Syaifuddin Zuhri Ajak Jurnalis Perkuat Sinergi dan Kepercayaan Publik

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. (Foto: Istimewa)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta menjaga citra positif Kota Surabaya melalui pemberitaan yang edukatif dan konstruktif.

Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan silaturahmi dengan para jurnalis yang bertugas meliput di lingkungan DPRD Kota Surabaya di rumah dinas Ketua DPRD Surabaya, Jalan Porong, Surabaya, Rabu (17/6).

Dalam sambutannya, Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Kaji Ipuk menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD seorang diri. Menurutnya, pembangunan kota membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media massa yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik.

“Saya meminta sekaligus memohon kepada seluruh kawan-kawan jurnalis yang ada di DPRD agar kita bisa bekerja sama. Membangun kota tidak bisa dilakukan sendiri, melaksanakan tugas juga tidak bisa sendiri,” ujar Kaji Ipuk.

Ia mengatakan, sejak dipercaya memimpin DPRD Surabaya, dirinya terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga kalangan jurnalis.

Syaifuddin Zuhri bersilaturahmi dengan para jurnalis di Rumah Dinas Ketua DPRD Surabaya Jalan Porong Surabaya, Rabu (17/6). (Foto: Istimewa)

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat harus diselesaikan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pihak terkait sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam konteks jurnalistik, Kaji Ipuk berharap media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memberikan kritik, masukan, dan saran yang konstruktif. Namun demikian, ia menilai bahwa pemberitaan juga harus mampu menghadirkan edukasi kepada masyarakat.

“Jurnalis adalah edukasi. Kalau ada yang kurang baik, sampaikan seperti apa kekurangannya. Kalau ada yang baik, sampaikan juga hal-hal baik tersebut. Kita harus mendominasi hal-hal yang baik untuk menjadi edukasi bagi masyarakat,” katanya.

Kepercayaan Publik Harus Dijaga

Politisi  senior PDI Perjuangan itu menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, seluruh pihak harus berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang baik dan transparan.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam sistem penyelenggaraan negara. Apabila kepercayaan publik terus menurun, maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemerintahan juga akan ikut melemah.

“Konstitusi menjadi syarat penting dalam pelaksanaan kenegaraan. Karena itu, bagaimana kita membangun suasana yang baik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara juga baik,” ujarnya.

Menurutnya, peran media sangat penting dalam membangun persepsi publik terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, ia berharap pemberitaan tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga memberikan ruang terhadap berbagai upaya perbaikan dan capaian yang telah dilakukan.

“Mungkin ada kekurangan dari teman-teman DPRD dalam melaksanakan tugas. Untuk itu saya meminta maaf. Kita semua adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun kota ini menjadi lebih baik,” katanya.

Profesionalisme dan Penataan Sistem DPRD

Dalam kesempatan tersebut, Kaji Ipuk juga menyinggung pentingnya profesionalisme di lingkungan Sekretariat DPRD (Sekwan). Ia menekankan bahwa Sekwan harus menjadi institusi yang mandiri, profesional, dan mampu menjadi dapur administrasi DPRD secara optimal.

Menurutnya, seluruh aktivitas kelembagaan harus terdokumentasi dengan baik, mulai dari administrasi surat-menyurat hingga pelaksanaan program kerja. Dokumentasi tersebut penting sebagai rekam jejak institusi sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

“Sekwan harus mandiri, profesional, dan menjadi dapur DPRD. Dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang sangat utama agar semua rekam jejak pekerjaan terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa akses ke lingkungan Sekretariat DPRD nantinya akan ditata lebih profesional agar kinerja pegawai tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas di luar kepentingan kelembagaan.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sementara pemerintah kota bertugas sebagai pelaksana program pembangunan.

“Maka tidak ada yang paling dominan. Yang ada adalah kerja bersama secara profesional,” ujarnya.

Pokja Wartawan Jadi Wadah Komunikasi

Untuk memperkuat koordinasi antara DPRD dan insan pers, Kaji Ipuk menegaskan pentingnya keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan DPRD sebagai wadah komunikasi resmi.

Ia mengusulkan agar setiap wartawan yang melakukan aktivitas peliputan di lingkungan DPRD dapat terdata melalui mekanisme yang jelas dan profesional melalui Pokja.

Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan komunikasi antara anggota DPRD dengan wartawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan profesional.

“Kalau ada wartawan yang masuk ke DPRD, nanti diarahkan melalui resepsionis dan berkoordinasi dengan Pokja. Saya yakin kalau melalui Pokja, legalitas dan identitas teman-teman wartawan juga jelas sehingga komunikasi menjadi lebih nyaman,” katanya.

Kaji Ipuk menilai Pokja dapat menjadi pusat koordinasi yang mampu menampung berbagai aspirasi, hambatan, maupun harapan dari para jurnalis yang bertugas di lingkungan DPRD.

“Kalau ada hambatan, ada harapan, atau ada persoalan, bisa dimonitor melalui Pokja. Jadi era sekarang adalah era bersatu. Tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

Pers dan DPRD Harus Bersinergi Bangun Surabaya

Lebih lanjut, Kaji Ipuk menegaskan bahwa kritik terhadap DPRD tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi. Namun ia berharap kritik tersebut tetap diarahkan untuk tujuan yang lebih besar, yakni membangun Surabaya dan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat.

Menurutnya, dominasi narasi negatif secara berlebihan berpotensi mengikis patriotisme dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kalau didominasi kejelekan, maka sama saja kita menggerus patriotisme dan rasa kebangsaan. Kritik boleh, saran boleh, tetapi tujuan akhirnya adalah edukasi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, media memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi karena menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Jurnalistik adalah lembaga yang sangat strategis. Tanpa jurnalis, apa pun yang dilakukan pemerintah maupun DPRD tidak akan bisa dipahami dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Ketua DPRD Surabaya mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga persahabatan, profesionalisme, serta semangat kebersamaan dalam membangun Kota Pahlawan.

“Saya tidak ingin mengedepankan diri pribadi. Ini adalah tugas kelembagaan yang tidak mungkin saya jalankan sendiri. Karena itu saya mengajak semuanya untuk berjalan bersama-sama melaksanakan aktivitas demi Surabaya yang lebih baik,” tegasnya. (Andra Jatmiko)