Wahai Ummat Islam: Apa Maumu?

Politik dagang sapi merupakan konsekuensi logis dari Konstitusi Pasar Sapi UUD 10/8/2002. Jagad politik menjadi arena ngglembuk, nggendam dan nyopet rakyat oleh para bandit, badut dan bandar-blantik politik.

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Setelah para ulama lurus dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa menyepakati UUD 18/8/1945, bangsa Indonesia disibukkan oleh ulah penjajah anyg tidak pernah mau berhenti menjajah bangsa ini.

Pada Nopember 1945, atas fatwa Resolusi Jihad, terjadi pertempuran sengit di Surabaya sehingga menewaskan Brigjen Mallaby dan Brigjen Guy Loder-Symonds. Ini telah menyulut kemarahan NICA.

Sejak pertempuran Surabaya itu, Pasukan Belanda yang telah membonceng NICA melakukan aksi-aksi militer untuk melakukan penertiban dan juga pengamanan sehingga terjadi rangkaian perlawanan di berbagai front.

Terjadi serangkaian perundingan karena pemerintah RI tidak pernah menyerah, terutama disemangati oleh gerilya Panglima Soedirman. Perang mempertahankan kemerdekaan ini akhirnya berpuncak pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir 1949 yang melahirkan RIS dengan UUD RIS.

RIS kemudian dikoreksi oleh PM. Natsir sehingga kita kembali menjadi NKRI pada 17/8/1950 dan menggunakan UUD Sementara. Berdasarkan UUDS 1950 inilah kita berhasil melaksanakan Pemilu 1955.

PNI, Masyumi, PKI dan NU tampil menjadi pemenang Pemilu ini. Konstituante hasil Pemilu 1955 ini berusaha menyusun UUD baru. Setelah perdebatan panjang selama beberapa tahun, akhirnya konstituante menemui jalan buntu.

Bung Karno kemudian mengambil terobosan hukum dengan menyatakan Dekrit Kembali ke UUD 18/8/1945 dengan Piagam Jakarta sebagai konsiderans Dekrit.

Karena kedekatannya dengan PKI yang makin populer, juga dukungan USSR dan RRC, Bung Karno menafsirkan UUD 18/8/1945 sebagai Nasakom.

Pimpinan Masyumi banyak yang dipenjara, dan akhirnya terpaksa membubarkan diri. Terbukti kemudian bahwa ini adalah kesalahan politik terbesar Soekarno yang kemudian menjatuhkannya usai G30S/PKI.

Islam di era Orde Baru diperlakukan sebagai bahaya laten bersama komunisme. Ini jelas karena tekanan AS yang memaksakan ekonomi liberal di Indonesia. UU PMA menggelar jalan lebar bagi investasi asing di sektor strategis seperti tambang dan migas.

Padai akhir pemerintahan Soeharto, berkembang kapitalisme kroni yg disebut erstatz capitalism oleh Kunio. Di penghujung kekuasaannya, Soeharto makin dekat dengan ummat Islam melalui ICMI.

Tapi kedekatan ummat Islam dengan kekuasaan diakhiri oleh gerakan reformasi 1998 oleh kaum sekuler radikal liberal maupun kiri dengan memperalat kaum nasionalis sebagai useful idiots.

Bahkan setelah peristiwa 9/11 WTC New York narasi islamophobia makin meluas: ummat Islam dituding anti-NKRI bahkan anti-Pancasila, padahal Pancasila sudah dikubur di bawah kaki kaum reformis melalui penggantian total UUD 18/8/1945 dengan UUD 10/8/2002.

Kapitalisme semu ala Orde Baru berkembang pesat menjadi kapitalisme penuh dalam bentuknya yang paling rakus pada era Joko Widodo. Mimpi demokrasi berbuah duitokrasi.

Prabowo Subianto yang 4 kali kalah dalam pilpres, akhirnya berhasil menjadi president elect dalam Pilpres 2024 melalui dagang sapi dengan elit parpol, termasuk Jokowi. 

Politik dagang sapi merupakan konsekuensi logis dari Konstitusi Pasar Sapi UUD 10/8/2002. Jagad politik menjadi arena ngglembuk, nggendam dan nyopet rakyat oleh para bandit, badut dan bandar-blantik politik.

Agenda besar Prabowo adalah membebaskan NKRI dari cengkraman Paradoks Indonesia: Rakyat yang miskin di negeri yang kaya.

Platform resmi Partai Gerindra yang didirikannya adalah UUD 18/8/1945 yang pelaksanannya secara ekonomi mengikuti gagasan besar sosialisme ayahnya sendiri, Soemitro Djojohadikoesoemo. Prabowo menyebutnya transformasi, bukan revolusi.

Setelah lama dipinggirkan secara politik selama 50 tahun lebih, tokoh-tokoh Islam pelanjut Natsir mengalami kegalauan dan kegamangan dalam menyikapi agenda transformasi Prabowo.

Selera dan ketrampilan politik kaum sosialis ternyata lebih tinggi daripada para pelanjut Natsir.

Padahal dalam periode kepemimpinan Prabowo ini adalah periode terbaik ketika stigmatisasi Islam anti-NKRI dan anti-Pancasila justru makin menipis: ummat Islam justru harus membersamai Prabowo untuk lepas dari pliket Jokowi dan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak UUD 10/8/2002 berlaku.

Prabowo dalam posisi yang sulit, sementara waktu tidak berpihak padanya. Alih-alih membantunya untuk menyelesaikan Paradoks Indonesia ini, masih banyak aktivis Islam justru sibuk menjadikannya sebagai sasaran kritik yang gaduh, dan musuh yang harus dijatuhkan sebelum waktunya.

Kesulitan yang dihadapi Prabowo bersifat sistemik di saat geopolitik dunia sedang mengalami perubahan-perubahan besar.

Kini tiba saatnya ummat Islam mengambil peran sejarah: belajar memerintah dan berkuasa sehingga sosialisme Soemitro diberi warna Moh. Hatta dan BJ Habibie, serta Tjokroaminoto supaya membawa Garuda lepas dari mulut Naga dan kaki Gajah.

*) Daniel Mohammad Rosyid, @Rosyid College of Arts, Guru Besar Departemen Teknik Kelautan ITS, PTDI Jawa Timur

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.