kita jamin pemudik terjamin keamanan dan kenyamanannya,” tandas Menhub. (Dwi Arifin)
SURABAYA– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/3). Dalam kunjungan ini, Menhub detail membahas terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025.
Terutama karena Provinsi Jatim adalah daerah dengan tujuan pemudik terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, yaitu sebesar 18,7 persen dari total jumlah pemudik.
Gubernur Khofifah menegaskan, pada prinsipnya Provinsi Jatim siap dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2025. Pasalnya, pihaknya bersama jajaran Pemprov Jatim terus melakukan koordinasi lintas sektor terkait kesiapan angkutan lebaran, keamanan, logistik, infrastruktur (jalan, pelabuhan), hingga tempat wisata.
“Kami bersama jajaran Forkopimda terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa arus mudik Lebaran 2025 di Jatim dapat berjalan aman, sehat, lancar dan membahagiakan,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, koordinasi tersebut antara lain terkait pengaturan arus lalu lintas keluar masuk Jatim untuk menghindari kepadatan.
Kemudian juga terkait ketersediaan angkutan lebaran, jalur mudik, kesiapan pos-pos kesehatan di titik-titik rest area atau jalur mudik, logistik baik ketersediaan stok BBM maupun listrik, sampai dengan kesiapan tempat wisata menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung pada musim libur lebaran.
“Tentunya koordinasi ini terus kami lakukan baik sebelum, saat mudik, sampai arus baliknya. Terlebih ada wacana libur lebaran maju yang tadinya H-3 menjadi H-7 melalui kebijakan Work From Anywhere untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik,” kata Khofifah.
“Ditambah juga pada 28 Maret 2025 nanti juga merupakan Hari Raya Nyepi, sehingga kita perlu mengantisipasi terutama kepadatan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang merupakan arus baik menuju maupun dari Bali,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa kesiapan Jatim menghadapi arus mudik lebaran 2025 ini salah satunya terkait ketersediaan angkutan umum. Dimana, terdapat moda bus sebanyak 6.637 armada, kereta api 90 trainset, moda udara 182 pesawat, moda laut 55 kapal dan penyeberangan sejumlah 296 trip.
Tidak hanya itu, setiap tahun Pemprov Jatim selalu memberikan program mudik gratis bagi masyarakat. Selain mempermudah hilir mudik penumpang, juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memantau jumlah masyarakat yang masuk dan keluar dari Jatim.
“Setiap tahun kami selalu menyediakan mudik gratis, khususnya mudik gratis untuk wilayah kepulauan. Biasanya kami sediakan tidak hanya keberangkatan tetapi juga baliknya,” kata Khofifah.
Rencananya, dalam program mudik gratis tahun ini, Pemprov Jatim akan menyediakan 120 bus antar kota antar provinsi (AKAP) untuk 4.800 penumpang dengan pembagian 70 bus mudik dan 50 bus balik. Sementara dalam antar kota dalam provinsi (AKDP), bus yang disediakan sebanyak 100 unit dengan total 4.000 penumpang.
Selain bus, Pemprov Jatim juga menyediakan 2 unit kapal laut yang melayani wilayah kepulauan seperti Madura dengan rute pelabuhan Jangkar-Raas PP. Adapun jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 3.500 penumpang dan kendaraan roda dua sebanyak 2.100 sepeda motor.
“Mudik gratis tetap ada seperti tahun sebelumnya. Kita juga siapkan untuk armada pengangkut khusus untuk roda dua, jadi yang ikut mudik gratis tidak perlu bingung bagaimana kendaraannya, karena kita siapkan khusus untuk membawa roda dua, jadi orangnya sendiri, kendaraannya sendiri. Termasuk yang di wilayah kepulauan, baik dari pelabuhan jangkar tetap mudik ke Raas PP,” katanya
“Tentunya kami ingin memastikan masyarakat Jatim yang mudik ke kampung halaman bahagia dan kembali juga bahagia,” imbuh Khofifah.
Bagi masyarakat yang melakukan mudik secara mandiri, lanjut Khofifah, ia akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memanfaatkan masjid sebagai posko kesehatan.
“Masjid-masjid di jalur mudik itu bisa dijadikan posko alternatif. Ini tentu harus seizin Kementerian Agama. Itu perlu disinergikan bersama” kata Khofifah.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, Jatim masuk dalam salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak, setelah Jawa Tengah. Menurutnya, jumlah pemudik di pulau Jawa tahun ini mencapai 55,7% atau sebanyak 81,6 juta orang.
