Penaklukan Indonesia Tak Perlu Perang, Oligarki Jadi Jalur Masuk Kapitalisme Global

Terakhir, juga perlu menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas guna meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tekanan global.

Oleh: Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom

KEMPALAN: Penaklukan terhadap negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) kini tidak lagi dilakukan melalui perang terbuka, melainkan melalui mekanisme ekonomi dan politik yang halus namun sistemik.

Kekuatan kapitalisme global justru lebih efektif menggunakan pendekatan non-militer untuk menguasai negara dengan potensi besar seperti Indonesia.

Dalam praktiknya, pengaruh tersebut kerap dimulai dari pendekatan langsung kepada elit melalui berbagai bentuk fasilitas dan keuntungan pribadi.

Mulai dari pemberian proyek, komisi, hingga akses bisnis dan jabatan strategis, semua itu berujung pada apa yang disebut sebagai state capture, yakni ketika kebijakan negara perlahan dikendalikan oleh kepentingan tertentu.

Di sisi lain, pendekatan yang lebih halus juga dijalankan melalui jalur diplomasi lunak. Pemberian beasiswa, penghargaan internasional, hingga berbagai bentuk kerja sama budaya menjadi instrumen untuk membangun kedekatan dengan para pengambil kebijakan.

Dalam jangka panjang, hubungan ini dinilai mampu memengaruhi arah kebijakan publik secara tidak langsung.

Namun, faktor yang paling menentukan justru datang dari dalam negeri sendiri, yakni peran oligarki domestik. Pengusaha besar kerap menjadi penyokong utama pembiayaan politik, baik dalam pemilu maupun pilkada.

Sebagai imbalannya, mereka memperoleh akses terhadap proyek negara, konsesi sumber daya alam, hingga regulasi yang menguntungkan.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tingginya biaya politik, yang membuat banyak kandidat bergantung pada dukungan finansial kelompok tertentu. Maka akibatnya, independensi pemimpin menjadi lemah sejak awal.

Dalam situasi seperti ini, maka kebijakan publik rawan dibajak oleh kepentingan pemodal, bukan lagi sepenuhnya untuk rakyat.

Lemahnya institusi penegak hukum serta terbatasnya pengawasan public, serta budaya patronase dan relasi balas jasa yang masih kuat memperparah situasi, sehingga praktik-praktik tersebut terus berulang dan mengakar.

Dampaknya, tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan yang cenderung pro-elit, tetapi juga pada pola ekonomi yang masih bertumpu pada eksploitasi SDA tanpa nilai tambah yang signifikan. Di sisi lain, kebocoran anggaran dan praktik korupsi semakin memperlebar ketimpangan sosial.

Dalam konteks itu, ia menilai Indonesia sekarang ini menghadapi persoalan yang bersifat struktural. Sistem politik yang dibiayai oligarki, model ekonomi ekstraktif, serta melemahnya fungsi pengawasan membuat negara berada dalam posisi rentan.

Penaklukan itu tidak selalu terlihat. Tetapi justru di situlah bahayanya, karena terjadi secara perlahan dan sistemik.

Untuk keluar dari situasi tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari menurunkan biaya politik, memperkuat lembaga penegak hukum, hingga dengan mengurangi dominasi oligarki dalam sistem demokrasi.

Terakhir, juga perlu menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas guna meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tekanan global.

Kalau pemimpin memberi teladan, negara akan dihormati. Itu kunci agar kita tidak mudah ditekan oleh kekuatan luar.

*) Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom, Mahasiswa S3 Ilmu Politik UNAS, Mantan Anggota DPR/MPR RI, Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute