Pendaratan Marinir dan Pasukan Amfibi ke Iran: Antara Kepanikan Politik Amerika dan Risiko Militer di Selat Hormuz

Sekali lagi, jika Trump memaksakan syahwat kekuasaannya tanpa perhitungan jitu, tampaknya ia hendak membangun tembok ratapan di pesisir Teluk Persia berbahan mayat-mayat serdadunya.

Oleh: Ichsanuddin Noorsy dan M Arief Pranoto

KEMPALAN: Panik dan kewalahannya Presiden AS ke-47 Donald J Trump atas keputusan Iran menutup Selat Hormuz terlihat jelas. Trump meminta sekutu NATO mendukung AS dalam membuka jalur sempit itu.

NATO, katanya, menghadapi masa depan yang buruk jika Sekutu AS gagal membuka Selat Hormuz. Selain itu Trump juga menyerukan kepada Prancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan China untuk bergabung dalam upaya bersama membuka jalur sempit itu.

Hal ini diberitakan Financial Times, 16 Maret 2026 di bawah judul “Donald Trump warns NATO faces very bad future if allies fail to help US in Iran”.

Dalam ungkapan lain, Trump mengajak sekutu NATO dan China untuk memerangi Iran di Selat Hormuz. Trump ingin mengubah posisi Selat Hormuz dari kekuasaan Iran menjadi di bawah pengendalian multilateral.

Sebelumnya, Trump mewacanakan pengerahan pasukan marinir dan amfibi AS ke kawasan sekitar Iran, khususnya ke jalur sempit itu. Wacana ini telah memantik perdebatan strategis di kalangan analis geopolitik dan militer.

Pilihan menggunakan kekuatan marinir ini mengiringi opsi invasi darat yang dipandang memiliki risiko sangat besar (baca dua tulisan kami sebelumnya: (1) Dilema Amerika Memerangi Iran di Darat; (2) Invasi Darat ke Iran: Potensi Bunuh Diri Massal Militer Amerika).

Sejumlah laporan menyebut, kemungkinan opsi dan pendekatan berbeda, yakni operasi pendaratan terbatas oleh marinir dan pasukan amfibi akan dilakukan agar dunia memandang AS sebagai negara dengan kekuatan militer prima mampu mengatasi masalah yang dibuatnya sendiri.

Trump juga tidak ingin berbagai kalangan global memvonis AS merupakan penyebab utama krisis energi sebagai dampak AS dan Israel memerangi Iran. Dunia merasakan, krisis energi global akan berdampak pada sektor lain sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan menurun.

Jika wacana itu dilaksanakan, langkah taktis ini mencerminkan dinamika militer, politik, dan psikologis yang lebih luas terutama karena mengundang sekutu NATO dan negara lain terlibat.

Pertanyaannya sederhana, “Apakah pendaratan amfibi dan keterlibatan negara lain menjadi solusi strategis, atau justru membuka risiko eskalasi yang lebih besar? Mengapa permintaan PBB untuk de-eskalasi perang tidak didengar?”

Dilema Amerika: Dari Serangan Udara dan Invasi Darat ke Operasi Terbatas oleh Marinir

Dalam berbagai analisis militer klasik, invasi darat terhadap negara sebesar Iran selalu dipandang sebagai operasi yang berisiko tinggi. Iran memiliki luas wilayah sekitar 1,65 juta km² dengan topografi yang kompleks: gurun luas, pegunungan, dan wilayah urban padat. Kondisi ini menjadikan operasi militer konvensional sangat sulit dan berat dijalani.

Selain faktor cuaca, medan, musuh (cumemu) dalam genggaman “tuan rumah”, tentunya, kekuatan militer Iran juga relatif besar. Menurut berbagai estimasi lembaga pertahanan internasional seperti International Institute for Strategic Studies, Iran memiliki sekitar 610.000 – 650.000 personil militer aktif terdiri atas 350.000 pasukan cadangan, serta jaringan milisi regional yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Dengan skala tersebut, invasi darat skala penuh oleh AS akan membutuhkan ratusan ribu pasukan. Situasi ini mengingatkan pada operasi militer besar seperti Iraq War, yang pada puncaknya melibatkan lebih dari 170.000 tentara AS. Karena itu, sebagian analis menilai, opsi invasi darat ke Iran memang sulit diwujudkan secara realistis.