“Bagaimana kita antisipasi peningkatan arus mudik tahun ini karena Jatim masuk salah satu provinsi dengan pemudik terbanyak setelah Jawa Tengah,” kata Menhub.
“Kemudian bagaimana kesiapan sarana prasarana, penyiapan rest area, untuk kita jamin pemudik terjamin keamanan dan kenyamanannya,” pungkas Menhub.
SURABAYA-KEMPALAN. Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim terus berupaya memperluas layanan Bus Trans Jatim. Untuk itu, dalam waktu dekat Dishub Jatim akan membuka dua koridor, yakni koridor 6 dan koridor 7.
“Insya Allah Bus Trans Jatim akan ada tambahan koridor 6 dan koridor 7. Untuk koridor 6 akan dilauncing oleh Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) pada bulan Mei,” kata Kadishub Jatim Nyono kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/3) siang.
Koridor 6 ini, menurut Nyono, melayani jurusan Sidoarjo-Mojokerto yang akan melewati rute Porong-Kejapanan-Ngoro-Mojosari- kemudian berakhir di Terminal Kertajaya Mojokerto PP.
Untuk koridor 6 ini masing-masing ada 40 halte dengan 15 bus dan satu cadangan. Tujuh bus akan berangkat dari Sidoarjo ke Mojokerto mulai jam 05.00 WIB dan terakhir jam 21.00 WIB.
“Begitu pula sebaliknya, 7 bus akan berangkat dari Mojokerto ke Porong (Sidoarjo) jam 5 pagi dan terakhir jam 9 malam,” terang Nyono.
Sementara untuk koridor 7 sekarang sedang disiapkan. Namun, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, koridor 7 ini akan melayani trayek Sidoarjo-Surabaya.
Namun, Nyono mengungkapkan bahwa Bus Trans Jatim koridor 7 ini tidak masuk lewat jalur arteri atau lewat Jl. A. Yani. Pasalnya, di jalur ini sudah ada mikrolet dan angkutan umum lama yang masih beroperasi. Termasuk Suroboyo Bus dan Wira-Wiri.
”Berdasarkan kajian yang telah kita lakukan, nantinya Bus Trans Jatim koridor 7 jurusan Sidoarjo-Surabaya akan lewat barat. Yaitu melewati Krembung, Krian, kemudian lewat Legundi Gresik, Driyorejo dan berakhir di Karangpilang ” ujar Nyono.
“Tidak masuk Terminal Joyoboyo, nanti disemprit sama Bus Merah dan Wira-Wiri. Sebab itu sudah jatah mereka,” tegasnya.
Nyono juga menyampaikan, selama lebaran Idul Fitri tarif Bus Trans Jatim tetap tidak ada perubahan, tidak gratis. Namun, jika penumpang mau oper atau lanjut ke jurusan lain, tiket yang ada masih bisa digunakan. Tidak perlu bayar lagi.
“Syaratnya, tiketnya jangan dibuang dan belum berselang 2 jam. Kalau lebih 2 jam, ya harus bayar tiket lagi,” kata Nyono.
Menurut Nyono, ketentuan ini sudah berlaku sejak lama, tidak hanya saat lebaran Idul Fitri. ( Dwi Arifin)
KEMPALAN : Dalam salah satu wawancara dengan KH. Syaiful Ulum Nawawi, saya pernah bertanya soal mangkel — orang yang sulit menahan diri untuk tidak ‘jengkel’. Padahal orang sudah banyak tahu kalau jengkel itu erat hubungannya dengan “penyakit hati”.
Beliau lantas menjawab begini : “Mangkel itu kan endapan emosi yang gak hilang. Hubungannya dekat dengan kebencian. Makanya banyak yang bilang ‘janganlah merawat kebencian’. Ada dendam bercokol di situ. Dampaknya akan dahsyat ke ‘persoalan hati’. Dan harap hati-hati dengan kosakata ini.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa mangkel itu menunjukkan nafsu yang kuat, yang sulit dikendalikan.
Mangkel beda lho dengan ‘marah’. Orang berhak marah manakala marah itu menyangkut sesuatu yang ada hubungannya dengan : jika tidak marah bakal membahayakan keselamatan banyak orang.
Atau dalam konteks yang lebih mikro, dapat merusak struktur relasi keluarga.
