Mengakhiri Paradoks Ekonomi Dengan Akselerasi Pemerataan (Bag-1)

Ini adalah diagnostic approach yang recommend – identify binding constraints, target intervention. Program seperti PKH (conditional cash transfer) Indonesia yang sudah proven work dengan cost efficiency tinggi. 

Oleh: Anang Fahmi

KEMPALAN: Pidato telah dilakukan. Target telah disampaikan. Paradigma soal perubahan pada “jati diri” telah mulai dikerjakan.

Tetapi, ada keunikan dalam dinamika ekonomi Indonesia: ketika pemerintah mempersiapkan strategi makro yang terstruktur – dengan disiplin fiskal yang ketat, target pertumbuhan ambisius, dan 8 klaster prioritas nasional – kritikus akademis justru fokus pada “apa yang belum dilakukan” daripada mengevaluasi “apa yang sedang dikerjakan”.

Ironi ini bukan sekadar debat teknis, melainkan peta potensi konflik politik yang perlu dipahami dengan design thinking yang jernih.

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2027 menampilkan roadmap yang responsif.

Bersamaan itu, kritik terhadap RUU Perekonomian Nasional telah mengangkat kekhawatiran serius. Namun di sinilah letak masalahnya: kedua dokumen itu sebenarnya tidak bertentangan – malah saling melengkapi jika dipahami dengan benar.

Sebab, keduanya menyepakati bahwa memeratakan ekonomi menjadi target, cita-cita dan solusi yang harus disegerakan. Dengan akselerasi ini, keduanya dalam koridor konstitusi.

Memetakan Problem dan Solusi

Kerangka kerja 2027 menjadi jangkar penting untuk memulihkan kepercayaan, namun eksekusi tetap menjadi penentu utama keberhasilan. Dengan pendekatan analisis pemetaan dan mitigasi, ada tiga lapis problem yang perlu diidentifikasi:

(1) Problem factual – kondisi ekonomi Indonesia 2026; (2) Problem politis –persepsi dan kepercayaan stakeholder; (3) Problem implementasi – gap antara policy dan eksekusi. Kerangka 2027 sudah merespons layer pertama dengan data solid.

Pertumbuhan ekonomi Q1 2026 mencapai 5,61% (tertinggi di G20), inflasi terkendali 2,42%, cadangan devisa 146,2 miliar USD. Ini bukan hype – ini fakta. Target 2027 yang konservatif (5,8-6,5%) justru menunjukkan pemerintah tidak kehilangan akal.

Sebaliknya, kritik akademis tentang kurs tetap, BUMN yang tidak efisien, dan reforma agraria tanpa political will – itu adalah warning legitimate tentang layer dua dan tiga.

Kurs Tetap: Kerangka 2027 Tidak Mengulangi 1997

RUU Perekonomian Nasional memberlakukan “kurs tetap” dan menghubungkan dengan disaster ekopol 1997. Tetapi, KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) 2027 tidak menargetkan “kurs tetap melainkan targeting” – ia menargetkan Rp 16.800-17.500 per USD, yang mengikuti paham floating band, bukan hard peg.

Perbedaan ini penting. Floating band memallow market discovery price sambil provide predictability untuk business. Ini berbeda sama sekali dengan 1997 ketika rupiah dijaga artificial pada 2.450 sampai semua cadangan devisa habis.

Paul Krugman menjelaskan tentang “bom waktu” dan mengakui bahwa managed float adalah middle ground yang legitimate. Rupiah hari ini adalah Rp 16.500 (Mei 2026).

Target Rp 16.800-17.500 adalah sangat reasonable – hanya 1.8-6% depreciation dari current rate. Ini menunjukkan not panicking, tapi realistic about external headwinds. Ini adalah competent macroeconomic management, bukan repeating 1997.

Jaminan Sosial: Tax Ratio Bukan Hambatan Mutlak

Tax ratio Indonesia 10% dari PDB – jauh dari Nordik’s 40-50%. Namun, ini bukan alasan untuk tidak expand social protection. Ini adalah alasan untuk menjadi surgical.

KEM PPKF 2027 tidak mengatakan “universal free everything“. Sebaliknya, ia focus pada targeted programs: healthcare untuk poor, education subsidy untuk rural areas, pension supplements untuk elderly.

Ini adalah diagnostic approach yang recommend – identify binding constraints, target intervention. Program seperti PKH (conditional cash transfer) Indonesia yang sudah proven work dengan cost efficiency tinggi. 

Sementara untuk revenue mobilization, KEM PPKF menargetkan peningkatan tax ratio dari 10% menjadi 11.82-12.40% dari PDB.

Ini feasible melalui tax administration improvement dan closing loopholes – yang adalah standard IMF advice. (Bersambung Bag-2)

*) Anang Fahmi, Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.