Mengakhiri Paradoks Ekonomi Dengan Akselerasi Pemerataan (Bag-2)

Tapi kritik tanpa apresiasi atas implementasi yang sedang berjalan adalah jenis cynicism yang tidak produktif. Indonesia membutuhkan kedua-duanya: ambisi besar dan eksekusi hati-hati.

Oleh: Anang Fahmi

KEMPALAN: Jaminan sosial tidak perlu espensif kalau well-designed. It’s not about “iPhone budget versus Nokia price” – it’s about smart design. Indonesia’s experience dengan targeted transfer programs menunjukkan we can stretch limited resources melalui good program design.

Reforma Agraria dan Political Will

Ini adalah area paling sulit, bukti UUPA 1960 gagal. Oligarki Indonesia memang menguasai tanah dan political system. Reforma agraria butuh political will yang benar-benar intense. 

Namun, 2027 beda dengan 1960 atau bahkan 1997. Indonesia sekarang punya lebih kuat media scrutiny, civil society organization, dan – yang paling penting – electoral mechanism yang competitive. Oligarki still powerful, tapi tidak absolute. Petani kecil sekarang punya voice melalui internet dan social media. 

KEM PPKF 2027 tak menjanjikan revolution, tapi inclusive growth melalui targeted land redistribution dalam Klaster Ekonomi Kerakyatan.

Ini adalah realistic approach – yang tidak mengubah struktur total, tapi gradually expanding productive base para small holders. Ini sejalan dengan what worked di Taiwan dan Korea merupakan: gradual land reform, bukan communist-style total redistribution.

Peta dan Pola Potensi Konflik Politik

Konflik Pertama: Kecepatan vs Prudence

Ada tekanan untuk ekspansi cepat jaminan sosial. RUU ingin melakukan coverage universal. Tapi tax ratio Indonesia hanya 10% PDB – sedangkan negara Nordik 40-50%. Kerangka 2027 tidak mengatakan “tidak”, ia mengatakan “bertahap”. Defisit ditargetkan 1,8-2,4% PDB – tidak boros, tapi juga tidak ketat. Ini adalah navigasi politis yang sulit, tapi logis.

Konflik Kedua: Peran Negara vs Mekanisme Pasar

BUMN sebagai “sokoguru” ekonomi adalah simbolik Pasal 33 UUD 1945. Tapi, kritik soal efisiensi BUMN valid. Solusinya bukan “hapus BUMN” atau “BUMN semuanya”, melainkan: reforma governance BUMN, penghapusan nepotisme dalam pengisian direksi, dan KPI yang ketat.

Kerangka 2027 melalui Danantara Indonesia (developmental state investment vehicle) justru mencoba synthesis ini – investasi strategis dengan profit motive.

Konflik Ketiga: Stabilitas Moneter vs Kompetitif

Kurs tetap adalah mimpi lama Indonesia, tapi sudah dibuktikan salah dalam 1997. Kerangka 2027 tidak memaksakan kurs tetap, tapi targeting. Target kurs 16.800-17.500 adalah rentang wajar, bukan fixed peg. Ini belajar dari sejarah, bukan mengulanginya.

Kerangka 2027: Responsif, Bukan Defensif

Inilah yang patut diapresiasi: Kerangka Ekonomi 2027 tidak menolak kritik, tetapi  menjawabnya dengan data, tempo, dan realitas.

Alih-alih RUU yang mengatakan “semua sekaligus”, pemerintah fokus pada 8 klaster PKPN yang terukur – Pangan, Energi, Hilirisasi, Kesehatan, Pendidikan, Penurunan Kemiskinan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur. Ini adalah diagnostic approach yang Dani Rodrik (ekonom Harvard) yang rekomendasikan: identifikasi bottleneck, buat policy targeted.

Reforma agraria ada dalam Klaster Ekonomi Kerakyatan. Tidak dengan satu UU besar, tapi dengan program inklusif.

Jaminan sosial ada dalam Klaster Kesehatan – tapi dengan revenue mobilization yang realistis. BUMN ada dalam ekosistem Danantara dan Dewan Koordinasi Kebijakan Makro – bukan laissez-faire, tapi juga bukan state capture.

Dari Gagasan ke Eksekusi

Pemerintah Prabowo tidak mengklaim ekonomi Indonesia sempurna. Target 5,8-6,5% pertumbuhan, 6-6,5% pengangguran, 0,362-0,367 rasio gini adalah ambisius tapi terukur. Yang membedakan adalah: kerangka ini berbasis pada fundamental solid (inflasi rendah, cadangan devisa cukup, surplus dagang konsisten) dan tempo realistis.

Kritik akademis tentang RUU Perekonomian Nasional membawa nila – ia bisa mencegah pemerintah terlalu ambisius dan terlupa dengan constraint riil.

Tapi kritik tanpa apresiasi atas implementasi yang sedang berjalan adalah jenis cynicism yang tidak produktif. Indonesia membutuhkan kedua-duanya: ambisi besar dan eksekusi hati-hati.

Itu yang sedang dilakukan Kerangka 2027. Mari kita jaga, cermati dan dukung.

*) Anang Fahmi, Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.