Dalam narasi beliau, bayangkan kalau misalnya seorang anak yang sudah dibilangin berkali-kali jangan dekat-dekat dengan lingkungan toxic (narkoboy, minum-minuman keras, misalnya) masih saja tidak diindahkan, maka seorang ayah wajib marah ke dalam situasi demikian yang sedang melanda anaknya.
Memang ‘marah’ itu ada yang wajib marah dikeluarkan dalam tindakan yang benar-benar terlihat. Atau marah pada subtitusi diam. Yang disebut terakhir itu menyangkut marah yang terkonteks sefrekuensi pemahaman intelekualitas.
Apa hubungannya dengan tasawuf?
Menurut KH. Syaiful Ulum Nawawi ketika seseorang tengah menjalani laku tasawuf, ya gak mungkinlah mangkelan.
Dalam beberapa kali pertemuan dengan KH. Syaful Ulum Nawawi, dijelaskan bahwa tasawuf itu muaranya adalah kasih sayang, welas asih .
Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan ranah welas asih tiba-tiba jadi mangkelan.
Dalam pespektif yang lebih menukik, beliau menajamkan pengertian tasawuf begini:
Tasawuf adalah suatu aliran spiritual dalam Islam yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual langsung dalam hubungan yang diharapkan akan lebih dekat dengan Allah, dan yang diharapkan berkembang ke akhlak yang mulia.
Sedangkan aspek-aspek utama tasawuf, antara lain meliputi :
Aspek pengalaman spiritual langsung, yaitu mencari kebenaran spiritual melalui pengalaman pribadi.
Selain itu, menyangkut kesadaran diri dengan mengenal diri sendiri dan berusaha melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi.
Sedangkan aspek lain, berusaha terkoneksi dengan Allah, dengan mencoba terus merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Lantas bagaimana bentuk praktik-praktik spiritualitas itu?
Di antaranya dengan meditasi : fokus pada pikiran dan hati untuk mendekatkan diri pada Allah; dzikir : mengulangi kalimat-kalimat spiritual untuk memperkuat hubungan dengan Allah; dan puasa : membersihkan jiwa dan mendekatkan diri pada Allah.
Inti utama tasawuf selain menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dengan mencintai semua makhluk, juga yang menyangkut menerima cobaan dengan sabar dan berusaha hidup sederhana.
Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik. (Amang Mawardi – Bersambung).
KAB. JEMBER– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Periode 2025-2030, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Jember, Kamis (6/3).
Kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember yang baru, Gubernur Khofifah menekankan agar segera menangkap program Quick Win Pemerintah khususnya pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.
“Kita minta kuota 40 sekolah kepada Mensos Syaifullah Yusuf, 38 untuk Kab/Kota dan 2 untuk Pemprov Jatim. Untuk yang pemprov, rencananya kami berharap satu di Kab. Malang dan satu di Kab. Jember. Harapannya dapat menurunkam angka kemiskinan yang lebih signifikan,” ungkap Khofifah.
Ia melanjutkan, Sekolah Rakyat ini nantinya memiliki format Boarding School atau Sekolah Asrama dari level SD, SMP dan SMA khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin esktrem, sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan layak serta pembentukan karakter yang lebih terpadu. Sedangkan, anggaran yang disiapkan adalah Rp 100 Miliar per sekolah, sehingga jika Jatim mendapat kuota 40 SR kita berharap total mencapai Rp 4 Triliun uang beredar di tengah tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana dukungan Pemkab dan Pemprov untuk bisa menyiapkan lahan bagi Sekolah Rakyat ini,” kata Khofifah.
Keberadaan Sekolah Rakyat ini, disebut Khofifah bukan hanya sebagai wujud pemberian akses pendidkan yang lebih luas, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi dengan membuka lebih banyak lapangan kerja di setiap daerah.
Untuk itu, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian terkait pada 9 Maret 2025 mendatang. Diantaranya akan membahas detail program Sekolah Rakyat dari Kemensos RI, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kementerian ATR BPN serta terkait Koperasi Desa Merah Putih dengan Kemendes dan Kemenkop UKM.
Selain Sekolah Rakyat, upaya peningkatan kualitas SDM di Kab. Jember diharapkan juga dilakukan dengan dukungan penuh pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan pentingnya keselarasan antara visi misi Kabupaten yang akan di breakdown dalam RPJMD, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
Dengan selarasnya RPJMD Kab, Provinsi dan RPJMN, besar harapan dapat mewujudkan Jember Baru, Maju dan Sejahtera. Dimana, beberapa karakteristik negara maju diantaranya adalah angka Indeks Pembangunan Manusia mencapai 85, tingkat kemiskinan maksimal 2% dan ekonomi Growth pada angka 9%.
