Ketika Sang Pengharam Bom Dihabisi atas Nama Bom

Dan jika suatu hari Iran benar-benar mengubah doktrinnya, para sejarawan mungkin akan menulis dengan nada getir: bom itu tak lahir dari keyakinan, melainkan dari rasa terdesak.

Oleh: Massayik IR

KEMPALAN: Gugurnya Ayatullah Ali Khamenei bukan sekadar bab baru dalam ketegangan Timur Tengah. Ia adalah ironi sejarah yang pahit: sosok yang selama puluhan tahun menolak bom atom justru disebut sebagai “musuh utama” bom atom Iran.

Dunia menyaksikan paradoks yang berjalan tanpa malu.

Benjamin Netanyahu tanpa malu memperingatkan dunia sejak 1992 bahwa Iran “tinggal beberapa minggu lagi” membuat bom nuklir. Minggu-minggu itu, entah bagaimana, telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Jika waktu adalah karet, mungkin peringatan itu memang elastis.

Tetapi di balik retorika yang berulang, ada satu fakta yang jarang diangkat: keputusan strategis Iran untuk tidak membangun bom nuklir selama ini sangat dipengaruhi oleh satu orang, yakni Ayatullah Khamenei.

Pasca Perang Iran-Irak pada 1980-an, ketika tanah Iran masih berbau mesiu dan gas beracun dari misil Saddam Hussein, para pemimpin Teheran ketika itu memang mempertimbangkan opsi deterensi nuklir. Itu bukan rahasia.

Mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani bahkan mengungkapkannya secara terbuka pada 2015. Luka perang mendorong naluri bertahan hidup. Dalam logika geopolitik, itu bisa dipahami.

Namun pada 1990-an, Sayyid Ali Khamenei bersama Rafsanjani menolak secara terbuka gagasan bom nuklir. Tahun 2003, Khamenei mengeluarkan fatwa lisan yang menyatakan senjata nuklir haram karena membunuh tanpa pandang bulu. Dalam kaidah perang Islam, pembunuhan non-kombatan adalah pelanggaran.

Ia menyebut senjata pemusnah massal sebagai ancaman bagi kemanusiaan, bukan sekadar musuh politik.

Fatwa itu bukan sekadar retorika mimbar. Pada 2005, pernyataan tersebut disampaikan secara resmi kepada Badan Energi Atom Internasional. Pada 2010, Khamenei memperluas larangan itu ke senjata kimia dan biologis.

Ironisnya, Iran yang menjadi korban puluhan ribu serangan gas kimia dalam perang melawan Irak, justru tidak membalas dengan senjata serupa, meski memiliki stok warisan era Shah Pahlevi. Ia memilih menghancurkannya dan bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia.

Ketika Presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2019, Ayatullah Khamenei tetap menyatakan bahwa Iran tidak punya alasan membangun senjata yang penggunaannya dilarang secara prinsipil. Sebuah posisi yang, suka atau tidak, konsisten.

Kemudian datang kabar bahwa hanya beberapa jam sebelum serangan terbaru, Iran melalui mediasi Oman menyatakan kesediaan untuk tidak lagi menyimpan cadangan uranium yang diperkaya. Jika benar, maka serangan itu seperti memadamkan api yang hampir padam – dengan bensin.

Di sinilah tragedinya berubah menjadi satire pahit. Seorang pemimpin yang selama ini menjadi benteng teologis dan politik terhadap bom nuklir, justru disingkirkan atas nama ancaman nuklir. Seolah-olah dunia berkata: “Kami takut Anda membuat senjata yang selama ini Anda haramkan.”

Politik internasional memang jarang akrab dengan humor. Tetapi kadang-kadang ia menghasilkan lelucon yang terlalu gelap untuk ditertawakan.

Kini, tanpa figur yang secara eksplisit mengikat kebijakan nuklir Iran pada landasan religius, pintu perdebatan internal terbuka lebar.

Pada Mei 2024, penasihat Khamenei, Kamal Kharrazi, sudah memberi isyarat bahwa doktrin nuklir bisa berubah jika ancaman meningkat. April 2025, Ali Larijani memperingatkan bahwa kesalahan Barat di bidang nuklir justru akan mendorong Iran ke arah yang sebelumnya dihindari.

Bahkan pada September 2025, puluhan anggota parlemen menyerukan peninjauan doktrin pertahanan untuk memungkinkan produksi senjata nuklir sebagai deterensi.

Maka pertanyaannya kini sederhana, meski jawabannya tidak: jika tujuan serangan adalah mencegah Iran memiliki bom, apakah langkah ini justru mempercepat perdebatan menuju bom nuklir itu sendiri?

Dalam teori keamanan, ancaman eksternal seringkali memperkuat faksi garis keras. Serangan dari luar bisa menyatukan yang terpecah, kemudian mengeraskan yang lunak, dan membungkam yang moderat. Sejarah penuh dengan contoh tersebut.

Dunia mungkin sedang menyaksikan momen ketika sebuah kebijakan yang selama puluhan tahun ditahan oleh keyakinan teologis dan kalkulasi strategis, kini kehilangan jangkar utamanya. Jika sebelumnya argumen moral menjadi rem, kini rem itu dilepas di jalan menurun.

Dan jika suatu hari Iran benar-benar mengubah doktrinnya, para sejarawan mungkin akan menulis dengan nada getir: bom itu tak lahir dari keyakinan, melainkan dari rasa terdesak.

Akhirnya, geopolitik bukan hanya soal siapa yang menekan tombol. Ia juga tentang siapa yang mencabut sekering pengaman terlebih dahulu.

*) Massayik IR, Pemerhati Politik Internasional