Spekulasi Pengerahan Marinir

Dalam skenario alternatif, AS dapat menggunakan kelompok tempur amfibi yang biasanya membawa sekitar 2.000 – 4.000 marinir. Kapal serbu amfibi seperti USS Tripoli dirancang untuk operasi semacam ini, termasuk pendaratan pasukan, helikopter tempur, dan membawa pesawat F‑35B.

Namun, dalam doktrin militer klasik, operasi pendaratan entah infanteri ataupun amfibi biasanya dilakukan setelah wilayah target kacau balau atau minimal porak-poranda, serta superioritas udara dan laut ada pada pihak penyerang.

Tanpa kondisi tersebut, pendaratan pasukan di wilayah yang masih dipertahankan kuat oleh musuh sungguh sangat berbahaya. Ini sama dengan perang untuk kalah.

Sejarah mencatat bahwa operasi pendaratan militer yang gagal berujung pada kerugian besar. Salah satu contoh adalah Gallipoli Campaign (1915-1916), di mana pasukan Sekutu mengalami kerugian besar ketika mencoba mendarat di wilayah yang dipertahankan kuat oleh Turki Utsmani.

Atau, petualangan Amerika di Irak dan Afghanistan (2001-2021), dan seterusnya. Demikian juga jika melihat bagaimana peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Invasi darat Sekutu gagal menundukkan Indonesia.

Selat Hormuz: Titik Strategis yang Sangat Sensitif

Setiap operasi militer di sekitar Iran hampir pasti berkaitan dengan Strait of Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia. Sekitar 20 persen lebih perdagangan minyak global melewati selat ini setiap hari. Karena itu, kawasan tersebut dipantau secara militer oleh berbagai negara.

Selama bertahun-tahun, Iran mengembangkan strategi asymmetric naval warfare melalui penyerbuan dan pengepungan kapal cepat bersenjata rudal, ranjau laut, drone laut, kapal selam kecil, dan lain-lain.

Strategi ini dirancang dalam rangka menghadapi armada besar secara tidak simetris. Dan dalam berbagai latihan militer, IRGC sering menekankan taktik “swarm attack”, yaitu serangan berkelompok kapal cepat terhadap kapal perang yang lebih besar.

Karena faktor geografis yang sempit – lebar jalur pelayaran hanya sekitar 30-an km di titik tersempit – Selat Hormuz sering dinilai sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap eskalasi militer.

Justru dengan keberadaan selat secara alami tersebut, Iran mengoptimalkan kedaulatannya di jalur itu. Tak ada hukum internasional yang dilanggar. Jika Iran menutupnya, itu merupakan wujud kedaulatan Iran.

Tidak ada yang dapat memaksa, walau Beijing diminta Washington bicara dengan Teheran. Iran menggunakan selat ini sebagai senjata, dan itu haknya. Jadi, saat AS dan sekutunya memaksa Iran untuk membukanya kembali dan terpenuhi – hal itu akan menunjukkan Iran tidak berdaulat.

Ini mustahil bagi bangsa Arya yang mempunyai pengalaman panjang dalam soal pergumulan antar-negara. Iran adalah bangsa petarung yang sadar apa arti harkat dan martabat bangsa.

Dimensi Moral dalam Peperangan

Selain faktor militer, perang modern juga dipengaruhi oleh moral pasukan dan persepsi politik. Pasukan yang mempertahankan wilayah sendiri niscaya memiliki motivasi lebih tinggi daripada tentara agresor, karena tentara lokal bersemangat mempertahankan tanah air dari pihak penjajah.

Tentara yang mempertahankan tanah airnya adalah mereka yang memiliki kesadaran penting akan makna negara bermartabat.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai konflik modern, termasuk Russia-Ukraine War, di mana faktor moral dan identitas nasional memainkan peran penting dalam daya tahan militer.

Atau, serbuan koalisi militer Barat pimpinan AS terhadap Taliban di Afghanistan (2001-2021) dan lainnya. Dan sebaliknya, bagi negara yang melakukan operasi ekspedisi jauh dari wilayahnya, keberlanjutan operasi kerap sangat bergantung pada dukungan politik domestik dan opini publik.

