Ketua DPRD Surabaya: Program MBG Tetap Jalan, Pengawasan Harus Diperketat

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri angkat bicara terkait insiden dugaan keracunan massal yang dialami sejumlah siswa di Surabaya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5).

Ditemui di ruang kerjanya di DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa program MBG harus tetap berjalan karena merupakan program strategis pemerintah yang memiliki tujuan baik bagi pemenuhan gizi anak. Namun demikian, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas dan pengawasan makanan yang dibagikan kepada siswa.

“MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar tidak terjadi kembali,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini pengawasan yang dilakukan di tingkat sekolah kemungkinan masih sebatas pemeriksaan kasat mata, seperti memastikan makanan tidak basi atau berbau. Padahal, kata dia, aspek higienitas makanan tidak cukup hanya dinilai dari kondisi fisik makanan semata.

“SOP mungkin selama ini hanya melihat basi atau tidak. Tapi apakah itu sudah memenuhi unsur higienis atau tidak mengandung sesuatu yang bisa menyebabkan keracunan, itu yang jadi PR,” katanya.

Dia menilai insiden ini berpotensi memunculkan ketakutan di kalangan orang tua dan siswa terhadap program MBG apabila tidak segera dilakukan pembenahan serius.

“Kalau ini terus bergulir, orang tua dan anak-anak bisa takut mengonsumsi makanan dari MBG. Padahal program ini tujuannya baik,” ucapnya.

Syaifuddin juga mengapresiasi respons cepat dari pihak sekolah dan tenaga kesehatan saat insiden terjadi. Namun, ia menekankan kejadian tersebut harus menjadi catatan penting bagi seluruh penyelenggara MBG untuk memperketat pengawasan kelayakan makanan.

Terkait kemungkinan pemanggilan atau inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia menyebut DPRD akan lebih dahulu melakukan koordinasi melalui Komisi D yang membidangi kesehatan dan pendidikan.

“Nanti kita dorong Komisi D untuk segera melakukan koordinasi dan mencari tahu sejauh mana ini bisa terjadi dan jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” harap Syaifuddin.

Selain evaluasi terhadap dapur penyedia MBG, DPRD juga mendorong penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), terutama di sekolah yang lokasinya jauh dari rumah sakit.

“Pertolongan pertama harus diperkuat. Dinas terkait nanti kita minta mengaktifkan UKS agar ketika terjadi sesuatu ada prioritas penanganan medis untuk keselamatan anak-anak,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan penghentian sementara operasional pihak penyedia makanan yang diduga terlibat, Syaifuddin menilai langkah pemeriksaan cepat perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi kuat sebagai penyebab keracunan.

Namun, ia mengingatkan penyebab pasti kejadian tersebut masih harus dipastikan melalui investigasi teknis. Sebab, menurutnya, kondisi fisik setiap anak berbeda-beda.

“Kita belum tahu apakah keracunan ini benar-benar diakibatkan MBG atau faktor lain. Tapi yang paling utama adalah keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Ia juga membuka peluang pembentukan saluran pengaduan atau hotline pelaporan sebagai bagian dari pengawasan program MBG. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh program yang dijalankan tetap mengutamakan aspek keselamatan masyarakat. “Keselamatan itu yang paling utama,” pungkasnya. (Andra Jarmiko)