“Ini semua harus jadi target bersama dari pusat hingga daerah. Semuanya harus menjadi satu kesatuan dalam mengambil policy untuk dibuat perencaan strategis dalam membuat RPJMD atau RKPD nantinya yang di breakdown dalam RAPBD,” pesan Gubernur Khofifah.
“Intinya kita ingin mengajak untuk menangkap peluang paling cepat dari daerah lainnya. Supaya kesempatan ini bisa didapatkan masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kab. Jember Tahun 2024 sebesar 4,86%. Masih berada di bawah capaian Provinsi yaitu sebesar 4.93 persen.
Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Jember tahun 2024 mencapai 70,93, yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 70,42.
Sementara, persentase penduduk miskin di Jember mengalami penurunan dari 9,51% per Maret 2023 menjadi sebesar 9,01% per Maret 2024. Dan, jumlah penduduk miskin di Jember per Maret 2024 mencapai 224,77 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 11,69 ribu jiwa, dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 236,46 ribu jiwa.
KAB. LUMAJANG– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Roadshow rangkaian prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Lumajang, Kamis (6/3).
Roadshow Sertijab Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini dimulai dari Kota Batu, Minggu (2/3). Tak sendirian, Gubernur Khofifah membagi tugas menghadiri Sertijab ini bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Adhy Karyono.
“Insya Allah seluruh prosesi Sertijab selesai hari ini, tepat 14 hari setelah pelantikan. Saya dengan bahagia dan suka cita memilih sertijab akhir di Kabupaten Lumajang,” ujar Khofifah.
Dalam Roadshow Sertijab itu juga, Gubernur Khofifah memastikan bahwa dirinya telah meminta seluruh kab/kota di Jatim untuk memfokuskan pada penyelesaian RPJMD masing-masing dalam waktu enam bulan. Ia juga mengingatkan agar program daerah selaras dengan provinsi dan nasional.
“Saya telah berpesan agar masing-masing Kab/Kota harus menyelesaikan RPJMD yang juga berseiring dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Insya Allah kita juga akan mempercepat RPJMD Provinsi selesai dalam tiga bulan supaya bisa jadi rujukan dari RPJMD Kab/Kota se-Jatim,” tegasnya.
Selain percepatan RPJMD, khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih Periode 2025-2030, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, Gubernur Khofifah menekankan program Ketahanan Daerah di Lumajang agar bersambung dengan Asta Cita kedua yaitu Ketahanan Nasional.
“Ketahanan Daerah di sini basisnya adalah ketahanan energi, pangan serta ketahanan sumber air dan irigasi yang baik,” kata Khofifah.
Guna mendukung terwujudnya Ketahanan Daerah tersebut, salah satu skemanya adalah kaitan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Probolajang. Khofifah mengatakan, SPAM tersebut harus terjalin kesepakatan antara tiga kepala daerah. Yakni, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.
“Harus final untuk kemudian kita bisa mencari opsi pendanaannya. Seperti menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Atau jika mengacu pada istilah yang dipakai Ibu Menkeu adalah Innovatife Financing atau Triple P (Public Private Partnership),” ungkap Khofifah.
Sementara, kaitan Sabo DAM, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan terlebih dulu terkait kekuatan APBD Pemprov Jatim. Jika semuanya tercukupi, bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan aliran lahar, sedimen, atau debris itu segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan sinergitas dan kebersambungan dari satu program ke yang lain dapat terus bisa memberikan peningkatan, kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Lumajang,” pungkasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah meminta Bupati dan Wakil Bupati Lumajang meningkatkan capaian yang kurang. Kemudian mempertahankan yang sudah baik. Diketahui, berdasarkan data BPS Jatim, perekonomian Lumajang Tahun 2024 mencapai 4,52 persen, berada di bawah capaian Provinsi yaitu sebesar 4,93 persen.
Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 mencapai 70,31, meningkat 0,94 poin dibanding tahun 2023 yaitu 69,37. Dan ini untuk pertama kalinya berkategori “Tinggi”.
Selain itu, data persentase penduduk miskin Lumajang per Maret 2024 sebesar 8,65 persen, turun 0,28 poin dibanding Maret 2023 sebesar 8,93 persen. Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Lumajang berkurang 2,77 ribu jiwa, dari 93,82 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 91,05 ribu jiwa per Maret 2024 atau turun sebesar 2,95 persen.