Politik Domestik dan Tekanan Kepemimpinan

Dalam konteks AS, keputusan militer besar hampir selalu memiliki dimensi politik domestik. Presiden, Kongres, serta opini publik memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana operasi militer dapat dilanjutkan.

Maka tokoh semacam Donald Trump kerap berada di bawah tekanan politik untuk menyampaikan pertimbangan. Selain harus logis-strategis, juga ketegasan dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam situasi konflik terhadap negara yang dianggap sebagai rival strategis.

Pengalaman AS pada konflik panjang (20 tahun) seperti War in Afghanistan juga menunjukkan bahwa pendudukan militer yang tampak cepat di permulaan, kerap tidak menjamin kemenangan.

Bahkan dapat berkembang menjadi pertempuran jangka panjang yang melelahkan dan mahal karena faktor militansi-perlawanan serdadu yang mempertahankan tanah air.

Dan, tampaknya di Selat Taiwan, AS dan Taiwan memakai strategi ini dalam menghadapi China yang ingin mengembalikan Taiwan ke pangkuan Beijing.

Antara Demonstrasi Kekuatan dan Risiko Eskalasi

Bila benar ada opsi pendaratan marinir di sekitar Iran, kemungkinan besar tujuan utamanya bukan invasi besar-besaran, melainkan demonstrasi kekuatan (show of force).

Atau sekadar operasi terbatas dengan sasaran spesifik yang tidak dipublikasikan. Paling tidak, tanker-tanker dari negara-negara Teluk yang tidak berafiliasi dengan AS tetap melintas dengan aman. Ini biaya mahal dari perang yang dimulai oleh AS dan Israel.

Biaya ini memang harus dikeluarkan. AS dan Israel mengajak Sekutu NATO serta beberapa negara membiayai. Siapa yang untung banyak? AS sendiri, oleh karena sebagian biaya akan ditanggung oleh negara-negara yang terafiliasi politik ekonomi dengan AS.

Namun mutlak diwaspadai, di kawasan sensitif seperti Teluk Persia, dan bahkan operasi kecil pun berpotensi memicu eskalasi lebih luas. Gangguan terhadap Selat Hormuz saja dapat mengguncang pasar energi global dan menarik keterlibatan berbagai kekuatan internasional. Apalagi friksi militer secara terbuka di sana.

Patut dicatat, setiap keputusan militer di kawasan ini tidak hanya menyangkut kalkulasi taktis di medan tempur semata, tetapi juga memperhitungkan variabel geopolitik yang lebih kompleks. Ini karena Israel bertujuan membangun Israel Raya yang kawasannya dari Efrat ke Sungai Nil. Dalam perspektif ideologis, AS harus mendukungnya.

Simpulan: Ragu-Ragu Mundur!

Jelas, wacana pengerahan pasukan marinir AS di sekitar Iran menggambarkan kompleksitas strategi militer modern yang tidak sederhana. Opsi ini berada di antara dua pertimbangan tipis – setipis kulit bawang: menunjukkan kekuatan, namun tanpa harus terjebak dalam perang besar. Tepat seperti prinsip kaum serakah, dengan pengorbanan kecil, diraih untung sebesar-besarnya.

Lagi, sejarah kerap membuktikan, operasi militer terbatas pun bisa berkembang menjadi konflik yang lebih luas jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam konteks Selat Hormuz – jalur energi vital dunia – setiap langkah militer punya konsekuensi yang melampaui kepentingan dua atau tiga negara yang bertikai.

Di balik geografi jalur sempit ini, tersimpan makna harga diri dan kedaulatan dari bangsa. Maka Iran akan mempertahankannya.

Alhasil, perdebatan mengenai pendaratan pasukan amfibi di Iran bukan hanya soal strategi tempur, tapi juga tentang stabilitas kawasan dan keamanan global.

Sekali lagi, jika Trump memaksakan syahwat kekuasaannya tanpa perhitungan jitu, tampaknya ia hendak membangun tembok ratapan di pesisir Teluk Persia berbahan mayat-mayat serdadunya.

Siapa peduli, yang jelas AS berdasarkan kekuatannya menyodorkan keadamaian semunya.

*) Ichsanuddin Noorsy, Ekonom dan Pengamat Politik Ekonomi Indonesia; M Arief Pranoto, Direktur Pengkajian Geopolitik dan Studi Kewilayahan The Global Future Institute