Machmud: Surabaya Idealnya Punya Tujuh Dapil

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Mochammad Machmud. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya sekaligus Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menilai penambahan jumlah dapil menjadi solusi untuk memperkuat keterwakilan masyarakat di parlemen.

Ditemui usai rapat pada Selasa (9/6), Machmud mengatakan, dari lima dapil yang saat ini berlaku di Surabaya, idealnya dilakukan pemekaran menjadi tujuh dapil. Menurutnya, luas wilayah dan banyaknya kecamatan dalam satu dapil menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terlayani secara optimal oleh wakil rakyat yang terpilih.

“Saya kebetulan berasal dari Dapil 5. Di dapil ini ada sembilan kecamatan, mulai Asemrowo, Tandes, Benowo, Pakal, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Dukuh Pakis hingga Wiyung. Wilayahnya sangat luas dan karakteristik masyarakatnya beragam,” kata Machmud.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat anggota dewan kesulitan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Akibatnya, sejumlah kawasan dinilai kurang mendapatkan perhatian dan representasi politik yang maksimal.

“Kalau politisinya harus berkeliling untuk menyerap aspirasi rakyat, ada beberapa wilayah yang akhirnya tidak terwakili secara optimal. Yang dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.

Machmud menegaskan, tujuan utama pemekaran dapil bukan untuk kepentingan partai politik, melainkan untuk mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyatnya. Dengan cakupan wilayah yang lebih kecil, anggota DPRD dinilai akan lebih mudah menjangkau konstituen dan memahami persoalan di masing-masing kawasan.

Sebagai gambaran, ia mengusulkan Dapil 5 yang saat ini mencakup sembilan kecamatan dapat dipecah menjadi dua wilayah. Misalnya, satu dapil terdiri atas Tandes, Benowo, Pakal, Sambikerep dan Lakarsantri, sedangkan dapil lainnya mencakup Lakarsantri, Dukuh Pakis, Karangpilang dan Wiyung. Sementara Kecamatan Asemrowo dinilai lebih cocok bergabung dengan kawasan Pabean Cantikan karena memiliki karakteristik sosial yang serupa.

“Wilayah utara juga bisa dipetakan berdasarkan kesamaan karakter masyarakatnya. Misalnya Pabean Cantikan, Kenjeran, Bubutan dan Semampir dapat berada dalam satu dapil,” jelasnya.

Selain pemekaran dapil, Machmud juga menyoroti potensi penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jumlah anggota DPRD dapat bertambah apabila jumlah penduduk telah memenuhi syarat tertentu.

Menurut dia, Surabaya berpotensi menambah lima kursi DPRD sehingga total anggota dewan menjadi 55 orang. Penambahan kursi tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan representasi masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Surabaya berpotensi menambah lima kursi menjadi 55 anggota DPRD,” katanya.

Machmud mencontohkan Kecamatan Tambaksari yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan konversi kursi, Tambaksari disebut berpotensi memperoleh hingga delapan kursi DPRD dan bahkan layak menjadi satu dapil tersendiri.

“Bisa saja Tambaksari menjadi dapil sendiri karena potensi kursinya mencapai delapan. Kalau digabung dengan kecamatan lain, banyak aspirasi masyarakat yang berpotensi tidak terakomodasi secara maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, Machmud menegaskan bahwa pemekaran dapil tidak semata-mata menguntungkan partai politik tertentu. Menurutnya, manfaat terbesar justru dirasakan masyarakat karena akses terhadap wakil rakyat menjadi lebih dekat dan efektif.

“Yang paling diuntungkan dari pemekaran dapil ini adalah masyarakat. Keterwakilan rakyat akan semakin baik karena hubungan dengan anggota DPRD menjadi lebih dekat,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)