Belum Ada Pemenang Lelang, Komisi B DPRD Surabaya Ultimatum Penyelesaian Keputran Selatan

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya M.Mahmud. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN:  Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochammad Mahmud mendesak penyelesaian segera persoalan Pasar Keputran Selatan menyusul belum adanya pemenang lelang pembangunan hingga akhir Februari 2026. Ia menilai pedagang kini terjepit dan menjadi korban kebijakan yang tidak tuntas.

Dalam wawancara di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (20/2), Mahmud menyatakan Komisi B akan kembali mengundang pihak terkait untuk memastikan ada solusi konkret. “Kalau sampai akhir Februari tidak ada pemenang, harus ada solusi,” tegasnya.

Menurutnya, lapak pedagang sudah terlanjur dibongkar dan mereka dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Namun TPS sepi pembeli sehingga pendapatan merosot. Sebagian pedagang kemudian berjualan di jalan, tetapi ditertibkan dan diminta kembali ke TPS.

“Masuk TPS tidak ada pembeli. Akhirnya penderitaan itu terus berlangsung. Saat ini sedang puasa, mereka mestinya butuh pendapatan lebih,” ujarnya.

Soroti Kebijakan dan Skema Lelang
Mahmud menilai pedagang menjadi korban dari kebijakan yang keliru karena pembongkaran dilakukan sebelum kepastian pembangunan pasar baru. Ia juga menyinggung belum adanya pemenang lelang yang diumumkan oleh PD Pasar Surya.

Menurutnya, skema penganggaran berpotensi memengaruhi minat peserta lelang. Dana TPS sekitar Rp11 miliar disebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas terpisah seperti pengolahan limbah, yang dinilai dapat mengurangi daya tarik investasi.

“Kalau pembangunannya dipecah-pecah, fokusnya ke mana-mana. Ini bisa memengaruhi peminat lelang,” katanya.

Potensi Masalah Sosial-Ekonomi

Komisi B meminta Pemerintah Kota Surabaya hadir dan memahami kondisi pedagang agar tidak semakin terpuruk. Tanpa kepastian pembangunan, ia memperingatkan dampak lanjutan berupa masalah sosial dan ekonomi.

“Kalau ini tidak segera dibangun dan pedagang dibiarkan terus, akan jadi problem sosial, ekonomi, dan kebijakan yang fatal,” tegas mantan Ketua DPRD Surabaya asal Partai Demokrat ini.

Komisi B memastikan akan terus mengawal persoalan Keputran Selatan hingga ada kepastian pembangunan dan jaminan keberlangsungan usaha bagi para pedagang. (Andra Jatmiko/Dwi Arifin)